alorpos.com–MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), di Kantor Gubernur Sulsel pada Kamis (13/11/2025). Rakor ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja nasionalnya ke berbagai provinsi. Tujuannya, untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menyelesaikan persoalan pertanahan dan tata […]
alorpos.com—MANAJEMEN Perusahan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Nusa Kenari, Kabupaten Alor mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) kepada Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Menindaklanjuti permohonan tersebut, pada Kamis (18/9/2025) lalu, petugas dari Kantah Kabupaten Alor telah melakukan Peninjauan Lokasi Lapangan Terhadap Permohonan Pertimbangan Teknis […]
alorpos.com—SEJAK Selasa (16/9/2025) lalu, petugas dari Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah melakukan kegiatan Peninjauan Lokasi Lapangan terhadap Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan atas nama SMA Negeri Restorasi Aimoli, untuk Penerbitan PKKPR Non Berusaha, yang teletak di Desa Aimoli, Kecamatan Alor Barat Laut. Sebagaimana siaran pers Humas Kantah Alor, bahwa hal ini […]
alorpos.com—TIM petugas dari Kantor Pertahanan (Kantah) Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur selalu siaga melaksanakan peninjauan lapangan ke lokasi yang diajukan para pemohon, untuk proses penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) . Hal itu sebagaimana dilakukan petugas Kantah Kabupaten Alor pada awal September lalu saat melakukan Peninjauan Lokasi Lapangan Terhadap Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan […]
Lampung/alorpos.com – MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong pemerintah daerah untuk memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk pendafataran tanah pertama kali kepada masyarakat kurang mampu. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat proses sertipikasi tanah, terutama bagi warga yang sudah memiliki peta bidang namun terhambat […]
