alorpos.com—SELAMA tiga hari sejak Selasa (2/4/2024) hingga Kamis (4/4/2024), telah berlangsung Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD), dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemmerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2025. Forum OPD ini dengan tema: “Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dengan Dukungan Infrastruktur Yang Representatif. Pantauan media ini, kegiatan yang berlangsung di aula Pola Tribuana Kalabahi ini diikuti utusan dari 18 kecamatan serta OPD Lingkup Pemkab Alor.
Kepala Bappelitbang Kabupaten Alor, selaku penanggungjawab kegiatan, Melkisedek Beli,S.Sos.,M.Si., kepada wartawan, Kamis (4/4/2024) di Aula Pola Tribuana Kalabahi menjelaskan, Forum OPD selama tiga hari itu untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Tahapan yang harus dilewati, lanjut Melki, yakni melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga wajib hukumnya mulai dari tingkat desa/kelurahan dan kecamatan. Kemudian Musrenbang di tingkat kabupaten, demikian Melky, kita melakukan rekapan terkait seluruh usulan yang sudah disampaikan oleh masing-masing kecamatan.
Menariknya, mantan Asisten III Setda Alor ini mengungkapkan bahwa untuk Tahun 2025, merupakan Tahun Perencanaan yang tanpa visi, karena priodesasi pemerintahan Drs.Amon Djobo,M.A.P dan almarhum Imran Duru,S.Pd.,M.Pd sebagai Bupati dan Wakil Bupati Alor periode 2019-2024 itu sudah berakhir pada 17 Maret 2024.
Karena itu, masa ini disebut masa transisi, jelas Melki, sehingga sesuai Isntruksi Menteri Dalam Negeri, bahwa daerah-daerah yang periodesasi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) nya berakhir di Tahun 2024, harus menyusun apa yang disebut dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).
“Rencana Pembangunan Daerah yang sudah kami susun itu tanpa visi. Kita hanya punya arah kebijakan saja dan kita menentukan tema besar. Tema kita pada tiga hal utama, dimana yang pertama adalah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Kedua yakni Pembangunan Kualiats Sumber Daya Manusia. Ketiga, Pengembangan Infrastruktur yang Representatif,”tandas Melki.

Menurutnya, tiga hal penting ini berhubungan dengan hajat hidup manusia. Berbicara tentang ekonomi karena paska Covid-19 itu, sambung Melki, upaya-upaya pemberdayaan ekonomi harus terus dibangun. Menciptakan peluang-peluang ekonomi kreatif sehingga menumbuhkan daya saing daerah. Ia mencontohkan apa yang telah dilakukan Kepala Desa Maritaing, Kecamatan Alor Timur yang menggunakan Dana Desa sekitar Rp 4 Juta untuk mengelola setengah hektar lahan, bisa menghasilkan 9 ton bawang merah.
“Ini hal yang sederhana saja. Sementara sasaran inflasi kita di Alor ini hamper setiap saat itu bawang merah, bawang putih, cabe, telur ayam, daging ayam dan beras. Jadi konsep ekonomi yang kita bangun tahun depan adalah bagaimana memberdayakan ekonomi masyarakat agar memiliki daya saing yang cukup, dengan melihat potensi-potensi yang ada di sekitarnya,”tandas Melki.
Tema besar kedua, lanjut Melki, yakni bagaimana membangun Kualitas Sumber Daya Manusia. Hal ini, demikian Melki, berhubungan dendgan Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan.
“Perjalanan kami dengan pak penjabat (Penjabat Bupati Alor, Zet Soni Libing) di 17 kecamatan, menemukan banyak sekali persoalan terkait pengembangan sumber daya manusia. Misalnya persoalan Pustu, Polindes, dan yang lebih larah itu pendidikan, dimana (pembangunan) sekolah-sekolah yang mangkrak dimana-mana. Ada anak-anak sekolah yang terpaksa belajar di pasar, ada yang di rumah-rumah penduduk. Ini persoalan-persoalan utama yang harus dilihat untuk pengembangan sumber daya manusia kedepannya,”kata Melki.

Ia mengakui kebijakan Pj.Bupati Alor, Dr.Zet Soni Libing, yang langsung mengatasi persoalan yang dihadapi di lapangan, seperti di Mataru dengan membangun gedung sekolah menggunakan semen dan seng bantuan dari BUMD seperti Jamkrida NTT dan Bank NTT, serta sejumlah tokoh masyarakat Alor yang punya hati untuk membangun Alor, karena komunikasi Pj.Bupati Alor.
“Tema ketiga, yakni Pengembangan Infrastruktur yang representatif. Infrastruktur ini memang persoalan besar. Waktu 10 tahun yang dibangun oleh pak Amon (Amon Djobo, Bupati Alor dua periode) untuk infrastruktur dasar itu hampir 89 % sudah lumayan. nKita sekarang kalau ke Pureman sudah tidak masalah karena (ruas jalan) dari Belemana sampai di Dimang itu sudah hotmix. Dan dari Dimang sampai ke Peitoko itu sudah dicor habis. Hanya ruas jalan dari antara wilayah dari pusat kecamatan ke desa-desa itu masih menjadi pergumulan,”ungkap Melki.
“Karena itu, tema kita juga selain ekonomi, kualitas sumber daya manusia, tetapi juga bagaimana menciptakan kualitas infrastruktur yang bisa berdampak terhadap akses sumber daya manusia. Kita juga berharap agar melalui jalan jalan yang kita bangun itu, maka ekonomi masyarakat tumbuh. Jadi itu tiga tema besar kita di Tahun 2025,”sambung Melki.
Tahapan pelaksanaannya melalui Forum OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang telah dilaksanakan selama tiga hari, sejak 2-4 April 2024. Forum OPD itu untuk memetakan, apa yang menjadi prioritas.
“Usulan-usulan dari kecamatan kita himpun kembali, dan kita lihat per bidang. Kami bagi dalam tiga bidang, yakni Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya dan Bidang Fispra (Fisik dan Prasarana). Skop untuk Alor kedepan kita mau bawah seperti apa. Infrastruktur yang mana. Kira-kira jalan di Kecamatan Pantar, ruas jalan mana yang kita prioritaskan. Ini kita lihat dalam skop kabupaten, sehingga rumusan kita adalah kita bicara bersama perwakilan dari kecamatan untuk memastikan, mana usulan yang kita terima sebagai prioritas dan mana yang kita tolak,”tegas Melki.

Mantan Sekretaris Bappelitbang Alor ini mencontohkan, ada lima usulan, ada tiga yang menjadi prioritas. Mana yang dibiayai dengan APBD Kabupaten Alor, mana yang akan dibiayai dengan APBD Provinsi NTT sehingga akan dibawah ke Forum Musrenbang tingkat Provinsi NTT di Kupang, dan mana yang dibawah ke Musrenbang Nasional sehingga bisa dibiayai dengan APBN melalui DAK (Dana Alokas Khusus) dan lain-lain. Disinggung mengenai Pokir 30 Anggota DPRD saat ini, Melki menekankan bahwa itupun telah masuk dalam usula-usulan yang dibahas dalam Musrenbang melalui Renja OPD.
Lebih lanjut Melki menerangkan, bahwa dalam masa transisi ini, Pj.Bupati Alor menjembataninya dengan RPD (Rencana Pembangunan Daerah) dengan menentukan tiga tema atau tiga hal pokok yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.
“Pada Pilkada Tahun 2024 ini, Bupati dan Wakil Bupati Alor terpilih maka kita siapkan RPJMD Teknokratik untuk melanjutkan. Mereka yang mau maju menjadi Bupati-Wakil Bupati Alor Periode 2024-2029, kita akan lihat visi-misinya seperti apa. Tetapi kita diminta untuk menyusun RPJMD Teknokratik, yakni RPJMD berdasarkan hasil kajian pemerintah, yang nanti kita serahkan kepada para calon kandidat, agar mereka pelajari masalah-masalah pembangunan yang dihadapi Kabupaten Alor,”pungkas Melki. (ap/linuskia)