alorpos.com –RAPAT Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar dalam Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Alor, Kamis (12/3/2026) sejak pagi hingga sore hari itu, cukup menyita perhatian publik Nusa Kenari. Sayangnya tidak banyak stakeholder yang diundang hadir. Hal itu karena deretan kursi pada sisi kiri dan kanan ruang sidang utama DPRD Alor yang dipersiapkan untuk para undangan nampak kosong. Tak ada Pimpinan dan Anggota FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) serta Tokoh Agama yang hadir. Sedangkan unsur Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) juga terlihat hanya perwakilan dari HMI Cabang Alor yang hadir.
Meski demikian, tujuan RDPU itu sukses terlaksana karena dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pimpinan Universitas Tribuana Kalabahi dan STIKIP Muhammadyah Kalabahi, serta Partai Pengusung pasangan Iskandar Lakamau-Rocky Winaryo saat mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Alor pada Pilkada serentak Tahun 2024.
RDPU tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Alor, Paulus Brikmar, didampingi Wakil-wakil Ketua, Yermias Karbeka,S.H., dan Usman Plaikari, serta Sekwan Terince Mabilehi,S.H. Setelah membuka rapat, Paulus Brikmar kemudian mempersilahkan semua elemen yang hadir untuk menyampaikan pandangannya terkait kondisi daerah dan jalannya Pemerintah Kabupaten Alor saat ini. Ketua Komisi I, Komisi II, Komisi III dan anggotanya juga menyampaikan pandangannya masing-masing, terutama dengan kondisi kesehatan Bupati Alor.
Sebagaimana pantauan alorpos.com, Rektor Universitas Tribuana (Untrib) Kalabahi yang diwakili Dr.Jhavet Maro, mendapat kesempatan kedua untuk menyampaikan pandangannya. Nampak salah satu ilmuwan muda Alor ini terlebih dahulu mengemukakan sejumlah potensi yang dimiliki Kabupaten Alor yang semestinya dapat dikelola dengan baik oleh pemerintahan dan semua pihak di daerah ini.
Ketika tiba pada topik terkait kesehatan Bupati Alor, Iskandar Lakamau yang menjadi fokus perbincangan, Jhavet Maro menilai kondisi orang orang nomor satu Alor itu cukup normal. Karena itu ia mempertanyakan, apa yang membuat sepertinya ada skenario yang dimainkan bahwa seakan ada hal luar biasa. Dia membandingkannya dengan era kepemimpinan Drs. Amon Djobo,M.A.P sebagai bupati Alor sebelumnya yang dinamikanya tidak sehebo saat ini, sejak Iskandar Lakamau menjadi Bupati Alor.
Menariknya, Dr.Jhavet Maro mengungkapkan bahwa saat ini Untrib Kalabahi melalui Program Studi Hukum dan Program Studi Infornatika, sementara meneliti untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam derap pemerintahan di Kabupaten Alor saat ini.
“Kita ingin mencari tahu apa skenarionya. Apa sebenarnya yang sementara ini terjadi. Skenario apa yang sebenarnya terjadi di Alor,”ujar Jhavet Maro penuh tanya.
Namun dia menekankan bahwa salah satu solusi yang ditawarkan Untrib Kalabahi, yakni kembalikan good governance (pemerintahan yang baik).
“Solusinya cuma satu, pemimpin harus hadir. Saat ini pak bupati dan pak wakil bupati berjalan tidak berimbang,”tandas Jhavet sembari mengkritisi pula para wakil rakyat dalam berpemerintahan, misalnya mana tugasnya ketua, mana tugasnya anggota dalam menciptakan good governance.
DPRD Kabupaten Alor menyambut baik usul saran maupun kritikan yang dilontarkan semua peserta RDPU dimaksud. Hal itu seperti dikemukakan dalam konferensi pers Ketua DPRD Alor, Paulus Brikmar didampingi Ketua Komisi I, Sulaiman Singhs, Ketua Komisi II Abdul Gani Rapit Djou dan wakilnya Johni Tulimau, Ketua Komisi III Ernes The Frinto Mokoni dan wakilnya Deni Padabang, pada Kamis (12/3/2026) sore setelah RDPU.
Ketua DPRD Alor yang akrab disapa Buche Brikmar ini menegaskan bahwa RDP dan RDPU yang dilaksanakan selama dua hari itu bukan tiba-tiba, tetapi sudah diagendakan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD. Saat RDP pada Rabu (11/03/2026), jelas Brikmar, pemerintah dan Tim Percepatan Pemulihan Kesehatan Bupati Alor yang diketuai Direktur RSD Kalabahi, dr.Lodwyk Atanasius Anjas Alopada bahwa perkembangan kesehatan Bupati Alor, Iskandar Lakamau mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Mesi demikian, lanjut dia, atas saran dokter ahli, bupati Alor harus menjalani perawatan lanjutan untuk mempercepat pemulihannya di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS.PON) Jakarta.
Karena itu, telah disepakati dalam RDP tersebut untuk memberikan kesempatan kepada Bupati Alor untuk menjalani perawatan lanjutan di RS.PON Jakarta. Menurut Buche, berdasarkan informasi yang disampaikan pemerintah, bahwa bupati Iskandar Lakamau bersedia untuk berangkat menjalani pemulihan kesehatannya pada akhir Maret atau awal April 2026 ini di RS.PON Jakarta. Menyangkut biaya percepatan pemulihan, dewan akan memberikan dukungan untuk penganggarannya.
Sementara itu, terkait hasil RDPU bersama berbagai elemen masyarakat pada Kamis (12/3/2026), agar DPRD juga mendapat masukan terkait kondisi daerah dan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Alor saat ini, sehingga dapat dijadikan refensi bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Berbagai masukan masyarakat telah direspon dengan baik oleh pimpinan dan anggota dewan dalam RDPU dimaksud.
Kesempatan konferensi pers tersebut, para pimpinan DPRD Alor mau menepis isu yang merebak bahwa rangkaian RDP dan RDPU itu sebagai bagian dari upaya politis untuk melengserkan bupati Iskandar Lakamau karena faktor kesehatannya. Buche Brikmar menekankan bahwa tidak ada tendensi apapun berkaitan untuk menurunkan Iskandar Lakamau dari jabatannya sebagai Bupati Alor.
“Sekali lagi saya mau sampaikan kepada semua, sejak kemaren dan hari ini DPRD melaksanakan dua agenda ini tujuannya hanya untuk menyatukan seluruh persepsi yang berkembang liar di luar. Kita satukan pikiran, satukan hati bersama pemerintah ini fokus kepada pelayanan publik,”tanda Buche.
Ketua PKB Alor ini mengajak semua komponen masyarakat untuk menghentikan narasi dan opini liar melalui media sosial.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Alor, Sulaiman Singhs,S.H., menambahkan dewan menjalankan fungsinya secara full dan sepenuh hati untuk mendorong pemerintah agar menjalankan roda pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan secara baik dan benar. Menurutnya, apa yang dibutuhkan dalam RDP, telah dijawab pemerintah dan Tim Percepatan Pemulihan Kesehatan Bupati Alor dengan baik.
DPRD, lanjut Singhs, sudah banyak mendengar masukan-masukan dari berbagai elemen masyarakat dan akademisi serta penjelasan dari pemerintah, sehingga dewan memberikan dukungan, termasuk dukungan anggaran kepada Bupati Alor untuk kembali menjalani perawatan lanjutan di RS PON Jakarta.
DPRD Alor berpesan, demikian Singhs, selama Bupati Alor menjalankan perawatan lanjutan, penyelenggaraan pemerintahan harus dijalankan secara baik sesuai aturan, karena dewan akan selalu menjalankan tiga fungsinya, yakni fungsi legislasi, budgeting atau penganggaran dan fungsi pengawasan.
“Apabila dalam menjalankan pemerintahan itu, di kemudian hari ada terjadi hal-hal yang perlu diberikan pendapat oleh DPRD, maka DPRD akan terus menjalankan tiga fungsinya, akan terus mengawasi, memberikan pertimbangan, memberikan masukan yang baik kepada pemerintah. Semua itu untuk kebaikan pemerintah dan daerah serta masyaerakat Kabupaten Alor,”pungkas mantan Wakil Ketua DPRD Alor ini. (ap/linuskia)