alorpos.com – NAMA Ongki Manafe cukup tenar di Alor sejak Tahun 2025 lalu. Yah..dia tenar setelah proyek pembangunan Ruang Rawat Inap pada Rumah Sakit Bergerak (RSB) Mola di Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dia kerjakan menggunakan bendera CV.Berkat Mandiri itu mandek setelah menerima uang muka sekitar 25 % dari total nilai kontrak pekerjaan sebesar kurang lebih Rp 4,2 Miliar. Hingga mendekati akhir tahun 2025, Ongki Manafe tidak menunjukan tanggung jawabnya secara baik untuk melaksanakan pekerjaan yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2025 itu, sehingga dia di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Alor, Yus Laa,S.T.
Masalah ini menuai sorotan dari berbagai kalangan di Kalabahi, dan nama Ongki Manafe disebut-sebut sebagai biang kerugian bagi daerah, karena pembangunan ruang rawat inap di RSB Mola yang sangat dibutuhkan masyarakat itu tidak selesai dibangun tepat waktu. Publik bertanya-tanya, seperti apa rekam jejak Ongki Manafe sehingga dengan gagah berani untuk kerja proyek miliaran rupiah, tetapi setelah terima uang muka, koq pekerjaannya terbengkelai.
Seiring jalannya waktu, publik Alor mulai lupa dengan persoalan Ongki Manafe yang di-PHK dalam proyek di RSB Mola sejak 24 Desember 2025 lalu. Namun tiba-tiba nama ini kembali jadi fokus pembicaraan warga Nusa Kenari, nyaris mengalahkan berita gempa Flores dan kasus bung Basri. Pemicunya, tatkala Ongki Manafe memberi keterangan pers kepada wartawan di Kupang Selasa (18/8/2026) bahwa dia memberikan sejumlah uang yang totalnya mencapai ratusan juta rupiah kepada empat pejabat di lingkup Pemkab Alor karena diiming-imingi akan mendapat proyek yang dibiayai APBD Kabupaten Alor Tahun 2026 ( JurnalTimor.id ).
Menariknya, Ongki Manafe mengaku menyerahkan uang sebesar Rp 175 Juta kepada seorang pejabat di Bagian Hukum Setda Alor untuk membiayai pesta rakyat. Tidak disebutkan pesta rakyat dalam rangka apa, dan kapan waktunya, hanya saja bahwa dia punya saksi dan bukti cctv. Jika pesta rakyat yang dimaksudkan Ongki Manafe adalah pesta rakyat saat syukuran pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Alor Iskandar Lakamau-Rocky Winaryo, maka itu terjadi pada awal Tahun 2025, sehingga lebih logis kalau itu punya kaitan dengan realitas bahwa Ongki Manafe mendapat proyek pembangunan Ruang Rawat Inap RSB Mola, tentu melalui proses tender sesuai aturan, tetapi kemudian dia sia-siakan kontrak kerja tersebut dan di-PHK oleh PPK sesuai aturan pula.
Empat pejabat Alor yang dimaksudkan Ongki Manafe membantah tegas apa yang diumbar Ongki melalui media massa. Ongki Manafe dinilai sumber alopos.com sebagai kontraktor yang punya rekam jejak buruk di Alor, karena pada Tahun 2025 lalu, selain di-PHK pada proyek RSB Mola, juga meninggalkan proyek SPAM di wilayah Kecamata Mataru setelah menerima uang muka sehingga kontraktor pemilik bendera yang merupakan kontraktor lokal Alor dengan susah payah menyelesaikannya, karena takut bermasalah hukum dan merugikan nama baik perusahannya.
Tahun 2026 ini, Ongki Manafe disebut-sebut menggunakan bendera perushaan lain lagi untuk mengikuti proses tender pekerjaan proyek pemerintah di Kabupaten Alor, termasuk kelanjutan pembanguna RSB Mola, tetapi nampaknya terganjal karena rekam jejaknya sendiri. Ongki Manafe pun mulai “bernyanyi” dan menyasar empat pejabat dimaksud. Sayangnya Ongki Manafe yang hendak dikofirmasi media ini selalu berkelit.
Ditelepon pertama kali, Sabtu (22/8/2026) Pukul 9.41 Wita Ongki tak menerima panggilan, maklum nomor baru. Media inipun mengirim pesan melalui WhasApp untuk memperkenalkan diri dan minta waktu untuk menelepon dengan tujuan konfirmasi. Media inipun menelepon lagi Pukul 9.47 Wita dan diterima Ongki Manafe tetapi dia hanya berkata singkat: Mohon maaf, saya sedang ada urusan sedikit, habis saya telepen balik”.
Media ini menunggu panggilannya, tetapi hingga Minggu (23/8/2026) Pukul 19.40 Wita belum juga ada panggilan dari Ongki. Maka Pukul 19.44, media ini mengirim pesan WhatsApp untuk mengkonfirmasi terkait kapan dia memberi uang kepada empat pejabat di Alor dan sebagainya, serta soal rekam jejaknya yang dinilai buruk saat mengerjakan proyek di Alor tahun 2025 lalu. Ongki Manafe kemudian membalas WA dari media ini dengan menulis : “Siap nnt b tlp biar b sampekan..” (baca dengan dialeg Kupang artinya, siap nanti saya telepon biar saya sampaikan), namun hingga berita ini dipublish, Ongki Manafe belum juga menghubungi media ini. Mungkin ini bagian dari modus taputar yang sedang dipermainkannya.
GERCEP POLRES ALOR
Apa yang digemborkan Ongki Manafe inipun memicu gerakan cepat (Gercep) aparat Polres Alor untuk menelusurinya. Senin (24/8/2026) pagi, tim dari Unit Tipikor Reskrim Polres mendatangi Kantor Bupati Alor untuk pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) dari empat pejabat terkait yang disebut, yakni Yoan Djahari (Kabag ULP), Terius Lanmai (Kabag Hukum), Yus Laa (Pejabat Pengadaan) dan Beny (PPK). Kurang lebih tiga jam Kanit Tipikor Polres Alor, AIPTU Imansyah dan beberapa anggotanya melakukan Pulbaket di ruang Bagian ULP Setda Alor.
Sementara itu, para wartawan di Kalabahi pun berusaha mengkonfirmasi Bupati Alor, Iskandar Lakamau,S.H.,M.Si melalui Sekretaris Daerah, Melkisedek Bely,S.Sos.,M.Si., terkait persoalam dimaksud. Di ruang kerja Bupati Alor, Senin (24/8/2026), Meki Bely yang mendampingi Bupati Iskandar Lakamau menyampaikan apresiasi kepada insan pers di daerah ini yang telah menjalankan fungsinya dalam mengawal berbagai dinamika pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan Kabupaten Alor yang terus bergerak maju, meski di tengah sejumlah tantangan yang menjadi pergumulan bersama.
“Yang teman-teman (wartawan) expose itu, salah satunya adalah yang tadi disampaikan, tentang itu empat pejabat yang disinyalir menerima kucuran dana dari seorang kontraktor (Ongki Manafe). Saya tadi pagi sudah panggil (para pejabat terkait) saat apel pagi, dan saya sudah sampaikan. Saya panggil Kabag ULP dan juga Kabag Hukum untuk memastikan hal itu. Saya tadi pagi juga telepon Beny yang di rumah sakit dan dia bilang tidak ada yang diterima itu,”kata Melky.
Mantan Asisten III Setda Alor inipun menegaskan bahwa keempat pejabat tersebut membantah apa yang disampaikan Ongki Manafe. Mereka mempersilahkan Ongki Manafe membuktikan omongannya. Menurut Sekda Alor, bahwa Yus Laa bahkan mengutarakan bahwa justru dia sebagai PPK mengeluarkan uang pribadi untuk menalangi sejumlah pekerjaan yang ditinggalkan Ongki Manafe saat mengerjakan proyek RSB Mola tahun lalu sehingga di-PHK.
“Tapi bagi saya, saya sudah tekankan mereka klarifikasi. Jadi karena proses ini katanya, sudah masuk di kepolisian, jadi saya bilang tidak apa-apa, teman-teman (keempat pejabat) tetap ikuti secara baik. Tapi saya berharap untuk jangan sampai kemudian ini menjadi citra buruk bagi pemerintah daerah. Ini si OM (Ongki Manafe) ini kan, dia yang dapat proyek rumah sakit bergerak Mola (tahun 2025).Kerja setelah ambil 30% semua jalan, progresnya kan tidak sampai, tidak sampai 25%. Akhirnya sesuai dengan ketentuan maka dia di-PHK,”ungkap Melki.
Setelah itu, sambung mantan Kepala Baperida Alor ini, karena rumah sakit ini terkait dengan pelayanan publik, maka pemerintah daerah melalui penggunaan Silpa Tahun Anggaran 2025, meminta persetujuan DPRD Alor untuk dianggarkan kembali supaya bisa dilaksanakan sisa pekerjaannya di Tahun 2026 ini. Karena, jelas Melki, pertama, komitmen pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, sehingga jangan sampai kemudian terhalang karena kita tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat.
Karena itu, lanjut Melki, Pemkab Alor mengalokasikan sekitar Rp 2 Miliar lebih untuk menyelesaikan sisa pekerjaan ini, dengan pertimbangan yang pertama: urusan yang berhubungan dengan pelayanan publik ini masyarakat sangat butuh rumah sakit. Yang kedua, sambung Melki, kita menjaga hubungan relasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan.
“Orang kasih uang, kita tidak mampu menyelesaikan, nanti orang menilai apa. Jangan sampai dia berdampak terhadap alokasi penenggaran tahun-tahun setelah ini, karena orang merasa bahwa kita tidak mampu untuk melaksanakan urusan ini,”tandas Melky.
Karena itu, lanjut dia, komitmen pemerintah daerah menyertakan lagi dana sekitar Rp 2 Miliar lebih, untuk segera diselesaikan. Ketika pembahasan di DPRD, lanjut Melky, DPRD sedikit berkeberatan, karenapertimbangan mungkin hal-hal teknis, jangan sampai kita salah semua.
“Jadi rekomendasi dari pada saat kami rapat dengan DPRD itu, kita bawa dulu pada saat evaluasi APBD pertanggung jawaban di provinsi. Kita bicara dulu dengan pemerintah provinsi, sehingga kalau mereka setuju maka lanjut,”kisah Sekda Melki Bely.
Ketika evaluasi ini, Melki mengatakan bahwa Pemprop NTT Kabag Keuangan setuju untuk dilanjutkan pembangunan RSB Mola karena penting sekali untuk masyarakat, maka Pemkab Alor langsung mengalokasikan kembali di anggaran perubahan APBD TA.2026 ini. Ketika proses untuk pembangunan di RSB Mola dilanjutkan, demikian Sekda Melki Bely, katanya Ongki Manafe meminta agar harus dilanjutkan oleh dia. Jika demikian, Melki menekankan bahwa itu tidak mungkin karena Ongki sudah di-PHK dalam pekerjaan tahun lalu, tidak mungkin dia yang melanjutkan pekerjaan ini.
Hal inilah yang diduga timbul polemik, lalu Ongki Manafe mulai mengatakan ke media bahwa ia pernah memberikan uang kepada empat pejabat Alor dimaksud. Karena itu Sekda Alor mempersilahkan agar masalah ini diklafirifikasikan dan dibuktikan oleh para pihak terkait di kepolisian. (ap/linuskia)