KEPALA Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PPMDDT), DR.H.Yusra,M.Pd didampingi Inspektur I dari Inspektorat Jenderal Kementrian Desa, Uled Nefo,S.H.,M.Si., Kepala Sub Bagian Tata Usaha PPMDDTT-BPSDM Kemendes, Siti Abdullah,S.A.P.,M.Si., serta sejumlah staf Kemendes PDTT lainnya, dan auditor dari Irjen I Kemendes, Rikza Arif,S.A, berkunjung ke Kabupaten Alor, Jumad (12/11/2021). Kunjungan kerj para pejabat ini untuk memastikan progress penggunaan Dana Desa, khususnya untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan untuk penanganan Covid-19 sebesar 8 % dari total dana desa di Tahun 2021.
Pantauan alorpos.com, Dr.Yusra dan rombongan, diterima Bupati Alor, Drs.Amon Djobo di ruang kerjanya. Nampak hadir Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Alor, Drs.Imanuel Djobo,M.Si, dan Koordinator Kabupaten (Korkab) Dana Desa, Machris Mau,SP.
Pertemuan yang dimoderatori Asisten I Setda Alor, Fredi I.Lahal,SH itu, Yusra kepada bupati Djobo mengatakan, bahwa percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim di 33 propinsi se-Indonesia, termasuk NTT mendapat perhatian khusus. Karena itu dia mengaku bersama . Inspektur I dari Inspektorat Jenderal Kemendes turun ke lapangan, untuk memastikan penggunaan Dana Desa, khususnya untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan penanganan Covid-19 sebesar 8 % .
Menurut Yusra, NTT itu dalam pemantauan bersama 10 propinsi lain, diantaranya Papua, Papua Barat dan Sumatra Utara, agar terus didamping dalam rangka percepatan penyerapan dan penyaluran dana desa tesebut.
Karena, lanjut Yusra, penyaluran dana desa ini setiap minggu diminta Presiden Jokowi untuk segera dilaporkan progressnya oleh Menteri Desa. Laporan itu terkait sampai di mana dana triliunan rupiah itu dikucurkan ke 74.961 desa yang tersebar di 434 kabupaten pada 33 propinsi itu sampai ke masyarakat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun Yusra berterima kasih kepada Bupati Alor Amon Djobo, karena ia menilai penyerapan dana desa di daerah ini cukup baik.
“Bapa Presiden selalu menunggu laporan, sehjngga kami setiap malam senin itu, seluruh Eselon I dan Eselon II bersama pak Irjend harus rapat untuk memastikan berapa laporan perkembangan atau progress penggunanaan/penyerapan dana desa. Karena (setiap hari Senin) jam 10 pagi, pa Menteri Desa sudah harus melaporkan kepada Bapak Presiden (Joko Widodo). Oleh karena itu, hal ini harus diperhatikan,”tandas Yusra.
Hal inipun ditegaskan lagi Dr.Yusra saat bertatap muka dengan para tenaga pendamping dana desa di Aula Kantor BPMD Kabupaten Alor. Kepada para pendamping, Yusra mengatakan, terkait pengawalan, pembinaan, dan penyerapan penggunaan dana desa, yang paling krusial dan selalu dipantau Presiden Jokowi adalah dana BLT dan penggunaan 8 % dana desa untuk penanganan Covid-19.
Kesempatan itu Yusra mengungkapkan, bahwa di Kabupaten Alor, yang belum menyampaikan usulan terkait BLT sebanyak 27 desa. Sedangkan secara nasional, dari total 74.991 desa itu, masih sekitar 6000 lebih desa yang belum menyampaikan soal BLT. Maka Yusra meminta Koordinator Kabupaten (Korkab) Dana Desa di Kabupaten Alor, Machris Mau,SP., agar sebelum 20 November 2021, persoalan BLT pada 27 desa di Alor itu sudah bisa teratasi.
“Apa kendalanya, apa masalahnya harus dipastikan betul-betul agar treatmennya jelas kita bisa lakukan. Ini tugas yang sangat mulia, untuk memastikan bahwa BLT Dana Desa ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, apalagi di suasana pandemi seperti ini,”tandas Yusra.
Sementara itu, Machris Mau menjawab media ini, usai pertemuan di ruang kerja Bupati Alor mengatakan, penyerapan dana desa di saat ini, hingga posisi November 2021, untuk penyaluran dari pusat ke daerah mencapai 71 %. Tersisa 29 % untuk Dana Desa Tahap III, jelas Machris, akan ditranfer dari pusat pada akhir November ini, sehingga total Dana Desa 164.800.000.000 (Seratus Enam Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) untuk Alor itu, 100 % disalurkan semua dari pusat ke daerah.
Sedangkan tingkat penggunaan dana desa di tingkat desa,ujar Machris, penyerapannya di rekening 57,8 % untuk kegiatan-kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, BLT, Padat Karya Tunai Desa dan Penanggulangan Covid-19.
“Kita berharap sampai akhir Desember ini, bisa mencapai 90 penyerapan dana desa dari rekening desa, ke kegiatan-kegiatan yang ada di desa,”tandas Machris.
Sementara itu, Bupati Alor, Drs.Amon Djobo mengatakan bahwa sejak lama, hubungan dan komunikasi Pemkab Alor dengan Kementrian Desa selalu terjalin baik, sehingga sejumlah program percepatan pembangunan di daerah ini diperhatikan. Djobo menilai bantuan Dana Desa itu luar biasa karena digunakan juga sebagai BLT dan penanganan Covid-19. Kesempatan itu bupati Djobo menginformasikan, bahwa selain BLT dari Dana Desa, Pemkab Alor juga punya kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan, melalui program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp 200 Juta/desa, dan Rp 150 Juta/Kelurahan.
“Jadi BLT dari Dana Desa itu beriringan dengan BKK dari APBD Kabupaten Alor. Kita selalu evaluasi sehingga pemanfaatannya tepat sasaran,”tandas Djobo, seraya mengutarakan keberhasilan Desa Muriabang di Pulau Pantar, karena melalui Badan Usaha Desa (Bumdes) setempat, bisa mengantarpulaukan jagung sebanyak 36 ton ke luar daerah. Selain itu, ungkap pencetus program Alor Kenyang, Alor Sehat dan Alor Pintar ini, sebanyak 1,5 ton vanili di Alor juga berhasil dipasarkan pada tahun 2021. Usaha peternakan masyarakat dengan ternak besar seperti sapi juga dinilai Djobo mulai berkembang bagus. Di sektor petani sayuran, lanjut Djobo, sudah mulai menghasilkan produk seperti lombok/cabai, tomat dan bawang yang terus berkembang sehingga semuanya tidak didatangkan dari luar Alor.
“Mudah-mudahan dengan dukungan dari Kementrian Desa untuk Kabupaten Alor ke depannya dapat meningkatkan pengembangan sejumlah potensi unggulan daerah ini yang digeluti masyarakat. Kita harapkan agar ada keberlanjutan usaha masyarakat yang terus berkembang,”tandas Djobo. (ap/linuskia)