alorpos.com—PENETAPAN Peraturan Daerah Kabupaten Alor Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Alor Tahun Anggaran (TA) 2024, oleh Pj.Bupati Alor, Dr.Zet Soni Libing, telah dilaksaakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor sejak Sabtu (14/9/2024) malam.
Rapat paripurna ini dipimpin Ketua Sementara DPRD Alor, Ernes Mandela Mokoni,S.Sos., didampingi Wakil Ketua Sementara DPRD Alor, Yeremias Karbeka,SH. Hadir para Staf Ahli Bupati dan Asisten Setda Alor serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Alor.
Setelah membuka rapat, Ernes Mokoni mempersilahkan Pj.Bupati Alor, Zet Soni Libing untuk menetapkan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang telah dibahas dan diasistensi di Pemerintah Provinsi NTT oleh Anggota DPRD Alor periode sebelumnya, 2019-2024.
“Perlu diinformasikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Alor Tentang Perubahan APBD TA.2024 yang akan ditetapkan ini, terlebih dahulu telah diasistensi di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan telah juga dilakukan penyempurnaan atau penyesuaian. Maka sudah saatnya Ranperda ini ditetapkan menjadi Perda oleh Pj.Bupati Alor. Kepada bapak Penjabat Bupati Alor disilahkan,”kata Ernes.
Sejurus kemudian, Pj.Bupati Alor, Zet Soni Libing mengambil alih palu sidang dewan, untuk menetapkan Perda dimaksud.
“Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Sabtu Tanggal 14 Bulan September Tahun 2024, Bupati Alor dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor, Menetapkan Ranperda Kabupaten Alor Tentang Perubahan APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2024 Menjadi Perda Kabupaten Alor Tentang Perubahan APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2024,”tandas Libing seraya mengetok palu tiga kali sebagai tanda pegesahan penetapan Perda tersebut.
Selanjutnya, sebelum menutup rapat paripurna itu, Ketua Sementara DPRD Alor, Ernes Mandela Mokoni mempersilahkan anggota dewan, jika ingin menyampaikan sesuatu kepada Pemkab Alor. Kesempatan itu rupanya dimanfaatkan anggota dewan periode 2024-2029 yang baru dilantik pada 26 Agustus 2024 itu, untuk menyampaikan sejumlah persoalan pembangunan daerah, terutama di daerah pemilihannya masing-masing.
Paulus Brikmar alias Buche Brikmar langsung menyalakan microphonenya untuk minta bicara. Ketua DPC PKB Alor yang sudah mendapat mandat dari partainya, untuk diproses menjadi Ketua (definitif) DPRD Alor lima tahun kedepan itu menyampaikan aspirasi masyarakat di Dapil 3 (Alor Barat Daya, Abad Selatan, Mataru dan Alor Selatan). Buche mengaku atas nama masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Pj.Bupati Alor, Zet Soni Libing yang selalu turun langsung ke lapangan, termasuk ke wilayah Dapil 3 Alor untuk memantau sejumlah pekerjaan dan kebutuhan masyarakat, sehingga langsung diatasi.
Buche juga meminta Pemkab Alor agar memperhatikan pembangunan ruas jalan di wilayah Alor Timur seperti dari Karangle – Sawarana, sehingga semoga bisa masuk dalam APBD murni TA.2025 nanti.
Kesempatan berikut, anggota dewan baru, Yohanis Atamai langsung menyampaikan persoalan pembangunan ruas jalan Petleng-Mainang, Kecamatan Alor Tengah Utara, yang setelah (kontraktornya) di-PHK oleh Pj.Bupati Alor, hingga saat ini belum juga dikerjakan lagi.
“Karena itu dengan hormat saya minta agar bisa dipertegas lagi bapa (Pj Bupati Alor). Kemudian, ruas jalan Joe-Manewati itu kalau bisa di (APBD) murni Tahun 2025 ada di dalam perencanaan,”usul Atamai, sembari menambahkan bahwa akibat buruknya ruas jalan Joe-Manetwati, maka sudah dua warga, termasuks seorang bayi berusia empat hari yang harus mendapat pertolongan medis, terpaksa meninggal dalam perjalanan.
Selanjutnya, anggota dewan Marthen Luther Blegur menyampaikan terima kasih kepada Pj.Bupati Alor atas perhatiannya kepada warga Pantar Barat dan Pantar Baral Laut, sehingga ada peningkatan ruas jalan Latuna-Boloang yang sedang dikerjakan. Namun dia juga berharap agar dianggarkan pula untuk pembangunan trase jalan pada ruas jalan Latuna-Boloang tersebut karena topgrafinya ada semacam kali-kali kecil yang akan berpengaruh pada badan jalan.
“Hal ini saya sampaikan supaya dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor, direncanakan memang paling kurang Rp 3 Milyar sudah bisa mengatasi persoalan ruas jalan Latuna-Boloang,”saran politisi Nasdem ini.
Giliran berikut, anggta dewan tiga periode dari PDI Perjuangan, Yahuda Lanlu, mengemukakan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat. Yahuda mengaku punya beberapa catatan penting yang menjadi tanggungjawab lembaga DPRD, terutama periode kemarin (2019-2024), yang menjadi kendala sampai saat ini.
“Walaupun kita dalam transisi pemerintahan, tetapi tidak mengabaikan pelayanan pubik, terutama pada Bantuan Sosial untuk modal usaha kepada seluruh kelompok masyarakat yang akan mendapat bantuan. Namun sampai hari ini belum. Waktu tersisa empat bulan (di Tahun 2024) ini, menjadi tanggungjawab kita. Kami telah membangun komunikasi, namun sampai hari ini menurut tim bahwa SK (Surat Keputusan) nya belum keluar. Sedangkan semua syarat administrasi sudah kami komunikasi dengan pihak penerima dan sudah dilengkapi semua. Entah bagaimana, mungkin ada kendala teknis atau seperti apa, sehingga sampai hari ini belum bisa terlaksana. Di masa transisi ini, seolah-olah kita mengabaikan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Yahuda, seraya berharap agar proses ini dipercepat.
Kesempatan itu, Yahuda juga mengangkat persalan ruas jalan di Pantai Selatan Alor, khususnya wilayah Pureman.
“Ketika Pantar ditolong, maka Pureman juga menjadi bagian yang harus ditolong,”tandas Yahuda.
Selanjutnya, anggota DPRD Alor dari PKS, Marjuki Kalake yang mengingatkan bahwa saat ini sudah berada di bulan September 2024, tetapi pekerjaan gedung SD Tjokro Kadelang yang harus dikerjakan dengan dana APBD murni 2024, tetapi belum ada tanda-tanda untuk dikerjakan.
“Untuk itu kami minta pemerintah agar serius memikirkan itu, karena waktu semakin mepet untuk dikerjakan,”tegas Marjuki.
Sementara itu, anggota dewan baru, Taufik Syahbudin mengaku cemburu dengan Pj.Bupati Alor karena yang dia ketahui melalui media massa atau media sosial. selalu berkunjung ke sejumlah wilayah seperti ke Alor Timur, ke Pantar, tetapi kami (Pulau Buaya) tidak pernah. Taufik pun mengangkat persoalan air minum yang dibutuhkan masyarakat. Ia mengaku punya relasi dengan orang yang punya keahlian mendeteksi sumber air yang bisa diexplores untuk kebutuhan masyarakat di wilayah yang sulit mendapatkan air bersih, seperti di wilayah Desa Otvai dan di Pulau Buaya.
“Di kampung saya Pulau Buaya, ditemukan ada beberapa titik mata air yang cukup besar. Karena itu, masuk pada anggara murni (Tahun Anggaran 2025), saya mungkin titip sekitar empat sampai lima titik sumber air minum, karena ini menyangkut kehidupan. Kalau yang lain ditolong, kami juga ditolong,”pinta politisi Partai Gerindra yang juga mantan guru ini.
Selanjutnya, anggota dewan periode ketiga, Abdul Gani Rapit Djou, yang nampak kritis atas jalannya pemerintahan Kabupaten Alor dibawah kepemimpinan Pj.Bupati Alor, Zet Soni Libing saat ini.
Menurut Lagani, demikian sapaan akrab politisi PPP ini, ada beberapa hal yang sekiranya menjadi perhatian serius pemerintah.
“Saya tidak tahu kondisi hari ini. Tetapi sampai dengan persetujuan bersama hasil asistensi (Perubahan APBD 2024) kemarin, progress kita (penyerapan APBD murni TA.2024) masih jauh dari harapan. Mungkin kita (realisasi) belum tembus 50 persen,”ungkap Lagani.
Menurutnya, kontribusi terhadap penyerapan APBD murni TA 2024 saat ini terbesar di belanja pegawai. Lagani menilai hal ini menunjukan ketimpangan antara belanja publik dan belanja pegawai. Ini, lanjut Lagani, harus menjadi perhatian serius pemerintah, karena disitulah tolok ukur kinerja pemerintahan.
“Saya perlu menyampaikan isi persetujuan kemarin, Belanja Barang dan Jasa baru 38 persen. Belanja Hiba 84 persen. Belanja Bantuan Sosial 30 koma sekian persen, dan Belanja Modal kita baru 65 persen. Sementara sisa waktu efektif kita kurang dari empat bulan,”ujar Lagani.
Dia berharap, tahun 2024 ini, tidak boleh angka SILPA (Sisah Lebih Perhitungan Anggaran) yang besar. Kalau tidak salah, demikian Lagani, pada Tahun 2022 terdapat SILPA sebesar Rp 42 Milyar. Di Tahun 2023, SILPA makin bertambah hingga tembus 70-an Milyar.
“Saya khawatir, nanti di 2024 SILPA kita tembus Rp 100 Milyar. Justru ini yang menjadi tolok ukur kinerja. Sehingga saya ingin, hal ini harus betul-betul menjadi perhatian. Hal-hal yang kita sampaikan kepada pa penjabat (Pj.Bupati Alor) ini, juga harus menjadi perhatian teman-teman di OPD tekhnis. (Di 2025) pak pejabat bupati sudah tidak bersama kita lagi karena sudah mengakhiri masa jabatan. Tetapi apa yang dikerjakan hari ini, ukurannya nanti. Mungkin teman-teman lain mengapresiasi Pj.Bupati Alor, tetapi saya fokus pada hal ini, karena itulah tolok ukur kinerja kita hari ini,”tegas Lagani.
Kesempatan berikut, anggota dewan baru Usman Plaikari dari PKS mengangkat persoalan pembanguan ruas jalan Halerman menuju ibukota Kecamatan Abad Selatan. Menurutnya, ruas jalan yang sudah dibangun hingga kini baru mencapai Hopter. Saat musim hujan, masyarakat sangat sulit melewati ruas jalan dari Halerman ke ibukota kecamatan Abad Selatan. Karena itu dia minta agar di APBD murni TA.2025 tolong menganggarkan pembangunan ruas jalan tersebut.
Sementara itu, anggota dewan baru, Gabriel Laumakaling asal Partai Golkar di Dapil Alor 2 menyampaikan masalah pembangunan di Alor Timur Laut, khusus di Desa Waisika dan sekitarnya ada ancaman kelaparan. Pasca bencana Seroja, kata Gabriel, dampak banjir bandang sepanjang kali yang melintas di pemukiman dan lahan sawah masyarakat kurang ada penanganan serius, sehingga tolong diperhatikan.
Semua persalan yang diangkat anggota dewan tersebut, kemudian dijawab satu per satu oleh Pj.Bupati Alor, Zet Soni Libing. Pada intinya, Pemerintah Kabupaten Alor akan memperhatikan segala usul saran dari anggota dewan untuk ditindaklanjuti.
Khusus untuk persoalan yang diangat anggota dewan Yohanis Atamai, Zet Libing menyampaikan bahwa setelah PHK, dia telah perintahkan Irda untuk melakukan pemeriksaan, setelah itu baru pekerjaan ruas jalan Petleng-Mainang dilanjutkan. Libing juga sepakat untuk segera memperhatikan pembangunan ruas jalan Joe-Manetwati yang sudah makan korban jiwa.
Kesempatan itu Libing juga melaporkan kepada DPRD Alor, bahwa kunjungan kerja Pj.Gubernur NTT selama dua hari di Alor, serta kunjung lima pejabat Eselon I dari Kementrian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek RI. Menurutnya, Pj.Gubenur NTT menyerahkan bantuan pembangunan gedung baru bagi tujuh SMA Negeri di Kabupaten Alor. Ada juga Bantuan Sosial kepada 148 Kepala Keluarga. Sedangkan Sekjend Kemendikbudristek juga akan memperhatikan nasib guru-guru swasta di yayasan-yayasan yang tidak bisa mengikuti seleksi PPPK. (ap/linuskia)