KENAIKAN harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang resmi diberlakukan Pemerintah Indonesia pada awal September 2022 silam, menuai gelombang demonstrasi dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa yang berhimpun dalam OKP Cipayung seperti GMKI, HMI dan PMKRI dari pusat hingga ke berbagai daerah, termasuk Kabupaten Alor. Pantauan media ini, puncak aksi OKP Cipayung plus sejumkah OKP lokal, berlangsung Senin (19/9/2022) di Kantor DPRD setempat. Puluhan aktivis menduduki kantor para wakil rakyat Alor yang sementara waktu menggunakan Gedung Wanita di Kelurahan Kalabahi Kota, berhadapan dengan RSD Kalabahi itu. Akibatnya, Rapat Paripurna DPRD Alor yang dijadwalkan pada Pukul 9.00 Wita saat itu, dengan agenda tunggal yakni Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan empat buah Ranperda lainnya, molor hingga pukul 14.35 Wita.
Aksi aktivis Cipayung plus yang dikawal ketat aparat Polres Alor itu ngotot berdialog dengan anggota DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka, sekaligus mendesak DPRD Alor agar secara kelembagaan mendukung penolakan kenaikan harga BBM yang ditetapkan pemerintah pusat. Ketua DPRD Kabupaten Alor, Enny Anggrek, bersama sejumlah anggota, seperti Abdul Ghani Rapid Djou, Ibrahim Nampira, Yusak Olang, Lukas Reiner Atabui, Lasanus Mapada, Soleman B.Gorangmau, Felixon Hama dan Markus M.Legifani, menerima aktvis Cipayung plus di Aula Komisi.
Enny Anggrek mempersilahkan perwakilan OKP Cipayung, diantaranya Ketua HMI Cabang Alor, Jamaludin Bain Demang, Ketua GMKI Cabang Alor, Kalvin Karbeka, Ketua Presidium PMKRI Cabang Alor, Marsel Rian Hemat dan Ketua GMNI Cabang Alor untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait penolakan kenaikan harga BBM. Secara bergantian, para vokalis aktivis pemuda ini menyampaikan aspirasi mereka sebagaimana instruksi dari masing-masing induk organisasinya di pusat. Pada intinya, kenakan harga BBM saat ini dinilai sangat menyengsarakan masyarakat kecil karena berbagai kebutuhan pokok ikut bergerak naik, termasuk naiknya biaya transportasi angkutan umum. Karena itu, OKP Cipayung plus meminta agar secara kelembagaan DPRD Alor mendukung aspirasi tersebut, dengan menandatangani petisi penolakan kenaikan harga BBM dimaksud.
Menyikapi hal ini, Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek mengatakan bahwa DPRD menerima aspirasi yang disampaikan dan akan diteruskan kepada pemerintah pusat. Anggrek menekankan bahwa DPRD secara lembaga akan bersurat kepada pemerintah pusat bahwa telah menerima aspirasi Kelompok Cipayung plus yang menolak kenaikan harga BBM, dengan melampirkan aspirasi tertulis yang disampaikan. Anggrek menjelaskan bahwa dalam Tata Tertib DPRD, tidak mengatur bahwa secara kelembagaan DPRD menandatangani petisi sebagaimana yang diminta OKP Cipayung plus. Anggrek mempersilahkan masing-masing anggota dewan yang mau menandatangani secara pribadi atau fraksi yang mendukung petisi yang disampaikan OKP Cipayung plus itu, tetapi sebagai Ketua DPRD Alor, dia tidak akan menandatangani petisi dimaksud atas nama lembaga.
Pada titik ini terjadi perdebatan sengit antara OKP Cipayung plus yang tetap pada pendirian, bahwa mereka menghendaki agar DPRD secara kelembagaan ikut menandatangani petisi yang isinya menolak kenaikan harga BBM, dengan berbagai dalil sebagaimana yang diuraikan dalam aspirasi tertulis oleh pengurus pusat HMI, GMKI, GMNI dan PMKRI yang dibacakan Habibi Maley.
Sementara itu, Marjuki Kalake anggota DPRD Alor dari Partai Keadian Sejahtera (PKS) langsung menyatakan dukungan dan kesiapannya untuk menandatangani petisi yang dibuat OKP Cipayung plus.
“Saya pribadi dan PKS dari pusat sampai ke daerah punya satu prinsip menolak kenaikan harga BBM. Hari ini adik-adik menyampaikan aspirasi untuk menolak kenaikan harga BBM berarti kita sejalan, dan saya orang pertama yang akan menandatangani petisi itu,”kata Marjuki.
Sementara itu Lukas Reiner Atabui,SH, anggota DPRD Alor dari Fraksi Partai Demokrat mengatakan bahwa harapan OKP Cipayung plus di Alor agar petisi mereka mendapat dukungan dari lembaga DPRD Kabupaten Alor, tetapi karena Ketua DPRD Alor sudah katakan bahwa tidak bisa, maka kembali ke personal setiap anggota dewan atau fraksi. Maka Rei Atabui yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Kabupaten Alor ini menyatakan kesiapannya untuk menandatangani petisi Cipayung plus yang menolak kenaikan harga BBM karena sejalan dengan Kebijakan Partai Demokrat. Setelah itu, angggota dewan lainnya, Ibrahim Nampira,S.Sos dari Partai Perindo juga menyatakan sikap untuk menandatangani petisi aktivisi OKP Cipayung plus yang menolak kenaikan harga BBM.
Para aktivis pemuda mengapresasi Rei Atabui, Marjuki dan Him Nampira, tetapi mereka tetap pada pendiriannya agar petisi penolakan kenaikan harga BBM itu ditandatangani oleh pimpinan lembaga DPRD Alor sebagai bentuk dukungan lembaga. Dialog itu seakan menemui jalan buntu karena baik OKP Cipayung plus maupun Ketua DPRD Alor tetap pada pendirian bahwa silahkan aspirasi disampaikan dan nanti lembaga DPRD Alor akan meneruskannya kepada pemerintah pusat.
Namun atas usul Ketua Komisi II, Abudulgani Rapid Djou bahwa pimpinan DPRD Alor itu kolektif kolegial, sehingga jika Ketua DPRD tidak bersedia menandatangani petisi OKP Cipayung plus, maka salah satu wakil Ketua DPRD bisa diminta kesediaan menandatangani petisi tersebut atas nama lembaga DPRD Alor untuk mendukung asprasi OKP Cipayung plus. Tawaran itu diterima OKP Cipayung dan Ketua DPRD Alor sehingga Sekretaris DPRD Alor, Daud Dolpali,SH diminta untuk menghubungi Wakil Ketua DPRD Alor, Sulaiman Singhs,SH di ruang kerjanya. Rupanya, Singhs yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Alor ini bersedia untuk menandantangani petisi OKP Cipayung plus dimaksud.
Setelah hadir dalam pertemuan yang alot itu, tanpa banyak bicara, Singhs meminta petikan petisi OKP Cipayung plus yang menilai kenaikan harga BBM itu untuk ditandatanganinya atas nama lembaga DPRD Alor. Aktivis OKP Cipayung plus di Alor ini menyambut dengan suka cita lamgkah yang diambil Sulaiman Singhs,SH yang menandatangani dan diberi cap resmi lembaga DPRD Kabupaten Alor pada halaman petisi penolakan kenaikan harga BBM.
Setelah petisi itu ditanda tangani Wakil Ketua DPRD Alor, Sulaiman Singhs, maka sejumlah anggota dewan lainya juga membubuhkan tanda tangannya untuk mendukung OPK Cipayung plus, antara lain Abdu Gani Rapid Djou dari Partai Persatuan Pembangunan, Yusak Olang dari Partai Hanura dan Felixon Hama dari Partai Nasdem.
Asal tahu saja, harga BBM yang dinaikan pemerintah yakni Pertalite yang semula Rp 7.650/liter naik menjadi Rp 10.000/liter. Solar subsidi yang sebelumnya Rp 5.150/liter, naik menjadi Rp 6.800/liter. Sedangkan pertamax yang harga sebelumnya Rp 12.500/liter, naik menjadi Rp 14.500/liter. (ap/linuskia)