KINERJA Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Alor, Terince Mabilehi,SH dan jajarannya selalu dipuji Bupati Alor, Drs.Amon Djobo, karena pada Tahun 2020 silam, meski di tengah badai pandemi Covid-19, tetapi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) saat itu melampaui target yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran (TA) 2020. Menurut Djobo, pencapaian PAD yang melampaui target itu baru pertama kali terjadi sejak Kabupaten Alor berdiri pada Tahun 1958 silam. Maka pada TA.2021, target PAD Kabupaten Alor dipatok pada angka Rp 58 Milyar, dimana pihak Bapenda saat ini sedang berupaya keras untuk mencapai target dimaksud.
Target PAD Kabupaten Alor rupanya terus dikatrol, sehingga dalam RAPBD Kabupaten Alor TA.2022 yang rencananya akan ditetapkan pada 23 Desember 2021 ini sebesar Rp 62 Milyar lebih. Hal ini menjadi tantangan berat bagi Terince Mabilehi bersama jajarannya.
Perempuan tangguh dan pekerja keras itu nampaknya goyah juga. Hal itu terlihat dalam sapaannya dalam acara syukuran pemanfatan gedung baru Kantor Bapenda Kabupaten Alor, Rabu (17/11/2021) silam yang dihadiri Bupati Alor, Drs.Amon Djobo dan Wakil Bupati, Imran Duru,S.Pd.,M.Pd serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Terince saat itu menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Alor karena telah memenuhi salah satu kebutuhan kerja lembaga yang bertugas mengumpulkan pundi-pundi asli daerah itu.
“Memang Badan Pendapatan mesti punya fasilitas gedung seperti ini, karena terkait pemungutan pajak dan retribusi daerah, banyak regulasi sehingga hal-hal administrasi juga harus diselesaikan begitu banyak. Terutama penyusunan regulasi terkait tata cara pemungutan-pemungutan pajak daerah dan jenis retribusi daerah,”tandas mantan Camat Alor Selatan ini.
Fasilitas pendukung gedung kantor yang baru itupun menurut Terince masih butuh pembenahan dan penyempurnaan secara bertahap, misalnya loket penerimaan realisasi pajak, retribusi, maupun loket permasalahan dan sebagainya. Terkat pembayaran online, ujar Terince, masih harus disiapkan fasilitas-fasilitas pendukung.
“Kami sudah mendapatkan gedung. Tetapi ada tugas berat yang diberikan kepada kami. Tahun ini (2021) PAD (Pendapatan Asli Daerah), target 57,2 Milyar. Tahun depan (2022) PAD ditargetkan Rp 62 Milyar lebih. Dan itu bertambah pada Badan Pendapatan untuk Pajak Daerah sebesar Rp 4,6 Milyar, dari Rp 9,9 Milyar pada Tahun 2021, sehingga menjadi Rp 14,5 Milyar di Tahun 2022. Ini hal yang sulit,”tandas Terince.
Tetapi mantan Kabag Hukum Setda Alor ini optimis karena pihaknya sudah diarahkan Bupati Alor, Drs.Amon Djobo pada Rapat Pimpinan OPD, akan melakukan penyesuaian, melakukan validasi data, pemutakhiran data pajak, mendata seluruh potensi, menaikan tariff pajak, termasuk PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) , serta penyesuaian NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak).
“Kemarin sudah ada kenaikan di Tahun 2019 dan 2020, siap untuk kenaikan di 2022-2023. Paling tidak kami sampaikan awal, bahwa kami tidak pesimis, mungkin di Tahun 2022, tidak akan mencapai Rp 14,5 Milyar Pajak Daerah, tetapi kami tetap usahakan. Namun pastinya di Tahun 2023 akan tercapai karena kami lakukan penyesuaian-penyesuaian,”tegas mantan Kadis Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Alor ini.
Untuk mencapai target itu, Terince mengatakan bahwa banyak hal yang mereka butuhkan, antara lain kualitas SDM (Sumber Daya Manusia). Menurutnya, pendidikan-pendidikan teknis di Bapenda, mulai dari Juru Sita, Pemeriksa dan Penilai perlu ada penambahan, karena yang ada saat ini hanya satu satu orang.
“Untuk Penilai PBB sendiri ada tiga orang, tetapi satunya pejabat struktural di Kelurahan Binongko, sehjngga tersisa dua orang yang harus menilai 80.000 obyek di Kabupaten Alor. 80.000 Obyek ini juga kami baru benahi di empat kecamatan. Rencana akan kami lakukan pembenahan di tiga kecamatan sekaligus, tetapi karena keterbatasan sumber daya, baik keuangan maupun tenaga, sehingga setiap tahun hanya satu kecamatan yang kami lakukan pembenahan,”ungkap Terince.
Hal lain yang dikemukakan Terince, terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, karena di Kabupaten Alor, pembayaran pajak (PBB) secara online sudah dilakukan sejak Desember 2020 dan pajak lainnya pada Maret 2021. Di Akhir November sampai Desember 2021 juga, lanjut Terince, pihaknya mempersiapkan agar pembayaran retribusi pun ada yang melakukannya secara online, yakni Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, khusus pada tanah dan rumah dinas.
“Mohon ijin pa bupati, dengan Dinas Perdagangan, kami juga akan melakukan pembayaran non tunai atau pembayaran online di pasar, sehingga paling tidak seluruh masyarakat di daerah ini juga kita ajak untuk melakukan pembayaran pajak retribusi secara online. Ini rencana kami. Mudah-mudahan pada Pekan Panutan Pajak di 17 Maret 2022, kami sudah bisa melaunching pembayaran retribusi secara online,”ujar Terince.
Bupati Alor, Drs.Amon Djobo dalam sambutannya mengatakan, bahwa dia berbicara dalam berbagai kesempatan, bahwa pada Tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah tahun-tahun perkabungan, tahun-tahun serempet-serempet bahaya, ke kiri tidak bisa, ke kanan tidak bisa, ke depan tidak bisa, ke belakang juga tidak bisa.
“Kenapa, karena dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang sangat terbatas, karena refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19 dan bencana alam di mana-mana, sehingga APBN tidak bisa menampung 500-an kabupaten/kota di Indonesia ini,”kata Djobo.
Hal itu, kata dia, berdampak pula pada pembangunan gedung Kantor Bappenda yang tersendat-sendat beberapa tahun.
Meski demikian, kantor tersebut sudah bisa digunakan, sehingga bupati Djobo berharap dapat digunakan sebaik mungkin dan memotivasi semangat kerja para pegawai Bapenda yang jumlahnya kurang lebih 300 orang.
“Terima kasih buat teman-teman yang sudah bekerja maksimal dalam kebersamaan dengan saya dan bapa wakil bupati selama ini. Kerja baik-baik karena tanggungjawab cukup besar yakni PAD sebesar Rp 60-an Milyar di tahun depan,”himbau Djobo.
Untuk diketahui, data yang diperoleh media ini, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Alor Tahun Anggaran (TA) 2022 yang tinggal menunggu penyesuaian hasil asistensi ke Propinsi NTT dan Kementrian Dalam Negeri, akan ditetapkan menjadi Perda APBD Alor TA.2022 pada 23 Desember 2021 ini, bahwa target Pendapatan Daerah Asli Daerah (PAD) di tahun 2022 sebesar Rp 62.195.740.908, bertambah Rp 4.195.740.908 atau meningkat 7,23 % dari Target APBD Murni TA.2021 sebesar Rp 58.000.000.000 (lima puluh delapan milyar rupiah).
Perinciannya; a) Pajak Daerah ditargetkan Rp 14.210.736.577, bertambah sebesar Rp 4.231.470.833, atau meningkat 42,15 % dari target APBD Murni TA.2021 sebesar Rp 9.997.265.740. b) Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp 29.370.155.144, berkurang sebesar Rp 352.835.796, atau 1,19 % dari Target APBD Murni TA.2021 sebesar Rp 29.722.990.940. c) Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp 1.725.327.606, bertambah sebesar Rp 225.327.606, atau meningkat 15,02 % dari Target APBD Murni TA.2021 sebesar Rp 1.500.000.000. d) Lain-lain PAD Yang Sah direncanakan sebesar Rp 16.889.521.581., bertambah Rp 109.778.261, atau 0,65 % dari Target APBD Murni TA.2021 sebesar Rp 16.779.743.320.
Target PAD ini memang mendapat sorotan dan saran dari fraksi-fraksi di DPRD Alor saat menyampaikan Pemandangan Umum maupun Pendapat Fraksi, agar Bapenda terus meningkatkan kejelian dalam mengelola setiap potensi yang ada, terutama Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (ap/linuskia)