“SAYA sudah kasitahu Kepala Dinas Kesehatan, sepanjang saya masih beberapa bulan ini (Bupati Alor), di masa saya ini, Rumah Sakit Wailawar (di Pulau Pantar, Kabupaten Alor), harus dinaikan (statusnya) menjadi Rmah Sakit Tipe C”.
Demikian salah satu point yang disampaikan Bupati Alor, Drs.Amon Djobo,M.A.P., saat jumpa pers di ruang kerjanya, Selasa 31/1/2023) lalu. Selama ini, kata Djobo, tidak ada bantuan pemerintah pusat untuk Rumah Sakit Wailawar karena statusnya tidak jelas. Karena itu bupati Djobo meminta dr.Farida Aryani selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor agar berusaha di pusat, sehingga Rumah Sakit Wailawar memjadi Rumah Sakit Tipe C. Alasannya karena Rumah Sakit Wailawar itu berada di pulau tersendiri, yakni Pulau Pantar yang berhadapan dengan wilayah Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata.
“Kalau sudah menjadi Rumah Sakit Tipe C, maka basodara dorang di Pulau Pantar itu tidak boleh lagi berobat ke RSD Kalabahi, kecuali yang sakit berat dan butuh penanganan lebih lanjut, cukup berobat ke Rumah Sakit Wailawar,”tegas Djobo.
Menurut pencetus program Alor Kenyang, Alor Sehat dan Alor Pintar ini, bahwa dokter-dokter yang baru mau bertugas, sebagian besar diarahkan ke Pulau Pantar dan wilayah gunung besar serta beberapa tempat lainnya yang sulit.
Sementara itu, terkait kondisi Perusahaan Daerah Mutiara Harappan (PDMH) saat ini, bupati Djobo mengatakan bahwa ada beberapa aset kekayaan daerah yang akan dialihkan untuk kerja sama dengan PDMH. Misalnya, jelas Djobo, ketika ada yang pengusaha dari luar daerah yang mau mengolah kasar Pasir Kuarsa, maka kerja samanya dengan PDMH. Dengan demikian, ujar mantan Asisten III Setda Alor ini, PDMH juga bisa mendapat jasa untuk opersional, maupun untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).Selain itu, bupati Djobo juga berpendapat bahwa PDMH bisa bergerak di bidang kelautan.
“Ada perusahaan dari luar yang sudah ajukan surat untuk membuat usaha pengalengan ikan di sini (Alor), makanya kita masih cari lokasinya di (Desa) Fanating. Ini juga bisa kerja sama dengan PDMH, sehingga kita akan lihat itu, agar ada sedikit keuntungan untuk PDMH dan ada juga untuk masuk ke daerah sebagai PAD,”tandas Djobo.
Menariknya, bupati Alor ke-11 ini mengungkapkan bahwa seleksi Calon Direktur PDMH yang dibuka baru-baru ini, ternyata tidak ada yang mendaftar.Djobo berpendapat bahwa menjadi Direktur PDMH itu tantangannya kerja keras untuk menghidupkan perusahaan. Ini, lanjut Djobo, harus kerja, bukan hanya menghabiskkan uang perusahan daerah yang berumber dari APBD.
“Modal awal (penyertaan modal daerah) yang dikasih itu yang harus diputar. Makanya orang harus kerja keras, inovatif dan kreatif. Kalau hanya datang duduk saja sebagai direktur (Direktur PDMH), maka tidak bisa. Orang papa lele (pedagang kaki lima) saja bisa berkembang ko, PDMH yang selama ini diberi modal dua tiga milyar rupiah tetapi tidak bisa jalan itu apanya yang salah. Lebih banyak waktu duduk-duduk saja, tetapi bagi-bagi gaji dan honor maka tidak bisa berkembang,”ujar Djobo kesal.
Akibat nasib PDMH yang sedang sekarat, maka Pemkab Alor tidak lagi mengalokasikan dana hiba penyerataan modal kepada PDMH pada beberapa tahun terakhir. Mulai Tahun Anggaran 2023 ini, kata bupati Djobo, Pemkab Alor hanya mengalokasikan dana hiba penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Nusa Kenari Alor sebesar Rp 1 Miliar setiap tahunnya. (ap/linuskia)