alorpos.com—TURBULENSI jalannya Pemerintahan Kabupaten Alor yang meliuk di pelataran kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) saat ini, nampaknya mulai menimbulkan “kegaduhan” yang kian memanas di media sosial, hingga menyeruak ke dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor. Dikutip dari ringkasan AI, istilah turbulensi pemerintahan ini dipinjam dari fisika untuk menggambarkan situasi, dimana perubahan terjadi dengan cara yang tidak menentu, tidak konsisten, atau tidak terduga, yang mengganggu stabilitas dan efektivitas kerja pemerintah.
Rasanya situasi tersebut sedang dialami Pemerintah Kabupaten Alor saat ini, yang erat kaitannya dengan penataan aparatur, termasuk persoalan Kepala BKPSDM, Yerike Djobo yang sempat dibebastugaskan dari jabatannya karena diduga melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas. Tetapi beberapa hari kemudian, konon Yerik Djobo diperintahkan Bupati Alor, Iskandar Lakamau,S.Sos.,M.Si., untuk tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala BKPSDM Kabupaten Alor, pada Senin (24/11/2025).
Realitas ini mengagetkan publik dan ramai diperbicangkan di media sosial oleh netizen Nusa Kenari, maupun diskusi lepas berbagai kalangan dengan beragaman spekulasi. Bahkan muncul pula isu bahwa keretakan antara kubu Bupati Iskandar Lakamau dan Wakil Bupati Rocky Winaryo dengan sandi gaulnya Is The Rock saat Pilkada, nampaknya tak terhindarkan.
Persoalan inipun akhirnya mendapat sorotan tajam dari sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Alor dalam Rapat Paripurna III, Selasa (25/11/2025) dengan agenda penyampaian Laporan Badan Anggaran tentang Hasil Pembahan RAPBD Tahun Anggaran 2026, dan Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) tentang Pembahasan Tiga Ranperda lainnya.
Setelah Laporan Banggar yang dibacakan Naboys Tallo, dan Laporan Bapemperda yang dibacakan Radjab Leki, serta Jawaban Bupati Alor yang disampaikan Pj.Sekda Kabupaten Alor, Obeth Bolang,S.Sos.,M.A.P., anggota dewan diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal umum yang dianggap penting untuk dikemukakan, berkaitan dengan agenda sidang dimaksud.
Maka salah satu persoalan yang diangkat sejumlah anggota dewan yakni persoalan seputar posisi Kepala BKPSDM Kabupaten Alor dimaksud. Wakil Ketua Komisi III DPRD Alor, Deni Padabang,A.Md.T yang pertama menyoroti masalah ini, dengan melontarkan pertanyaan kepada Pj.Sekda Alor, bahwa Pejabat Eselon II yang dinonjobkan itu apakah melanggar etik atau apa.
“Kacau balau pemerintahan ini, maka saya minta penjelasan dari Pj.Sekda tentang nonjobnya ibu Kepala BKPSDM. Ini penting, karena saya dengar ada bupati-bupati kecil yang manfaatkan situasi. Isu yang disampaikan di mana-mana, di media sosial itu menceritakan seperti pemerintahan ini kacau balau. Karena itu kita minta penjelasan Pj.Sekda,”tegas Deni Padabang.
Sementara itu, anggota dewan lainnya, Joni Tulimau,S.E.,M.Si., juga menyampaikan keherannya bahwa sesuai informasi yang dia peroleh bahwa ada oknum kepala bidang yang bisa mengusir Kepala BKPSDM di kantor itu.
“Sehebat apa dia. Dia siapa, apa tugasnya. Ini perusak tata pemerintahan yang ada. Karena itu saya minta agar ditindaklanjuti, harus diperiksa,”tegas Tulimau.
Kritikan pedas lainnya datang dari politisi senior Partai Demokrat Alor yang telah empat periode ini menjadi Anggota DPRD Alor, Naboys Tallo,S.Sos. Ia mengungkapkan bahwa, informasi beredar luas di media bahwa Kepala BKPSDM Kabupaten Alor, Yerike Djobo,S.Sos dinonjobkan dari jabatannya, tetapi kemudian, katanya Yerike Djobo sudah mendapat persetujuan Bupati Alor, Iskandar Lakamau,S.H.,M.Si., untuk kembali bertugas sebagai Kepala BKPSDM.
“Saya harus mempertanyakan ini karena menyangkut harkat dan martabat pemerintah daerah. Kalau pengelolaan pemerintahan sudah amburadul seperti ini, bagaimana rakyat mau diurus. Siapa yang tanda tangan surat (Surat Keputusan) untuk nonjobkan Kepala BKPSDM yang ramai, viral di media. Apakah hal itu melalui suatu telaan staf, naik sampai ke pak bupati. Dan saya tahu, mungkin saja bapak Soni Alelang sebagai Sekda yang lama (telah pensiun di 1 Novemebr 2025) tidak terlibat. Jangan sampai bapak (Obeth Bolang,S.Sos.,M.A.P) sebagai Pejabat Sekda Alor, mungkin tahu juga, untuk membubuhi paraf sampai pada proses nonjob Kepala BKPSDM,”tanya Naboys.
Ia juga mempertanyakan, apakah nonjob itu dilakukan oleh Bupati Alor atau Wakil Bupati Alor.
“Dan kalau pak bupati mengembalikan jabatan Kepala BKPSDM kepada ibu Ike (Yerike), memalukan daerah ini. Dianggap tidak memahami aturan untuk melakukan tindakan, dalam hal ini menonjobkan pejabat. Ini model pemerintahan apa lagi yang kamu terapkan di daerah ini. Sangat memalukan,”tandas Naboys.
“Apakah sekarang Kepala BKPSDM yang sudah kembali menduduki jabatan itu, apakah sudah melalui suatu prosedur duduk bersama kedua pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati. Saya butuh jawaban Pj.Sekda,”sambung Naboys.
Menurutnya, Bupati Alor telah mengembalikan Yerike Djobo untuk menduduki kembali jabatan Kepala BKPSDM, apakah itu artinya sebelum itu Wakil Bupati (Rocky Winaryo) yang menonjobkan Yerike Djobo, ataukah Bupati yang nonjobkan, lalu Bupati sendiri yang mengembalikan jabatan itu lagi kepada Yerike.
“Aduh Tuhan ampun e.. ini daerah ni su bagaimana lagi,”tandas Naboys retoris.
Berkaitan dengan pernyataan dan pertanyaan sejumlah anggota dewan ini, nampak Pj.Sekda, Obeth Bolang sangat hati-hati dalam memberikan jawaban, karena ia tentu sadar kewenangannya terbatas jika sudah masuk wilayah kebijakan pimpinan daerah. Secara teknis, mantan Kepala Bappelitbang dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Alor ini mengatakan bahwa posisi Kepala BKPSDM Alor saat ini masih dalam proses pemeriksaan.
“Sementara dalan proses (proses pemeriksaan), jika tidak terbukti maka dipulihkan, jika terbukti maka diberikan sanksi sesuai ketentuan. Sedangkan aparatur yang arogan (diduga mengusir Yerike Djobo di BKPSDM) dan sebagainya, akan menjadi perhatian untuk dibina,”ujar Obeth.
Penjelasan Pj.Sekda ini rupanya belum memuaskan Naboys Tallo, terkait sikap pemerintah yang mengembalikan lagi Yerike Djobo pada jabatan Kepala BKPSDM Alor. Ia berpendapat bahwa martabat pemerintah harus dijaga. Kalau yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran, maka lakukan dulu BAP (Berita Acara Pemeriksaan), sehingga kalau terbukti ada kesalahan, baru sanksi itu diberikan.
“Makanya tadi saya tanya, siapa yang menonjobkan ibu Ike (Yerike Djobo), apakah bapak Wakil Bupati atau bapak Bupati. Kalau itu bapak Bupati, siapa yang memberikan pertimbangan kepada beliau,”tanya Naboys lagi.
Namun Pj.Sekda Alor, Obeth Bolang tetap pada jawabannya seperti semula, bahwa Kepala BKPSDM Alor itu masih dalam proses, jika tidak terbukti melakukan pelanggaran maka akan dipulihkan, kalau terbukti maka diberikan sanksi sesuai ketentuan.
Menjelang Rapat Paripurna III yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Alor, Yeremias Karbeka,S.H ini ditutup, anggota dewan Sulaiman Singhs,S.H minta berbicara. Dengan suara datar, Ketua Komisi I DPRD Alor ini berpendapat, bahwa melihat dinamika pemerintahan saat ini, maka segera melakukan konsultasi dengan Gubernur NTT.
“Segala sesuatunya ini sudah ada riak-riak yang mulai muncul. Supaya tidak terjadi kesimpang siuran yang berakhir dengan kekacauan dalam penyelenggaraan pemerintahan, segera lakukan konsultasi. Terima kasih,”saran Singhs.
Untuk diketahui, sebagaimana informasi yang beredar bahwa Kepala BKPSDM Alor dibebastugaskan karena diduga melanggar aturan, dimana yang bersangkutan mengalihkan sendiri anggaran dalam DPA BKPSDM yang diperuntukkan membiayai kegiatan Job Fit Jabatan Eselon II ke proses untuk mengisi jabatan Sekda Alor definitive, tanpa meminta pertimbangan dari atasan. (ap/linuskia)