KEPALA Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Alor, Ferdy I.Lahal,SH., nampaknya selalu berkunjung ke kecamatan-kecamatan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi sekolah -sekolah untuk diambil solusi dalam mengatasinya. Kepada wartawan di ruang kerjanya belum lama ini, Edy Lahal mengaku dalam kunjungannya ke kecamatan-kecamatan, baru dia mengetahui persis ada sekolah-sekolah yang didirikan itu belum tersentuh sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini karena menurut Lahal, terkait masalah legalitas kepemilikan lahan.
“Kita berbicara mengenai bantuan pemerintah itu kan harus dengan dokumen yang lengkap, termasuk kepemilikan lahan. Kalau membangun Ruang Kelas Baru maka harus ada bukti sertifikat kepemilikan lahan oleh sekolah bersangkutan. Banyak sekolah yang terkendala pada masalah kepemilikan lahan ini,”tegas Lahal.
Pasalnya, demikian Lahal, pada saat hiba tanah oleh masyarakat untuk mendirikan sekolah-sekolah itu, tidak langsung diikuti dengan kepengurusan sertifikat dan kemudian ada yang dipermasalahkan lagi, sehingga prosesnya makin sulit. Menurutnya ada beberapa sekolah yang sedang diurusnya untuk mencari solusi terbaik, agar ada penyelesaian yang pasti sehingga pembangunan sarana dan prasarana sekolah oleh pemerintah, tidak terkendala kepemilikan lahan.
“Karena kebutuhan, masyarakat meminta untuk membuka sekolah. Tetapi setelah itu jangan gugat lahan sekolah, tetapi diurus sertifikat kepemilikannya. Pemerintah siap memback up, tetapi pendukung sekolah, masyarakat, pemerintah setempat juga harus proaktif, sehingga sekolah tidak asal kita dirikan, tetapi keberlanjutannya kita tidak pikirkan,”tegas Edy Lahal.
Menariknya, mantan Asisten I Setda Alor ini juga mengemukakan bahwa ia menertibkan semua operator sekolah di semua satuan pendidikan, sehingga semua akun sekolah sempat diblokir pada Desember 2022 lalu. Lahal memerintahkan semua Kepala Sekolah membawah SK (Surat Keputusan) Operator baru akun sekolah dihidupkan. Menurutnya, satu sekolah harus satu operator, bukan satu operator untuk sekian banyak sekolah, baru lintas kecamatan.
“Saya tertibkan opertor sekolah sekarang, karena itu berdampak pada seluruh data-data dukung satuan pendidikan, seperti Dapodik dan macam-macam semua itu. Jadi sejak akhir Desember (2022) saya sudah tertibkan, satu sekolah satu operator sehingga mereka benar-benar fokus. Dinas Pendidikan juga sama, yang tangani dana BOS harus operator sendiri, yang tangani TK,PAUD,SD,SMP harus operator sendiri, Kepegawaian, Program Dapodik, dan yang mengurus aneka tunjangan guru juga masing-masing punya operator sendiri. Hal ini supaya setiap operator itu fokus, kalau berpindah-pindah maka orang punya hak-hak bisa terbengkelai. Makanya saya mau luruskan ini agar mulai Januari 2023 berjalan normal, sehingga kita tidak kepala sakit,”tandas Lahal.
Kesempatan itu, mantan Camat Teluk Mutiara dan Camat Alor Barat Laut ini menegaskan bahwa Pengurus Ranting Pramuka di semua kecamatan harus dihidupkan. Ia berpendapat bahwa kegiatan Pramuka itu sangat menolong dalam hal kegiatan pembinaan karakter anak-anak. Karena itu, ujar Lahal, di seluruh kecamatan sudah harus dibentuk Pengurus Ranting Pramuka, sehingga kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler untuk Pramuka bisa berjalan.
“Persiapan-persiapan kita di Tahun 2023 oleh satuan pendidikan secara berjenjang kita lakukan, karena memang dari sisi pembiayaan juga sudah termuat untuk kegiatan-kegiatan seperti Pramuka itu di dalam dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) . Karena itu saya mesti hidupkan dulu itu ranting-ranting Pramuka. Senam-senam yang dulu kita kenal dengan SKJ (Senam Kesegaran Jasmani) itu harus hidup,”tandas Edy Lahal.
Untuk menghidupkan Pramuka itu, Edy Lahal mengaku telah berkunjung ke semua kecamatan dan bertatap muka dengan pihak sekolah-sekolah setempat untuk memberikan motivasinya.
“Pramuka itu bersentuhan langsung dengan karakter anak-anak, baik itu kedisiplinan maupun etika ada di situ,”ujar Lahal. (ap/linuskia)