“PELAKSANAAN Pertanggujawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 telah melewati sejumlah Tahapan Pembahasan di DPRD Kabupaten Alor, baik di tingkat Fraksi-fraksi, Komisi-komisi dan juga pada Badan Anggaran DPRD, yang sekaligus merumuskan Hasil-hasil Pembahasan, untuk melahirkan Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2021 secara tepat dan benar, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT pada beberapa waktu lalu. Untuk itu Pemerintah memberikan apreasiasi kepada Badan Anggaran DPRD Alor yang telah menyetujui Laporan Pertanggungjawaban yang telah disampaukan pemerintah, baik itu terhadap Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan sejumlah laporan lainnya, yang terangkum dalam Laporan Badan Anggaran”.
Demikian awal jawaban Bupati Alor, Drs.Amon Djobo,M.A.P terhadap Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2021, dalam Rapat Paripurna III DPRD Alor, Senin (13/6/2022), yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Yulius Mantaon, didampingi Wakil Ketua lainnya, Sulaiman Singhs. Selanjutnya bupati Djobo menjawab 17 butir pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Alor sebagai berikut; 1) Pemerintah sependapat dengan harapan Banggar untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan NTT pada Pelaksanaan APBD TA.2022. Karena itu pemerintah siap menindaklanjuti sejumlah rekomendasi BPK sebelum 60 hari kerja sebagaimana ketentuan yang berlaku. 2) Pemerintah siap menindaklanjuti catatan Banggar DPRD Alor terkait sejumlah rekomendasi yang masih ditemukan dalam Pengelolaan Keuangan TA.2021. Hal itu sesungguhnya menunjukan perlunya strategi dalam dalam pembenahan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimotori oleh kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baik.
3) Harapan Banggar untuk peningkatan capaian Realisasi Pendapatan Daerah, yang untuk TA.2021 telah mencapai 98,73 %, menjadi perhatian pemerintah. Kedepan, diperlukan sejumlah strategi untuk merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan, baik itu dalam hal komunikasi dengan pemerintah pusat, serta optimalisasi peran dan tanggungjawab dari masing-masing perangkar daerah. 4) Usulan Banggar untuk memperhatikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang capaian realisasinya belum mencaopai target yang ditetapkan, menjadi perhatian pemerintah. Situasi bangsa dan daerah yang semakin kodusif, kiranya memberikan daya dorong dan semangat bagi perangkat daerah, untuk mengoptimalkan upaya-upaya baru dalam mencapai target PAD yang telah ditetapkan. 5) Pemerintah sependapat dengan Banggar, terkait diperlukannya sumber-sumber baru untuk PAD. Langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber PAD akan terus dilakukan pemerintah, termasuk usulan Banggar untuk diperlukannya strategi dalam penyewaan alat-alat berat milik pemerintah. Sedangkan untuk Penyertaan Modal ke Bank NTT, pemerintah tetap konsisten pada besaran penyertaan modal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
6) Harapan Banggar untuk pembiayaan terhadap situasi dan kondisi pasca bencana pemerintah sependapat. Pemerintah menyadari bahwa diperlukan kebutuhan biaya yang sangat besar, dalam mengatasi dampak bencana di daerah. Karena iru, dengan mempertimbangkan keterbatasan dana daerah, langkah-langkah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terus dibangun.
7) Terkait tidak terrealisasinya Belanja Daerah sebesar 5,47 % dari Total Realisasi Belanja Daerah sebesar 94,53 % sebagaimana diangkat Banggar, pemerintah menjelaskan bahwa 5,47 % belanja daerah yang tidak terealisir itu merupakan hak-hak pihak ketiga pada Belanja Modal untuk DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik dan Non Fisik, termasuk dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Terhadap hal tersebut, pemerintah telah berkomitmen untuk segera menyelesaikan hak-hak pihak ketiga dimaksud, dalam penyempurnaan APBD TA.2022. Harapan Banggar untuk melakukan evaluasi secara cermat terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan, menjadi perhatian pemerintah.
8) Usulan Banggar untuk melakukan efektifitas dan efisiensi pada Belanja Operasional, baik itu Belanja Pegawai dan belanja operasiona lainnya, pemerintah sependapat, sehingga langkah-langkah untuk melakukan kajian secara cermat akan dilakukan, dengan mempertimbangkan kebutuhan secara riil, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 9) Pemerintah sependapat dengan Banggar , khususnya terkait hasil Temuan BPK untuk kekurangan volume pada sejumlah kegiatan fisik. Harapan Banggar juga menjadi harapan pemerintah, terutama diperlukannya perencanaan dan pengawasan secara baik untuk menghindari risiko pada kualitas pekerjaan. 10) Pemerintah berterima kasih kepada Banggar yang telah menyetujui besar SILPA (Sisa Lebih Perhitngan Anggaran) TA.2021 sejumlah Rp 47.718.786.616,90, dan akan diajukan pada persidangan Perubahan APBD TA.2022. Pemerintah perlu menyampaikan, bahwa untuk hak-hak pihak ketiga, pemerintah akan segera menyelesaikannya pada Penyempurnaan APBD sesuai peruntukannya.
11) Pemerintah sepakat dengan Banggar terkait perlunya pengawasan terhadap ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan pada RSD Kalabahi dan semua Puskesmas. Sebagai salah satu pelayanan dasar yang wajib dipenuhi, maka pemerintah menyadari diperlukannya analisis secara tepat, yang dimulai dari tahapan perencanaan, sehingga harapan Banggar untuk tidak terganggunya pelayanan bagi masyarakat dapat diwujudkan. 12) Terkait penyelenggaran Pemilu pada Tahun 2024 sebagaiman diangkat Banggar, pemerintah sepedapat. Perlu disampaikan bahwa komuniasi awal dengan Penyelenggara Pemilu telah dilakukan pemerintah, terutama terkait besaran pembiayaan, baik itu dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten Alor, pihak TNI dan Kepolisian. Upaya untuk merasionalisasikan besaran Anggaran Penyelenggara Pemilu akan dilakukan secara bertahap, yang akan disesuaikan dengan ketersediaan keuangan daerah, sekaligus untuk suksesnya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dimaksud.
13) Usulan Banggar untuk kebutuhan Pembiyaan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam rangka Pemutakhiran Data Kependudukan demi mendukung suksesnya Pemilu 2024, pemerintah sependapat. Langkah-langkah antisipasi telah dilakukan pemerintah, terutama komunkasi terkait penyediaan data kepada Dirjen Dukcapil Kementria Dalam Negeri, untuk kemudian diolah dan disampaikan kepada KPU Pusat dan didistribusikan kepada KPUD sesuai regulasi. Selain itu, upaya daerah melalui Dinas Dukcapil untuk memastikan jumlah pemilih pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 yang akan datang. 14) Pemerintah menyadari, sektor Pariwisata sesungguhnya memberikan kontribusi yang besar bagi Peningkata PAD di daerah, namun sejumlah kendala masih dihadapi daerah dalam pengembangan sektor Pariwisata, antara lain; hilangnya DAK Sektor Pariwisata selama dua tahun berturut-turut, berkurangnya kewenangan daerah dalam pengelolaan wilayah laut, dan sejumlah kendala lainnya. Namun demikian, sejumlah usulan Banggar menjadi catatan pemerintah, seperti memperluas jangkauan sistim informasi terpadu pariwisata, upaya promosi pariwisata melalui website, dan upaya lainnya.
15) Usulan Banggar untuk memperhatikan dunia olahraga, pemerintah sependapat. Analisis terhadap cabang olahraga berprestasi telah dilakukan pemerintah, untuk mempermudah intervensi anggaran, sekaligus untuk menghasilkan atlit-atlit berprestasi pada ajang kompetisi yang lebih tinggi. Disamping itu, upaya menghidupkan olahraga di sejumlah kecamatan potensial, terus pula dilakukan pemerintah, termasuk memberikan dukungan sarana prasarana yang memadai, sesuai potensi masing-masing kecamatan. 16) Pemerintah sependapat dengan Banggar, terkait kebutuhan Auditor pada Inspektorat Daerah (Irda). Perlu dijelaskan, bahwa untuk Kabupaten Alor, hingga kini tersedia 10 Auditor, dari total kebutuhan 30 Auditor sesuai besaran tanggngjawab pemeriksaan kasus. Dengan demikian, masih dibutuhkan lagi 20 Auditor di daerah ini. Sejumlah langkah telah ditempuh pemerintah daerah, antara lain; penyediaan anggaran untuk Seleksi Auditor pada setiap tahun. Disamping otu, ada komunikasi dengan pihak BKN (Badan Kepegawaian Negara), untuk menyiapkan formasi auditor dalam perekrutan CPNS pada setiap tahun. Pemerintah berharap, kedepannya sudah dapat terpenuhi ketersediaan tenaga auditor di Irda yang memadai sehingga mempermudah pemeriksaan kasus yang diajukan masyarakat, termasuk harapan Banggar untuk menghindari kebocoran keuangan negara dan daerah.
17) Harapan Banggar untuk perlunya percepatan penanganan proyek jalan pemerintah dan bangunan pemerintah, dijelaskan bahwa khusus ruas Jalan Maiwal-Buraga itu dibangun pada TA.2021 dan terjadi kerusakan pada sejumlah titik, namun telah dilakukan perbaikan dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat secara baik. Namun demikian, pelaksana pembangunan pada ruas jalan dimaksud, akan menjadi perhatian pemerintah, sekaligus menjadi catatan untuk kegiatan pembangunan lainnya. Proses komunikasi dengan Pihak Ketiga yang melaksanakan pekerjaan fisik, dengan penerapan aturan-aturan yang mengikat, menjadi kebutuhan mutlak untuk dilakukan, dalam rangka menghindari hal-hal yang merugikan daerah dan masyarakat.
Pantauan alorps.com, setelah bupati Amon Djobo menyampaikan jawaban atas Laporan Banggar tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Alor, Yulius Mantaon yang memimpin persidangan itu mengingatkan 7 Fraksi di DPRD setempat, untuk menyiapkan Pendapat Akhr Fraksi masing-masing, untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna IV yang sesuai jadwal pada Jumad (17/6/2022), Pukul 16.00 Wita atau jam 4 sore ini. (ap/linuskia)