SENIN (5/7/2021) kemarin, sekitar pukul 14.00 Wita, Bupati Alor, Drs.Amon Djobo bersama Kepala Balai Perumahan Propinsi Nusa Tenggara Timur, Yublina D.Bunga,ST.,MT., Kasatker Prasarana Permukiman Wilayah II, I Wayan Krisna, Kasatker Perumahan pada Balai Perumahan Propinsi NTT, Dody Kurniadi, Anwar Djaha dan sejumlah staf teknis terkait, menuju Desa Nule, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor. Perjalanan laut dengan speedboat milik Polres Alor menuju Adiabang-Desa Nule itu, Bupati Alor, didampingi Kepala Bappelitbang, Obeth Bolang dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Alor, Domi Salmau serta sejumlah staf.
Tujuannya, untuk kegiatan peletakan batu pertama atau Ground Breaking Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dan Infrastruktur Dasar Permukiman Relokasi Bencana Badai Seroja Kabupaten Alor, yang dipusatkan di Desa Nule, Kecamatan Pantar Timur.
Pemerintah desa-desa sekitar dan masyarakat setempat antusias menyambut bupati Djobo dan rombongan dengan standar protokol kesehatan yang ketat. Setelah seremoni penyambutan, acara dilanjutkan dengan pembacaan sambutan tertulis Kepala Satgas (Satuan Tugas) Penanggulangan Bencana Propinsi NTB dan NTT, Widyarto, oleh Kepala Balai Perumahan NTT, Yublina D.Bunga,ST.,MT.
“Program kegiatan relokasi permukiman ini, merupakan respon dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atas Surat Bupati Alor, (Drs.Amon Djobo). Dari sejumlah usulan Bupati Alor itu, akhirnya disepakatai bersama sejumlah 333 unit rumah, yang akan dibangun sesuai lahan yang tersedia, atau disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Alor, dan memenuhi kriteria,”kata Kepala Satgas Penangguangan Bencana NTB dan NTT, Widyarto, sebagaimana dibacakan Yublina D.Bunga.
Sedangkan sisanya, lanjut Yublina, akan dibangun secara bertahap, dengan program-program yang lainnya. Ground Breaking (pelatakan batu pertama) ini, demikian Yublina, merupakan awal dan symbol komitmen bersama, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk bersama-sama melaksanakan pembangunan hunian tetap, sebagai salah satu bentuk penanganan paska bencana banjir badang, akibat Badai Seroja di awal April 2021 yang lalu.
Menurutnya, tempat tinggal yang layak huni dan nyaman, sehat dan memberikan keamanan bagi penghuninya merupakan kebutuhan hakiki, dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia. Dia juga menyampaikan terima kasih atas kebersamaan dan kerja sama seluruh pihak untuk mewujudkan negara hadir bagi masyarakat yang terdampak bencana.
“Pembangunan rumah Huntap ini, dengan prinsip build back better (membangun kembali yang lebih baik), menggunakan teknologi RISHA, yaitu Rumah Instan, Sehat Sederhana) yang memiliki keunggulan tahan gempa, pelaksanaan lebih cepat, dan bisa tumbuh berkembang,”jelasnya.
Dipaparkannya, bahwa Huntap RISHA tersebut, type 36 dengan luas tanah 108 meter persegi atau 9 x 12 meter , serta dilengkapi sarana dasar pemukiman, antara lain jaringan air bersih, jalan lingkungan dan fasilitas umum lainnya. Diharapkannya, pembangunan rumah dan prasarana pendukungnya ini, dapat diselesaikan dalam lima bulan ke depan.
“Kita hanya dikasih waktu sampai dengan bulan Desember 2021, paling lambat,”tegas Yublina.
Dia juga membacakan sejumlah hal yang dititipak Kepala Satgas Penanggulangan Bencana NTB dan NTT kepada Pemkab Alor dan masyarakat, antara lain, pertama; Pada usulan lokasi dengan medan yang sangat sulit, khususnya untuk memobilisasi material, saat ini masih dikaji secara teknis. Untuk itu kepada Pemkab Alor, dapat mempertimbangkan alternatif lokasi, yang aksesnya lebih mudah, baik untuk pelaksanaan saat ini, maupun mobilisasi penduduk nantinya.
Kedua, kawasan pemukiman lama agar dijaga, sehingga tidak dihuni lagi. Apabila akan dimanfaatkan, lanjut perempuan asal Sumba ini, hanya difungsikan selain pemukiman, untuk menghindari potensi bencana. Ketiga, menyiapkan pengelolaan paska selesainya pembangunan hunian tetap nanti, antara lain pengelolaan sampah, pemeliharaan fasilitas pendukungnya, penghijauan lingkungan dan sebagainya.
‘Harapan kami, semoga pelaksanaan pembangunan Huntap ini, dapat berjalan dengan lancar, dan dapat menjadi berkat bagi kita semua,”pungkas Widyarto sebagaimana dibacakan Yublina.
Bupati Alor, Drs.Amon Djobo dalam sambutannya antara lain mengatakan bahwa peletakan batu pertama pembangunan Huntap ini merupakan upaya berlanjut, melalui usaha-usaha yang berat. Bupati Djobo menilai masyarakat Kabupaten Alor yang ada di Pulau Pantar itu pekerja keras sehingga selalu menyiapkan lokasi secara baik untuk pembangunan.
Karena itu bupati Djobo mengaku turun sendiri mendampingi Kepala Balai Perumahan Propinsi NTT bersama rombongan, karena ingin bertemu langsung lagi dengan masyarakat Pulau Pantar, sekaligus memotivasi agar harus mendukung kegiatan pembangunan perumahan relokasi yang ada sehingga selesai tepat waktu.
Kesempatan itu, Bupati Djobo berharap agar alokasi pembangunan perumahan serupa di Desa Tamakh, Kecamatan Pantar Tengah agar lebih banyak, sekitar 170 unit, karena rumah yang rusak parah saat banjir bandang melanda sekitar 200 unit rumah.
Bupati Alor dua periode inipun menitipkan salam hormat dan terima kasih kepada Kepala Satgas Penanggulangan Bencana NTT dan NTB yang sudah mmperhatikan pembangunan (relokasi) perumahan bagi masyarakat Kabupaten Alor. Menurut Djobo, dari lima lokasi untuk relokasi yang tersebar di wilayah Kecamatan Pantar Timur dan Pantar Tengah, proses pembangunannya dimulai secara serentak, ditandai dengan peletakan batu pertama di Desa Nule.
“Hari ini peletakan batu pertama di sini (Desa Nule), lalu jangan berpikir bahwa kapan baru di Tamalabang mulai pembangunannya, kapan baru di Tamakh bangun. Peletakan batu pertama di Nule ini yang sebagai simbolis, menandai proses pembangunan perumahan (khusus relokasi) di Kabupaten Alor dimulai,”tegas Djobo.
Kesempatan itu, bupati Djobo berpesan, agar masyarakat tidak boleh mendengar orang-orang yang hatinya bengkok terhadap pemerintah. Pesan, berikut, kata Djobo, jika perumah relokasi sudah selesai dibangun, maka nama-nama warga yang sudah diusulkan camat setempat dan telah dibuatkan dalam Surat Keputusan Bupati Alor, agar mulai menempatinya, jangan dibiarkan mubasir.
Huntap itu Beda Dengan di BNPB
Menurut bupati Djobo, pembangunan perumahan sebagai hunian tetap (huntap) bagi warga yang direlokasi itu, beda programnya dengan yang di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait rekonstruksi perumahan yang rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan.
“Nanti bantuan untuk perumahan yang rusak berat sebesar Rp 50 Juta/unit, yang rusak sedang mendapat Rp 25 Juta/unit, dan yang rusak ringan mendapat Rp 10 Juta/unit. Itu sudah kita usulkan. Karena itu semua akan dapat bantuan,”ujar bupati Djobo.
Sedangkan, lanjut Djobo, dana hunian (sebagai biaya tempat tinggal sementara) bagi warga yang rumahnya rusak berat di Kabupaten Alor yang diserahkan Menko PMK dan Menteri Sosial RI di Tamalabang, sebesar Rp 1 Milyar. Namun Djobo menegaskan penyerahan dana Rp 1 Milyar itu bukan dalam bentuk uang tunai.
“Dana hunian Rp 1 Milyar yang dikasih ke saya itu tulis angkanya di tripleks, bukan uang tunai isi dalam karung dan saya pegang. Bukan. Orang tulis di tripleks baru kasih satu milyar lima puluh enam juta rupiah. Itu angka saja. Ada yang bilang, uang itu sudah datang dan dorang taro (simpan) di bank untuk diperbungakan. Pusibae..,,”tegas Djobo dalam dialeg Alor, disambut tawa hadirin.
Menurut Djobo, dana tersebut belum diserahkan karena data masih harus diverifikasi lagi. Data calon penerima belum lengkap. Dijekaskannya, bahwa dana hunian sebesar Rp 500.000/bulan itu akan dibayarkan tiga bulan sekaligus sehingga setiap rumah tangga akan menerima Rp 1.500.000, sambil menunggu rumahnya dibangun.
Tetapi data harus diverikasi lagi, karena menurut Djobo, ada warga yang mendata rumahnya rusak, padahal yang rusak itu perahu motornya, sedangkan rumahnya dalam keadaan baik. Ada juga, ungkap Djobo, ada pendobelan orang yang sama dalam data, karena ada modus penulisan nama yang berbeda-beda, tetapi orang yang sama.
Mengenai tiga lokasi relokasi pemukiman paska bencana Badai Seroja di Pulau Alor, bupati Djobo menegaskan bahwa dia sudah menyampaikan kepada Kepala Bappelitbang Alor, Obeth Bolang dan Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Alor, Dominikus Salmau, agar membuat surat untuk ditandatanganinya dan dikirim kepada Menteri Kehutanan RI. dengan perihal Permohonan Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
“Kita pinjam pakai saja kawasan hutan, dan nanti diperbaharui setiap lima tahun, yang penting ada kepastian buat Kepala Balai Perumahan dan pejabat terkait di Propinsi NTT dan di pusat, bahwa Pemkab Alor siap lokasi untuk relokasi perumahan warga yang terkena dampak bencana badai Seroja,”tandas bupati Djobo.
Tiga lokasi untuk relokasi yang masih diperjuangkan karena masuk dalam kawasan hutan itu, sebagaimana diwartakan media ini sebelumnya, berdasarkan keterangan Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Alor, Domi Salmau, yakni di Desa Malaipea, Kelaisi Tengah dan Desa Lela. Sedangkan lima lokasi di lima desa lainnya di Pulau Pantar yang tidak lagi bermasalah, yakni di Desa Bungabali, Kaleb, Lalafang dan Desa Nule di Kecamatan Pantar Timur, dan Desa Tamakh di Kecamatan Pantar Tengah.
Terkait harapan bupati Djobo mengenai tiga lokasi untuk relokasi pada tiga desa di Pulau Alor yang masuk dalam kawasan hutan ini, Kepala Balai Perumahan NTT, Yublina D.Bunga kepada media ini mengatakan, pihaknya menunggu arahan Kepala Satgas Penanggulangan Bencana wilayah NTB dan NTT.
“Kami menunggu arahannya Kasatgas,karena itu perlu ijin lagi. Pemda (Kabupaten Alor) sudah memproses itu, namun sampai saat ini belum ada kepastiannya dari KLH (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Jadi kami masih menunggu upaya Pemda Kabupaten Alor,”tandas Yublina di sela-sela acara peletakan batu pertama pembangunan Huntap di lokasi baru Adiabang, Desa Nule-Pantar Timur.
Sementara itu, Kepala Desa Nule Samrud D.Lau, menjawab media ini merasa bersyukur, karena pemerintah sudah mulai membangun perumahan bagi warganya di kampung Adiabang yang direlokasi ke tempat baru bernama Abangtuangjar.
“Saya harap pekerjaan perumahan ini berkualitas untuk kepentingan masyarakat, Saya juga berharap partisipasi dan dukungan masyarakat Desa Nule agar pekerjaan yang ada berjalan aman dan lancar, sehingga selesai tepat waktu,”kata Samrud, sembari mengakui bahwa warga Adiabang yang akan direlokasi sebanyak 52 Kepala Keluarga (KK).
Sedangkan jumlah warga Desa Nule, kata Samrud sebanyak 319 KK (1.126 jiwa), dimana 89 KK berada di Adiabang, dan sisanya di ibu desa Nuhawala yang berjarak 7 Kilo Meter.
Sementara itu, Kepala Desa Kaleb, Onesius Tuati mengatakan bahwa warganya di Tamalabang sebanyak 170 KK yang akan direlokasi ke tempat baru bernama Urbir. Jarak Tamalabang dan lokasi baru Urbir, kata Tuati, sekitar berjarak sekitar 1 Km. Dia juga berharap agar warga Desa Kaleb menjaga keamanan dan ketertiban sehingga poses pembangunan relokasi perumahan berjalan aman dan lancar. Kades Kaleb inipun berterima kasih kepada 13 pemilik lahan, yang telah menghibakan tahanya sebagai tempat relokasi seluas kurang lebih 11 hektar. (ap/tim-linuskia)