alorpos.com—RAPAT Paripurna II DPRD Kabupaten Alor Dalam Rangka Pembahasan dan Penetapan Ranperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Tiga (3) Ranperda Lainnya, Sabtu (15/11/2027) yang mestinya dimulai Pukul 16.00 Wita, tetapi molor dan kemudian diskors. Rapat dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas Pengantar Nota Keuangan RAPBD TA.2026 dan jawaban Bupati Alor atas Pemandangan Umum Fraksi itu, baru bisa dilanjutkan pada Pukul 19.57 Wita.
Skors rapat paripurna ini karena anggota dewan Deni Padabang,A.Md.T mempertanyakan kehadiran Bupati Alor, Iskandar Lakamau,S.H.,M.Si., sesaat setelah Ketua DPRD Alor, Paulus Brikmar membuka rapat paripurna dimaksud. Atas usulan anggota dewan, maka Ketua DPRD Alor menskors rapat paripurna, untuk dilakukan Rapat Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) dengan Pemerintah yang dihadiri Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo,S.H.,M.H., Pj.Sekda Obeth Bolang,S.Sos ,M.A.P., dan pejabat terkait lainnya.
Setelah skors dicabut dan rapat dilanjutkan, tanpa ada pemberitahuan kepada anggota dewan yang tetap menunggu di ruang rapat paripurna mengenai hasil rapat tertutup Pimpinan AKD dan Pemkab Alor itu karena bersifat internal.
Masalah kehadiran Bupati Alor, Iskandar Lakamau ini sudah dipertanyakan anggota DPRD Alor sejak Rapat Paripurna I, Kamis (13/11/2025), dengan agenda penyampaian Pengantar Nota Keuangan RAPBD TA.2026 yang dtanda tangani Bupati Alor, Iskandar Lakamau dan dibacakan Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo.
Terkait pertanyaan anggota dewan saat Paripurna I, Wabup Alor, Rocky Winaryo mengatakan bahwa dia baru tiba dari luar daerah pada Kamis (13/11/2026) pagi sehingga belum sempat bertemu Bupati Alor, Iskandar Lakamau, maka dia juga belum tahu kondisi (kesehatan) terakhir orang nomor satu daerah ini.
“Tetapi pak bupati ada masuk kerja, dan saya ditugaskan pak bupati untuk mewakili beliau,”kata Rocky.
Soal kondisi kesehatan terkini Bupati Iskandar Lakamau, Wabup Rocky Winaryo menegaskan bahwa hal itu hanya tim dokter yang bisa menjelaskannya. Rocky hanya mengatakan bahwa Bupati Iskandar Lakamau sudah masuk kantor dan semua baik-baik saja.
Namun Ketua Fraksi Partai Nasdem, Deny Padabang kembali mempertanyakan bagaimana dengan surat tugas (dari Pemerintah Propinsi NTT) yang pada intinya menerangkan bahwa merujuk regulasi, apabila bupati berhalangan sementara maka wakil bupati dapat melaksanakan tugas-tugas bupati.
“Pertanyaannya adalah, apakah dengan kembalinya bupati (dari masa perawatan dan pemulihan sejak sakit pada 22 Juli 2025) dan masuk kantor, maka dengan sendirinya tugas wakil bupati dalam melaksanakan tugas-tugas bupati itu berakhir. Atau apakah butuh surat dari gubernur (Gubernur NTT) yang menerangkan bahwa bupati sudah kembali dan (dapat) melaksanakan tugas dengan baik,”tanya Deny Padabang.
Terkait pertanyaan Padabang, Wabup Rocky menegaskan bahwa saat di Kupang, dia sudah sempat berkonsultasi dengan Kepala Biro Pemerintahan Setda Propinsi NTT, dan jawabannya adalah, dengan bertugas kembalinya Bupati Alor (Iskandar Lakamau), maka wewenang itu kembali.
“Tidak perlu lagi ada surat-surat (dari Pemerintah Propinsi). Dengan kembalinya pak bupati, maka dengan sendirinya pak bupati melaksanakan tugas dan kewenangannya,”jelas Rocky.
Mendengar penjelasanan Wabup Rocky, anggota dewan Deni Padabang mengomentarinya dengan mengatakan bahwa dengan kembali bertugasnya bupati Alor maka segala urusan pemerintahan menjadi kewenangan bupati dapat dilaksanakan. Sehingga, demikian Padabang, Bupati Alor Iskandar Lakamau yang menandatangani dokumen Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2026, dan 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Lainnya.
Namun Deni Padabang menyarankan agar Pimpinan DPRD Alor perlu ada konsultasi dengan Pemerintah Propinsi NTT mengenai kondisi terkini, demi jalannya pemerintahan di daerah ini. Di penghujung Rapat Paripurna I itu, Deni Padabang juga sempat menegaskan bahwa dengan penjelasan Wabup, artinya pemerintahan sekarang ada di tangan bupati Alor.
“Maka kita mengharapkan, pada sidang berikutnya pak bupati hadir. Kasihan juga kalau pak wakil (wakil bupati) yang hadir terus, Bupati ada jadi sekali sekali hadir (di sidang Parpurna DPRD),”kata Deni Padabang.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gabungan Alor Maju, Abdul Gani Rapit Djou,S.Sos berpendapat bahwa ada hal-hal yang sensitive terkait apa yang disampaikan Ketua Fraksi Nasdem, Deni Padabang mengenai kondisi Bupati Alor Iskandar Lakamau saat ini.
Menurut Lagani, bahwa pemerintahan daerah ini baru melewati masa transisi, dan saat ini masuk ke tahun pertama kita mau merealisasikan RPJMD dibawah kepemimpinan Bupati Iskandar Lakamau dan Wakil Bupati Rocky Winaryo (itu tentu mulai pada APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2026 yang siap dibahas Pemerintah dan DPRD Alor,red).
Abdul Gani Rapit Djou,S.Sos
“Visi dan misi bupati-wakil bupati yang kemarin menjadi jualan kepada konstituen (saat kampanye Pilkada 2024) untuk memimpin daerah ini. Karena itu apa yang disampaikan oleh pa Deni Padabang harus menjadi perhatian. Komunikasi dan koordinasi harus tetap dibangun lebih jelas, semua kita semua tetap berada dalam koridor,”harap Lagani.
Ia berpendapat, bahwa hal ini (yang diangkat Deni Padabang) sebenarnya bisa diperbincangkan di ruang terbatas, sehingga tidak terlalu vulgar untuk membicarakannya.
“Tetapi karena kita orang bersaudara, saya pikir waktu dan momentumnya dipertimbangkan secara baik. Saya bilang, kita tidak cukup waktu untuk berbicara di ruang formal (rapat paripurna) seperti ini. Harus ada ruang-ruang informal yang dibangun,”saran Lagani.
Ketua Komisi I DPRD Alor, Sulaiman Singhs,S.H pun angkat bicara di penghujung perdebatan. Maklum, Komisi I DPRD itu punya Tupoksi antara lain di bidang pemerintahan.
“Karena yang dibicarakan ini menyangkut pemerintahan, maka saya juga sedikit memberikan masukan. Sebenarnya, hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dikatakan pa Deni (Deni Padabang), pa Gani (Lagani Djou) dan lain-lain itu sebenarnya ruang konsultatif, yang tidak masuk dalam ruang-ruang (rapat paripurna) seperti ini,”tandas Singhs.
Sulaiman Singhs,S.H
Menurut mantan Wakil Ketua DPRD Alor ini, bahwa (bupati) berhalangan sementara karena sakit atau lainnya, itu disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Sehingga saat Bupati Alor berhalangan sementara karena sakit, demikian Singhs, sudah disampaikan kepada Gubernur NTT, lalu Gubernur NTT telah bersurat dengan semua dasar konsekuensi hukumnya disampaikan.
Atas dasar itu, jelas Singhs, maka pemerinrtah dan DPRD Alor bisa melaksanakan sidang Perubahan APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2025 secara normal.
“Sekarang, kalau memang kita lihat, bersyukur pak bupati sudah hadir (kembali berkantor), namanya sehat. Minimal kita bisa mendapat penjelasan dari hasil konsultasi dari pak ketua (Ketua DPRD Alor), yang tdak perlu di dalam ruang sidang ini disampaikan,”tegas Singhs.
Untuk itu, politisi senior Partai Golkar Alor yang sudah periode keempat menjadi Anggota DPRD Alor ini menyarankan, agar Ketua DPRD dan Bupati dan unsur pemerintah segera berkonsultasi bersama untuk mengetahui kedudukan sebenarnya seperti apa.
“Karena yang namanya sehat itu domain dari kedokteran. Sebenarnya ini ruang tertutup untuk konsultatif, tetapi karena sudah dibuka (dibicarakan dalam rapat paripurna), maka sebagai (ketua) komisi berkenan, saya usulkan agar pimpinan DPRD segera mengambil inisiatif untuk melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah secara baik, supaya apa yang kita lakukan sekarang ini bisa dipertanggungjawabkan,”pungkas Singhs.
Ketua DPRD Kabupaten Alor, Paulus Brikmar kemudian meresponya dengan mengatakan bahwa sebelum menutup Rapat paripurna I tersebut, dia ingin menyampaikan dua hal. Pertama, demikian Brikmar, bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Alor, terutama para tokoh agama yang senantiasa mendoakan, sejak jatuh sakit sampai dengan kembalinya Bupati Alor di daerah ini.
Kedua, Brikmar yang juga dikenal sebagai Ketua DPC PKB Alor ini atas nama pimpinan dan Anggota DPRD, berterima kasih kepada Bupati Alor karena selama bupati berada di luar, terus membersamai perjalanan pemerintahan daerah ini.
“Oleh sebab itu, menjadi perhatian bagi kita semua, terutama kepada Plh.Sekda Alor yang akan menjadi Penjabat Sekda Alor dan para pimpinan OPD, mari bersama-sama kita jaga daerah ini. Jangan di satu kamar kita bicara A, pindah ke kamar lain kita bicara B,”tandas Paulus Brikmar yang sontak diinterupsi dengan tegas oleh anggota dewan Deni Padabang.
Politisi senior Partai Nasdem Alor ini dengan lantang memotong pembicaraan Paulus Brikmar dan meminta Ketua DPRD Alor itu jangan terlalu banyak bicara dan segera menutup Rapat Paripurna I itu. Namun Paulus Brikmar terus berbicara dengan mengatakan bahwa “ini sekadar masukan untuk kita semua”.
Brikmar kemudian berterima kasih atas masukan dari semua Anggota DPRD Alor.
Paulus Brikmar ketika dikonfirmasi media ini usai Rapat Paripurna II, Sabtu (15/11/2025) sekitar Pukul 22.00 Wita, terkait hasil rapat internal Pimpinan AKD dan Pemkab Alor saat rapat diskors, belum bersedia memberikan komentar. (ap/linuskia)