alorpos.com – WAKIL Bupati Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rocky Winaryo,S.H.,M.H., bukan baru sekarang bicara tegas soal anak-anak SMP, SMA/SMK yang terlibat tawuran di Kalabahi. Sejak Oktober 2025 lalu dalam sebuah kegiatan di SMK St.Jibrail Kalabahi, Wabup Rocky sudah gencar memperingatkan para orang tua dan guru-guru SMP dan SMA/SMK dan sederajat lainnya di daerah ini agar lebih tegas lagi dalam mengontrol anak-anak sekolah, karena berdasarkan data, yang buat keributan sehingga terjadi tawuran di Kalabahi, ibu kota Kabupaten Alor selama ini berawal dari anak-anak pelajar SMP, SMA/SMK.
Menurut Rocky, yang kena masalah, yang luka dan lain-lain itu rata-rata anak SMP, SMA. Oleh sebab itu, dia berharap agar orang tua murid agar tolong juga memperhatikan anak-anak.
“Ini sudah menjadi masalah serius. yang kita semua harus tangani. Jangan ribut tanya-tanya, ini bupati, wakil bupati tidak bisa urus segala macam. Mana kita bisa urus kamu punya anak pulang jam 11 malam, jam 10 malam. Kita urus ini pembangunan,”tegas Wabup Rocky Winaryo.
Kalau terapkan jam malam, Wabup Alor ini berpendapat bahwa artinya orang akan menilai Alor ini lagi tidak baik-baik. Akibatnya orang mau investasi juga mejadi takut.
“Jadi, di sini saya sampaikan, peran sekolah, peran guru, peran kepala sekolah, dan orang tua, tolong jaga anak-anak kita. Harus agak sedikit keras. Kalau ada anak yang memang keras, harus kasih pembinaan yang keras. Orang tua juga jangan bela-bela anaknya,”tegas Rocky.
Menurutnya sekolah harus tegas. Ketika ada anak murid terlibat, periksa keterlibatan, orang tuanya dipanggil. Apa yang disampaikan Wabup Alor, Rocky Winaryo ini, dipertegas pula Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma ketika melakukan tatap muka dengan para Kepala SMP, SMA/SMK dan para tokoh agama di Kalabahi pada 3 Juni 2026 lalu di Aula Kecamatan Teluk Mutiara.
Dalam pertemuan tersebut akhirnya disepakati untuk adanya deklarasi damai pemuda/pelajar di Kalabahi yang direncanakan pada akhir Juni 2026 ini, atas inisiasi Pemerintah Provinsi NTT melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT. (ap/linuskia)