‘KETEGANGAN” antara Kementrian Sosial RI yang dipimpin mantan Walikota Surabaya dua periode, Tri Risma Harini dengan Bupati Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Amon Djobo yang sempat viral secara nasional setahun lalu, kini telah benar-benar mencair. Buktinya, Jumad (27/5/2022), Tota Hosiana Sanafel dari Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam di Kementrian Sosial RI, ditugaskan ke Alor untuk menyerahkan bantuan Lumbung Sosial di daerah ini. Sebagaimana pantauan alorpos.com, bantuan tersebut pun diterima langsung bupati Amon Djobo di ruang kerjanya.
Bupati Djobo berterima kasih kepada Menteri Sosial melalui Tota Hosiana Sanafel dari Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam di Kemensos, yang sudah memberi petunjuk teknis terkait pemanfaatan lumbung sosial dan sistim pelaporannya sehingga harus dituruti secara baik oleh OPD terkait di daerah ini.
“Ibu Ota (Tota Hosiana), saya mohon maaf juga, kadang-kadang saya ada sedikit vokal itu karena saya mau kita salurkan (bantuan) itu aman. Makanya ibu Ota datang ini sudah luar biasa, karena memberikan pola bagi kami untuk pelaporan, pencatatan, monitoring, evaluasi itu kita buat dan kita kirim. Jangan marah kalau hal-hal itu ada sedikit beda pendapat itu soal biasalah. Kita urus ini negara begini besar kan beda pendapat itu hal biasa, yang terpenting kita tidak fitnah orang,”tandas Djobo.
Lebih jauh bupati Djobo meminta para camat, kepala desa dan petugas lumbung sosial agar memanfaatkan isi lumbung secara baik sesuai peruntukannya, karena Alor ini daerah bencana. Djobo mengingatkan agar jangan melihat banyak sedikit atau besar kecilnya apa yang diberikan, tetapi harus disyukuri uluran tangan dari pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial untuk daerah-daerah.
“Tadi ibu Ota sudah bilang, kalau penggunaannya bagus, laporannya jelas, maka lumbung sosial itu akan terus diperhatikan dengan mengisi lagi barang-barang yang sudah habis terpakai,”ujar bupati Djobo.
Lebih lanjut bupati Djobo megingatkan bahwa yang namanya lumbung sosial yang diberkan oleh Kementrian Sosial ini harus disosialisasi tentang fungsi dan pemanfaatannya. Setelah pakai barang-barang dalam lumbung sosial tersebut, kata Djobo, harus buat berita acaranya untuk kepentingan pelaporannya. Kalau kita tidak buat laporan, lanjut bupati dua periode ini, orang berpikir Alor mungkin tidak ada bencana, tidak ada orang susah karena tenang-tenang saja, maka tidak diperhatikan, karena ada 500-an kabupaten/kota di Indonesia.
Dalam pertemuan yang dipandu Asisten I Setda Alor, Ferdi Isak Lahal,SH itu, nampak Tota Hosiana Sanafel didampingi sejumlah pejabat terkait dan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Hosiana mengaku ditugaskan ke Alor dan sering sekali ditugaskan pada beberapa kabupaten/kota di NTT, karena di Kemensos, dia dikenal sebagai putra daerah NTT. Maklum, Hosiana pernah mengabdi di NTT selama 19 tahun, yakni 14 tahun di Dinas Sosial Propinsi NTT, kemudian di Bappeda dan Pol PP Propinsi NTT.
Menurut Hosiana, dari pengalaman Menteri Sosial RI, Tri Risma Harini, dalam menangani berbagai bencana di berbagai daerah, termasuk di NTT dengan adanya badai Siklon Tropis Seroja pada awal Tahun 2021 lalu, bahwa ada kondisi tertentu, dimana masyarakat kita tidak terlayani dengan baik karena kondisi geografis, akses jalan terputus akibat bencana dan masyarakat terisolir.
“Kami di Kementrian Sosial sementara merubah paradigma penanggulangan bencana, karena kalau tanggap darurat itu apapun yang terjadi, bila perlu kita hutang itu harus kita lakukan untuk memberi makan masyarakat. Tetapi paradigma itu harus bergeser pada kesiapsiagaan. Artinya, kita harus mulai menyiapkan masyarakat. Masyarakat diberi edukasi, tetapi di sisi lain, masyarakat juga harus diberi logistik agar mereka merasa aman kalau terjadi bencana, ada sesuatu yang bisa makan dan digunakan sebelum bapa mereka (Pemkab Alor) datang, sebelum gubernur datang dan sebelum menteri atau presiden datang,”tandas Hosiana.
Sesuai data dari Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), terang Hosiana, bahwa Kabupaten Alor adalah zona merah untuk megatrust gempa bumi dan tsunami. Ia mengaku sempat berdiskusi dengan Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Alor, Marthen Maubeka,SH., bahwa sudah ada rekomendasi dari BMKG untuk BPDB. Karena itu Hosiana meminta juga kepada BPBD Propimnsi NTT agar bersinergi membuat maping atau pemetaan daerah rawan bencana dan rencana kontigensi untuk kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.
Ia bependapat hal ini penting karena NTT ini wilayah kepulauan, tetapi tidak semua zona merah. Ia juga menyampaikan bahwa ada perhatian dari pemerintah pusat atas arahan Presiden Jokowi kepada Menteri Sosial, Tri Risma Harini agar memberi perhatian kepada daerah-daerah kepulauan, terutama daerah-daerah terluar, sehingga mereka sudah melayani lumbung sosial ke tapal batas negara, dari Sabang ke Merauka, dari Miangas hingga ke Rote Ndao. Menurutnya, lumbung sosial adalah ketersediaan logistik penanggulangan bencana yang penempatannya didekatkan dengan masyarakat.
“Sehingga (lumbung sosial) harus ada di tengah-tengah masyarakat, di daerah rawan bencana, tetapi tentu penyimpanannya di tempat yang aman dan resikonya paling rendah. Saya sudah sampaikan kepada Dinas Sosial bahwa tidak boleh terbebani dengan penancatatan inventaris yang akan sulit kita monitoring, karena bantuan dari Kemensos ini sifatnya barang habis pakai,”ujar Hosiana.
Dia berharap agar barang-barang di lumbung sosial itu meski sifatnya barang habis pakai, tetapi jangan karena begtu maka dalam tempo dua minggu barang-barang itu sudah berpindah tempat dari lumbung sosial untuk kepentingan kelompok tertentu atau individu. Karena itu Hosiana memohon kepada Bupati Alor, Drs.Amon Djobo agar berkenan membuat semacam Surat Keputusan Bupati Alor, karena sudah ada Keputusan Direktorat Jendera; tentang Juknis pemanfaatan lumbung sosial. Nanti, lanjut Hosiana, Kepala Dinas Sosial akan mem-breakdown lagi dalam bentuk Keputusan Bupati, yang antara lain mengatur tentang petugas-petugas lumbung.
“Karena pemanfaatan lumbung sosial ini, kami harapkan pa bupati, harus betul-betul masyarakat ikut berpartisipasi, karena tidak ada pembangunan khusus gudang, tidak ada insentif untuk petugas. Jadi kita memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan haknya berpartisipasi di dalam penanggulangan bencana,”ujar Hosiana.
Menurutnya, ada catatan kecil yang harus diketahui oleh para camat, kepala desa dan petugas lumbung, bahwa terkait dengan bahan makanan yang tentu ada masa kadaluarsanya. Kalau tidak ada bencana, dana makan di lumbung sosial itu akan kadaluarsa, jelas Hosiana, maka secara aturan memang dimusnahkan dan diberita acarakan. Tetapi sebagai makluk beriman, ujarnya, tentu rasanya dosa kalau ada makanan lalu dibiarkan kadaluarsa dan dibakar buang. Karena itu ia mengaku selalu menyampaikan agar petugas lumbung, kepala desa dan camat, harus tertib mengecek tanggal kadaluarsa semua bahan makanan di lumbung sosial. Satu bulan sebelum kadaluarsa, sambung Hosiana, maka dibuat perencanaan untuk tiga jenis kegiatan yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan bahan makanan yang akan kadaluarsa dimaksud.
“Pertama kegiatan bakti sosial yang terkait dengan menjaga alam dan membersihkan lingkungan; Kedua, simulasi dan latihan bersama penanggulangan bencana; Ketiga, tentu kita tidak melupakan para janda miskin, yatim piatu, anak terlantar, distabilitas dan lanjut usia,”tandas Hosiana, sembari menghimbau para camat agar sesekali membawa sampel bahan makanan dari lumbung sosial untuk diuji Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena tanggal kadaluarsa itu misalnya masih dua bulan kemudian, tetapi ternyata setelah uji sampel, sudah tidak layak konsumsi, sebagaimana yang kami lakukan di beberapa daerah,” kata Hosiana.
Ia menyadari bahwa semua kegiatan itu tidak akan berhasil dengan baik kalau Sumber Daya Manusia tidak siap. Hosiana memperkenalkan sejumlah Taruna Siaga Bencana (Tagana) Propiopinsi NTT, Kabupaten Alor dan Tagana Centre dari pusat yang turut serta dalam pertemuan dengan Bupati Alor, Drs.Amon Djobo. Menurutnya, Tagana Kabupaten Alor dilantih sejak Tahun 2007. Tahun 2021, pihaknya menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Tagana se-Propinsi NTT 300 orang, dimana quota terbanyak dari Kabupaten Alor sebanyak 24 Tagana.
“Mereka kami undang khusus ke Maumere (Kabupaten Sika) untuk mendapat latihan, tetapi tidak mungkin per 10 tahun kita memberikan pelatihan untuk teman-teman Tagana. Karena itu, bapa bupati kalau ada kegiatan di Dinas Sosial atau di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka teman-teman Tagana bisa dilibatkan. Tugas Tagana tidak hanya angkut barang. Selama dua hari ini, kami tugaskan teman-teman Tagana untuk memberi penyuluhan di 20 sekolah. Ada Program Sekolah Aman Bencana dari Kementrian Pendidikan, maka kami dari Kementrian Sosial itu mendukung dengan kegiatan Tagana memberikan penyuluhan di sekolah-sekolah. Ini salah satu upaya kami untuk meningkatkan skill atau kemampuan rasa percaya diri teman-teman Tagana,”pungkas Hosiana.
Untuk diketahui, sesuai keterangan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Alor, Sofie L.Dida, bahwa 8 Lumbung Sosial itu ditempatkan di Desa Baranusa-Kecamatn Pantar Barat, Desa Batu-Kecamatan Pantar Timur, Desa Pulau Buaya dan Desa Ternate di Kecamatan Alor Barat Laut, Desa Pura Timur dan Desa Uma Pura di Kecamatan Pulau Pura, Desa Waisika-Kecamatan Alor Timur Laut, Kelurahan Moru-Kecamatan Alor Barat Daya, dan Malaipea-Kecamatan Alor Selatan, mejadi sasaran penempatan Lumbung Sosial di Kecamatan. Titik yang ditentukan merupakan daerah-daerah yang dianggap bisa menopang wilayah sekitarnya jika terjadi bencana.
Jenis barang dalam lumbung Sosial itu antara lain generator lengkap dengan aksesories, instalasi listrik dan mata lampu, tandon air, pompa air untuk kebutuhan air bersih, dan di daerah rawan banjir disediakan pula mesin penjernih air. Menurut Tota Hosiana, untuk megantisipasi jika terjadi banjir dan sumber-sumber air tercemar, maka mesin penjernih air itu dimanfaatkan untuk menyaring air sehingga layak dikonsumsi setelah dimasak. Ada juga bahan sandang mulai dari perlengkapan bayi seperti pempers hingga sandang (pakaian) orang dewasa. Ada pula bahan makanan dengan kualitas terbaik untuk masyarakat, sehingga beras yang disiapkan di lumbung sosial adalah beras premium, bahan makanan bergizi untuk anak-anak.
“Mungkin nilainya tidak terlalu besar untuk setiap lumbung, tetapi kalau digunakan dengan baik, dan pelaporannya baik, maka ketika barang-barang itu habis digunakan tepat sasaran untuk menanggulangi bencana di daerah masing-masing, tentu pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten akan mengisinya kembali. Jadi bantuan lumbung sosial ini bukan sekali dan selesai. Harapan kami agar masyarakat kut menjaga dan merawat barang-barang bantuan yang ada seperti genset dan mesin penjernih air agar sesekali dpanaskan mesinnya sehingga tidak rusak,”himbau Tota Hosiana.
Menurutnya, saat ini baru ada 8 Lumbung Sosial pada 8 Kecamatan di Kabupaten Alor dan masing-masing ditempatkan pada salah satu desa. Ia mencontohkan, Lumbung Sosial di Desa Malaipea, Kecamatan Alor Selatan itu, tidak hanya untuk desa Malaipea, tetapi untuk seluruh Kecamatan Alor Selatan. (ap/linuskia)