alorpos.com – DALAM sambutannya ketika mewakili Bupati dan Wakil Bupati Alor, untuk membuka workshop terkait Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Kabupaten Alor, yang disponsori Anggota DPR RI, Julie Sutrisno Laiskodat bersama BPKP RI, Kamis (26/2/2026), Plh.Sekda Kabupaten Alor, Obeth Bolang,S.Sos.,M.A.P., sempat mengemukakan sejumlah potensi, sekaligus persoalan yang dihadapi daerah ini. Salah satu persoalan kruisal yang diangkat Obeth yakni pemotongan Dana Transfer Ke Daerah (TKD) Kabupaten Alor yang dinilai terlalu besar, sehingga pemerintah setempat tidak bisa membiayai sejumlah program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan.
Obeth Bolang mengemukakan, bahwa tanpa terasa Pemerintah Kabupaten Alor dibawah kepemimpinan Bupati Alor, Iskandar Lakamau dan Wakil Bupati Rocky Winaryo telah memasuki tahun kedua, dengan kebijakan program Gerakan Membangun Dari Timur dalam spirit Alor Berkemas. Program tersebut, jelas Obeth, dikemas dalam visi mewujudkan Alor yang aman, damai sejahtera, demokratis, maju dan berkelanjutan, dengan lima percepatan yaitu: 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM); 2) Percepatan transformasi ekonomi; 3) Percepatan ketersediaan infrastruktur yang memadai, 4) Percepatan transformasi reformasi birokrasi, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam; 5) Penegakkan supremasi hukum.
Kesempatan itu Obeth juga memaparkan secara garis besar berbagai potensi sumber daya Kabupaten Alor, antara lain potensi di darat seperti cengkeh, kemiri, vanili, mente bahkan ada porang. Sedanghkan potensi di laut seperti rumput laut dan beberapa jenis ikan berkualitas ekspor seperti ikan tuna dan cakalang, serta ikan yang dilestarikan seperti ikan dugong dan hiu tikus.
“Kami juga punya taman laut yang dulunya bernama Taman Laut Selat Pantar, sekarang berubahan nama menjadi Taman Laut Perairan Alor, yang punya potensi luar biasa karena menjadi primadona wisatawan domestik maupun manca negara,”jelas Obeth Bolang, sembari berharap agar Anggota DPR RI, Julie Laiskodat bersama para pejabat dari BPK RI agar bisa mempromosikan potensi wisata Kabupaten Alor agar semakin banyak wisatawan yang datang ke Alor.
Ia menilai workshop yang dilaksanakan itu sangat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Alor yang memiliki 158 desa, 17 kelurahan, dan lima desa persiapan yang selama ini dibantu pemerintah pusat melalui dukungan anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut mantan Kepala Bappelitbang Kabupaten Alor ini, hingga Tahun 2025, total ADD untuk Kabupaten Alor sebesar Rp 131 Milyar.
Tetapi di Tahun 2026 ini, lanjut Obeth, karena kebijakan negara ada efisiensi anggaran sehingga berkurang, sebab dibagi lagi untuk Koperasi Desa Merah Putih. Secara keseluruhan, sambung Obeth, dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Alor, karena efisiensi sehingga berkurang Rp 145 Milyar, sehingga Pemkab Alor kesulitan dalam pembiayaan beberapa kegiatan dan program kerja.
“Karena itu, pada kesempatan ini kami sampaikan kepada ibu Julie, karena ibu Julie di Komisi XI yang membidangi keuangan, dan juga dalam posisi sebagai Anggota Badan Anggaran DPR RI, kami mohon kiranya dapat dibantu, agar Rp 145 Milyar yang diefisiensikan (dipotong pemerintah pusat), kiranya bisa dikembalikan sebagian atau sedikitpun juga, dalam bentuk Insentif Fiskal. Karena Tahun 2025 kami masih mendapatkan dukungan Insentif Fiskal sebesar Rp 21 Milyar, tetapi Tahun 2026, kami belum memperoleh informasi,”pinta Obeth.
Kamis (26/2/2026)
Untuk diketahui, Insentif Fiskal atau Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana atau penghargaan yang bersumber dari APBN yang diberikan Pemerintah Pusat kepada daerah atas pencapaian kinerja baik, seperti tata kelola keuangan, pelayanan umum, dan pelayanan dasar. Salah satu ukurannya, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Catatan alorpos.com, Pemkab Alor berhasil mempertahankan predikat WTP dari BPK RI Perwakilan NTT berdasarkan hasil pemeriksaan tahun lalu.
Obeth Bolang juga sebagai Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Alor ini pun berharap, agar perlu dipertimbangkan posisi Kabupaten Alor sebagai salah satu daerah perbatasan NKRI, wajah depan bangsa Indonesia yang masih tertinggal.
“Bagaimana kita bisa keluar dari ketertinggalan agar beranda depan NKRI bisa lebih baik, kalau efisiensi anggaran itu diambil dalam jumlah yang besar dari alokasi untuk Kabupaten Alor. Kami mohon, kiranya ini menjadi pertimbangan, dan diperjuangkan di Tahun 2026 maupun di Tahun 2027,”ujar Obeth Bolang memohon.
Berkaitan dengan apa yang dikemukakan Plh.Sekda Alor itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Julie Laiskodat ketika tampil sebagai salah satu narasumber dalam workshop tersebut, sempat menyentil persoalan efisiensi anggaran, sehingga dana transfer daerah dipotong.
Mengenai efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, Julie Laiskodat yang juga sebagai Anggota Badan Anggaran DPR RI ini menegaskan bahwa bukan karena dipakai untuk kepentingan lain, tetapi karena uang negara dalam keadaan defisit sekitar Rp 700 Triliun setiap tahunnya. Tetapi, lanjut dia, hal itu tidak mematahkan semangat kita, dan dia siap memperjuangkan setiap aspirasi.
“Saya akan mendekatkan diri ke kecamatan melalui rumah aspirasi saya pribadi sebagai Anggota DPR RI di setiap kecamatan sehingga dapat menampung aspirasi masyarakat,”kata Julie Laiskodat.
Ia juga berbicara mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang harus didukung karena sangat bermanfaat lintas sektor, di tengah persoalan efisiensi anggaran sekarang ini. Dari total dana untuk MBG melalui Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 335 Triliun tersebut, jelas Julie Laiskodat, ada porsinya atau jatah untuk Kabupaten Alor.
“Saya hitung, ada sekitar Rp 1,5 Triliun setahun untuk Kabupaten Alor dalam setahun dari program MBG. Masalahnya sekarang, di Alor baru ada sembilan dapur MBG, tetapi akan tambah 92 dapur, dank arena Alor tergolong daerah 3T (Tertinggal,Terdepan,Terluar), rmiskin,maka akan mendapat (total) 120 dapur sesuai informasi dari (Plh) Sekda Alor,”ujar Julie Sutrisno.
Setiap dapur, lanjut Julie, memasak makanan untuk 2.500 – 3000 orang penerima manfaat. Sesuai yang dianggarkan, satu porsi (satu ompreng) untuk satu orang penerima manfaat sebesar Rp 15.000, dikalikan 3.000 orang, kali 120 dapur, dikali lagi 24 hari dalam satu bulan, maka totalnya sangat besar. Julie merincinkan, bahwa dari alokasi dana MBG Rp 15.000 per orang itu, Rp 2000 untuk pemilik dapur, Rp 3.000 untuk biaya operasional seperti uang listrik, air bersih, termasuk honor/gaji karyawan dapur, sedangkan Rp 10.000 untuk membeli bahan baku makanan, antara lain sayuran, buah-buahan, telur ayam, ikan, daging, bumbu-bumbu seperti bawang dan tomat.
“Masalahnya, seperti telur saja, yang ada di peternak kita tidak bisa mencukupi kebutuhan dapur MBG. Makanya maioritas telur ayam didatangkan dari Jawa. Akibatnya, dana MBG yang Rp 1,5 triliun lebih itu haknya Alor, tapi akhirnya keluar lagi ke Jawa untuk beli telur. Bawang juga kita datangkan dari Bima-Nusa Tenggara Barat. Sebagai Anggota DPR RI yang sudah dinobatkan sebagai Putri Alor, saya tidak relah jatah Alor itu kita setor lagi ke daerah lain (untuk beli bahan baku makanan). Saya maunya jatah Alor itu kita rebut, supaya petani dan peternak kita bisa sejahtera,”tandas Julie.
Ia juga berbicara tentang Koperasi Merah Putih bisa bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) agar membantu masyarakat di desa-desa untuk usaha ayam petelur, ayam pedaging, tanam sayur dan buah-buah untuk disuplai ke dapur MBG.
“Jangan lagi satu kecamatan mendatangkan telur dari kecamatan lain untuk kebutuhan dapur MBG, tetapi desa-desa dalam kecamatan itu yang menjadi pemasok bahan baku makanan ke dapur MBG,”himbau Julie Laiskodat. (ap/linuskia)