alorpos.com – IINFRASTRUKTUR dasar bagi masyarakat masih menjadi tantangan tersendiri, tetapi Pemerintah Kabupaten Alor dibawah kepemimpinan Bupati Iskandar Lakamau dan Wakil Bupati Rocky Winaryo, terus melakukan berbagai upaya untuk membuka keterisolasian wilayah yang berpulau-pulau ini
Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo dalam pidatonya sebagai Inspektur Upacara HUT RI ke-81 pada 17 Agustus 2026 lalu, pada intinya memaparkan berbagai pembangunan infranstruktur berikut ini; Dalam bidang pembangunan infrastruktur, pemerintah Kabupaten Alor terus berupaya membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Total jalan kabupaten mencapai 871,16 km, dengan kondisi mantap tahun 2024 sebesar 415,40 km atau 47,68 persen. Karena itu, peningkatan jalan perlu terus disertai pemeliharaan dan penanganan kerusakan secara bertahap dan berdasarkan prioritas.
Pada tahun 2025, akses air minum layak mencapai 89,17 persen, sanitasi 94,68 persen, dan elektrifikasi 98,21 persen. Pembangunan air minum juga menghasilkan 981 sambungan rumah di 9 desa, lebih dari 37 kм jaringan perpipaan di 8 desa, serta pembangunan 5.825 meter jaringan spam, 7 reservoir dan 1 broncaptering.
Pembangunan infrastruktur juga diarahkan pada sarana dan prasarana pendidikan. Tahun 2025 dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, Ruang UKS, sarana-prasarana sekolah serta pengadaan mebel dan alat praktik. Pada jenjang SD, antara lain dibangun ruang kelas baru dengan alokasi sekitar rp. 9,8 miliar dan rehabilitasi ruang kelas sekitar rp.8,2 miliar. Pada jenjang SMP, rehabilitasi ruang kelas mencapai realisasi 88,3 persen dan pembangunan ruang kelas baru 72,3 persen.
Pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun Alor dari desa dan wilayah terpencil menuju pemerataan pembangunan. Jalan membuka akses ekonomi dan pendidikan, air bersih dan sanitasi meningkatkan kesehatan, sementara sekolah yang layak mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah kabupaten alor terus mendorong penanganan rumah tidak layak huni melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS.
Pada tahun anggaran 2026, Kabupaten Alor memperoleh alokasi bantuan untuk 1.027 unit rumah tidak layak huni, yang tersebar di 18 kecamatan, dengan total dukungan anggaran sebesar rp.18,1 Miliar. Alokasi tersebut bersumber dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia sebanyak 782 unit, dana bantuan pusat Insentif Fiskal sebanyak 120 unit, serta dukungan Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Alor sebanyak 125 unit.
Capaian ini merupakan bagian penting dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan hunian yang lebih layak bagi masyarakat. Namun demikian, kebutuhan penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Alor masih cukup besar. Karena itu, capaian 1.027 unit pada tahun 2026 tidak hanya dipandang sebagai angka pembangunan rumah, tetapi sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Alor akan terus berupaya memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga penanganan rumah tidak layak huni dapat dilakukan secara bertahap, tepat sasaran, dan menjangkau semakin banyak keluarga yang membutuhkan. (ap/linuskia)