alorpos.com – PEMERINTAH dan DPRD Kabupaten Alor mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2027. Hal itu ditandai dengan Penyampaian Pengantar Nota Keuangan atas Ranperda dimaksud oleh Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo,S.H.,M.H., dalam Rapat Paripurna I DPRD Alor, Senin (9/11/2026). Rapat Paripurna yang dimpimpin Ketua DPRD Alor, Paulus Brikmar, didampingi Wakil Ketua I, Jermias Karbeka,S.H ini dihadiri 19 dari total 30 Anggota DPRD Alor.
Rapat Paripurna inipun dihadiri Staf Ahli Bupati Alor, Yustus Dopong Abora,S.P., Dewi Odja,S.E., yang juga sebagai Plt.Sekwan, karena Sekwan Terince M.Mabilehi,S.H,m masih dalam masa pemulihan karena sakit beberapa waktu lalu, serta Asisten I Setda Alor, Syafyudin I.Djawa,S.H., dan para pimpinan OPD lingkup Pemkab Alor.
Setelah membuka rapat, Paulus Brikmar mempersilahkan Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo menyampaikan Pengantar Nota Keuangan APBD TA.2027. Kesempatan itu Wabup Rocky Winaryo menyampaikan terima kasih atas dukungan DPRD, baik melalui pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran maupun pengawasan, telah menjadi bagian penting dalam memastikan berbagai agenda pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan masyarakat.
Penyusunan RAPBD Kabupaten Alor TA.2027, jelas Wabup Rocky Winaryo, merupakan bagian penting dari pelaksanaan pembangunan daerah yang diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, sekaligus mempercepat pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Alor, dengan mengusung Tema pembangunan Kabupaten Alor Tahun 2027 yaitu “Akselerasi Transformasi Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Dan Kawasan Kepulauan.”
Tema ini, lanjut Winaryo, mengandung makna bahwa pembangunan Kabupaten Alor harus bergerak lebih cepat dalam melakukan perubahan struktur ekonomi daerah dengan bertumpu pada kekuatan dan keunggulan potensi lokal, serta memperhatikan karakteristik geografis Kabupaten Alor sebagai daerah kepulauan.
“Kita menyadari bahwa Kabupaten Alor memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang cukup besar, antara lain sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata, serta berbagai potensi ekonomi lokal lainnya. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan nilai tambah ekonomi yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, transformasi ekonomi harus diarahkan pada peningkatan produktivitas, pengolahan hasil produksi, penguatan rantai pasok, perluasan akses pasar, pengembangan kewirausahaan, serta peningkatan daya saing produk unggulan daerah. Dalam konteks kawasan kepulauan, pembangunan harus mampu mengatasi keterisolasian wilayah, memperkuat konektivitas antarpulau, meningkatkan akses transportasi dan logistik, serta memastikan tersedianya infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat,”tandas Rocky Winaryo.
Dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2027, demikian Rocky Winaryo, kita harus bersikap realistis dan jujur dalam melihat kondisi kemampuan keuangan daerah. Kita, lanjut Rocky, menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan, terutama masih rendahnya kapasitas fiskal daerah, tingginya ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat, serta terbatasnya kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat.
“Kondisi ini menuntut kita untuk lebih cermat, disiplin, dan selektif dalam menentukan prioritas belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, serta mempercepat pemerataan pembangunan,”ujar Rocky.
Ia menyebut salah satu persoalan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah struktur belanja daerah yang masih didominasi oleh belanja pegawai, bahkan melampaui 30 persen dari total belanja APBD. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang fiskal yang tersedia untuk membiayai program-program pembangunan produktif masih sangat terbatas. Ditekankan Rocky bahwa belanja pegawai merupakan konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Namun, pada saat yang sama, kita juga harus memastikan bahwa besarnya alokasi belanja pegawai tidak mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Tingginya proporsi belanja pegawai harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas belanja aparatur, penataan kebutuhan dan distribusi pegawai, peningkatan produktivitas birokrasi, serta penguatan sistem kerja pemerintahan yang lebih efisien dan berorientasi pada hasil,”tandas Rocky.
Terhadap alokasi belanja infrastruktur publik yang belum mencapai 40 persen, menurut Rocky Winaryo menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Alor yang memiliki karakteristik geografis kepulauan, wilayah yang tersebar, serta kebutuhan konektivitas dan infrastruktur dasar yang relatif tinggi. Oleh sebab itu, kata Rocky, kedepannya kita perlu melakukan reposisi kebijakan belanja daerah, dengan memberikan perhatian lebih besar kepada belanja infrastruktur publik yang produktif, berkualitas, dan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan dasar pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Lebih lanjut Wabup Rocky Winaryo mengemukakan bahwa dalam rangka memastikan kesinambungan dan keterpaduan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, penyusunan RAPBD Kabupaten Alor TA. 2027 juga diarahkan untuk mendukung arah kebijakan Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, melalui sinkronisasi program, kegiatan, target, dan indikator kinerja pembangunan agar berbagai intervensi pembangunan dilaksanakan di daerah dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan provinsi.
Sebagai bentuk konkret dari komitmen tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Alor telah merumuskan berbagai program pembangunan daerah yang bertumpu pada tiga sektor unggulan yang dikenal dengan TRIPALAWA, yang merupakan arah kebijakan strategis pembangunan ekonomi daerah yang menempatkan tiga sektor unggulan sebagai penggerak utama transformasi ekonomi Kabupaten Alor.
Menurut Rocky Winaryo, Penyusunan RAPBD Kabupaten Alor TA. 2027 yang dituangkan dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, mengacu pada kemampuan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah, yang digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan prioritas, dalam rangka pencapaian target-target pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 juga, menurut Rocky difokuskan pada pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, antara lain urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum, Urusan Perumahan Rakyat dan juga Bidang Sosial, yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan di daerah, menekan angka Stunting, peningkatan pendapatan perkapita masyarakat melalui sektor-sektor unggulan di bidang pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, Pariwisata, Perindustrian dan Koperasi; Disamping itu dukungan belanja Pemerintah daerah juga diarahkan untuk mendukung program Prioritas Pemerintah pusat, antara lain program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan, Sekolah Rakyat, dan program prioritas lainnya.
Pada kesempatan ini, Wabup Rocky Winaryo juga menyampaikan gambaran realisasi pelaksanaan APBD TA. 2026 keadaan sampai dengan tanggal 7 November 2026, yakni Target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD TA. 2026 sejumlah Rp.1,214 triliun lebih, realisasi mencapai Rp.994,779 miliar lebih atau 81,91%.
Selanjutnya, Wabup Rocky Winaryo menyampaikan Rancangan APBD TA. 2027 yang telah diajukan Pemerintah, dimana PENDAPATAN DAERAH pada TA. 2027 ditargetkan sebesar Rp.1,204 triliun lebih. Jika dibandingkan dengan target APBD TA.2026 sebesar Rp.1,060 triliun lebih, terjadi Peningkatan pendapatan sebesar Rp.143,970 miliar lebih atau (13,57%).
Sedangkan Target BELANJA DAERAH Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan Wabup Rocky Winaryo sebesar Rp.1,200 triliun lebih, bertambah sebesar Rp.142,970 miliar lebih atau 13,52% dari APBD TA. 2026 sebesar Rp.1,057 triliun lebih. Menurutnya, Belanja Daerah merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenan. Belanja Daerah dipergunakan untuk mendanai Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, selanjutnya Belanja dirincikan dalam Kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.
Setelah Wabup Rocky Winaryo menyampaikan pengantar Nota Keuangan RAPBD TA.2027 ini, sejumlah Anggota DPRD Alor lalu menyampaikan pendapat dan sarannya terkait penyempurnaan penyajian dokumen RAPBD dimaksud, agar nantinya dibahas secara maksimal oleh DPRD melalui komisi-komisi dengan pimpnan OPD mitra kerja masing-masng.
Sebelum menutup Rapat Paripurna I tersebut, Ketua DPRD Alor, Paulus Brikmar menginformasikan kepada Fraksi-Fraksi di DPRD Alor untuk menyusun Pemandangan Umum Fraksi atas Pengantar Nota Keuangan RAPBD TA.2027, untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna II pada Rabu (11/11/2026). (ap/linuskia)
Komentar (0)
Ingin berkomentar? Masuk ke akun pembaca Anda.
Belum punya akun? Daftar gratis
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!