PARA pimpinan Komisi di DPRD Kabupaten Alor, Propinsi NTT, menyampaikan usul saran mengenai sejumlah persoalan daerah, diantaranya terkait kondisi Pasar Inpres Lipa Kalabahi saat ini, bantuan bagi Usaha Kecil dan Menengah serta harga komoditi di tingkat petani. Hal itu kaitannya dengan beban ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Usul saran tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor, terkait Pertanggungjawabagan Pelaksanaan APBD Tahun 2020, dengan agenda Laporan Hasil Pembahasan Tingkat Komisi-Komisi, Senin (19/7/2021) lalu.
Pantauan alorpos.com, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Alor, Lukas Reiner Atabui menyampaikan catatan kritis tambahan, pertama, terkait relokasi Pedagang Pasar Kadelang ke Pasar Inpres Lipa yang dinilai cukup efektif.
“Kerjanya cukup efektif pa bupati, terima kasih. Kurang lebih satu dua minggu, kalau kita ikuti aktifitas pedagang dan pembeli di Pasar Lipa berjalan dengan baik. Namun satu hal yang menjadi perhatian kita, dengan tren kenaikan orang yang positif atau reaktif Covid-19 semakin tinggi. Angka kematian saudara-saudara kita yang diakibatkan oleh Covid-19 juga meningkat. Karena itu, kami Komisi II mengusulkan kepada pemerintah daerah, untuk sedapatnya melakukan evaluasi, apakah kepadatan pedagang dan juga konsumen (pembeli) yang melakukan transaksi di situ (Pasar Lipa), masih mungkin kita pertahankan, ataukah kita perlu melakukan relokasi sebagian pedagang ke tempat yang mungkin secara teknis disiapkan oleh pemerintah,”saran Atabui dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek,SH., dan dihadiri Bupati Alor, Drs.Amon Djobo.
Terkait dengan pedagang mana yang akan direlokasi, lanjut Atabui, bisa dievaluasi oleh pemerintah, agar bisa lebih tepat. Karena kita tahu, demikian politisi Partai Demokrat Alor ini, konsumen datang ke pasar untuk berbelanja, mereka sangat berharap agar langsung dapat membeli semua kebutuhan yang diperlukan. Namun menurut dia, ada hal yang menjadi pertimbangan yakni asas keselamatan manusia yang harus dijunjung tinggi.
“Karena itu, kami sangat berharap pemerintah daerah bisa melakukan evaluasi dan langkah-langkah strategis untuk menekan laju orang yang terpapar virus corona dan menekan angka kematian orang akibat virus tersebut,”tegas Atabui.
Lebih lanjut Atabui menekankan, bahwa melalui Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek, mereka perlu sampaikan bahwa melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), banyak masyarakat yang tertolong. Alasannya, karena saat ini sebagian besar masyarakat Kabupaten Alor mengalami dampak ekonomi akibat Covid-19. Karena itu Atabui menyarankan perlunya kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan perhatian kepada masyarakat yang usahanya terdampak langsung akibat Covid-19.
“Tentunya itu menjadi perhatian melalui dinas ini (Dinas Koperasi dan UKM) pa bupati,”tandas Atabui, sembari mencontohkan usaha sektor jasa transportasi, seperti mobil yang antar jemput tamu di Bandara Mali yang pendapatannya merosot jauh, akibat jumlah penerbangan Kupang-Kalabahi (PP) yang sangat menurun.
Karena itu Atabui mengusulkan agar Dinas Koperasi dan UKM harus diberikan dana operasional yang cukup memadai dalam melaksanakan tugas membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19 saat ini.
Sementara itu, Ketua Komisi I, Dony M.Mooy,S.Pd menambahkan bahwa pemberian bantuan usaha kecil menengah, mikro dan sangat kecil di Dinas Koperasi dan UMKM, cukup terkendala dengan BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang bersumber dari Pokir DPRD.
“Teman-teman di Dinas (Dinas Koperasi dan UMKM) rupanya masih bingun soal penerapan Perbup (Peraturan Bupati Alor) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Usaha Kecil dan Mikro. Sampai sekarang, teman-teman di Dinas Koperasi dan UMKM beranggapan bahwa harus ada NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah), tetapi Perbup Nomor 1 tidak mengamanatkan itu, bahwa setiap pelaku usaha kecil harus menyertakan NPWPD sebagai syarat menerima bantuan. Bagaimana mungkin orang jual siri pinang dapat NPWPD, sementara usahanya sangat kecil yang butuh stimulan dari pemerintah,”tegas Dony.
Lebih jauh Dony juga menyampaikan hasil pembicaraan dengan Dinas Perijinan Satu Pintu, agar mohon memberikan kemudahan terhadap kelompok usaha, maupun perorangan yang baru pertama kali mau berusaha. Karena, lanjut Dony, ijinnya gratis, tetapi (syarat) surat-suratnya terlalu banyak.
“Beberapa teman-teman kelompok usaha, maupun perorangan malas mengurus surat-surat itu, akhirnya usaha mereka jalan, tanpa memiliki SITU/SIUP, sehingga kita juga rugi dari sisi pendapatan. Karena itu mohon agar ada pengecualian khusus terhadap teman-teman yang baru pertama kali mau berusaha,”himbau Dony.
Sedangkan Sekretaris Komisi III, Yahuda Lanlu,SH menambahkan catatan kritisnya terkait harga komoditi di daerah ini. Menurut Yahuda, dampak pandemi Covid-19 ini, masyarakat kesulitan mencari nafkah hidup. Karena itu, polisi PDI Perjuangan Kabupaten Alor ini menyarankan Dinas Perdagangan, harus mengupdate (memperbahrui informasi setiap hari) tentang harga berbagai a komoditi.
“Paling kurang punya website yang menginformasikan harga komoditi Alor, bekerja sama dengan desa-desa, sehingga masyarakat bisa mengetahui naik turunnya harga komoditi secara nasional. Dengan begitu, tidak ada lagi penipuan oleh para pedagang antar pulau komoditi yang sementara keluar masuk kampung yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Ini yang menjadi perhatian untuk kontrol dari Dinas Perdagangan,”tandas Yahuda.
Bupat Alor, Drs.Amon Djobo dalam jawabannya menyambut baik semua pendapat dan usul saran anggota dewan, untuk ditindaklanjuti. Mengenai usulan relokasi lagi sebagian pedagang dari Pasar Lipa Kalabahi, bupati Djobo mengatakan akan diperhatikan untuk ditata lebih baik lagi antar pasar dalam kota Kalabahi setelah ada pembangunan lapak-lapak.
“Lalulintas (di Pasar Lipa) sudah agak aman, pasar juga sudah cukup aman. Kasih kesempatan kepada pemerintah untuk mengurai lagi secara baik,”tandas Djobo.
Menyangkut bantuan untuk usaha kecil masyarakat, Djobo mengatakan terima kasih atas persetujuan DPRD sehingga ada dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) yang saat ini sedang disalurkan kepada masyarakat di desa-desa penerima secara bertahap. Mengenai bantuan bagi pelaku UMKM melalui Dinas Koperasi dan UMKM, bupati Djobo menegaskan agar disesuaikan dengan aturan yang ada secara baik.
Sedangkan untuk ijin usaha di bidang apapun, kata Djobo, maka jangan dipersulit dengan syarat administrasi, biarkan mereka mulai investasi dengan memulai pekerjaan baru ijin dikeluarkan juga tidak apa-apa. Usaha-usaha kecil juga, demikian Djobo, tidak boleh persulit dengan administrasi yang berbelit-belit.
“Kalau hanya karena proses ijin sehingga orang pulang, maka orang tidak akan kembali lagi untuk berinvestasi di daerah ini,”tegas Djobo.
Bupati Djobo memuji perkembangan usaha di wilayah Alor Timur, mulai dari bukit gundul sampai di Padang Panjang, sudah ada bale-bale jualan di tepi jalan raya, yang dibuat secara baik menggunakan dana desa. Karena itu bupati Djobo menghimbau masyarakat setempat agar memanfaatkan tempat jualan itu secara baik dengan menjual berbagai hasil pertanian maupun peternakan.
“Di bale-bale jualan itu agar harus ada pisang, ubi, papaya, jantung pisang, kopi satu termos atau cerek, ayam kampung dua tiga ekor ikat di kaki bale-bale, sehingga pulang dari Maritaing kita beli. Kalau masyarakat yang jual, kenapa kita tidak beli,”tandas Djobo, sembari mengingatkan para kepala desa/lurah agar memberi pembinaan kepada masyarakat agar bale-bale jualan itu digunakan secara baik untuk jualan, bukan untuk orang tidur-tidur,”tegas mantan Camat Alor Timur ini.
Mengenai pantau harga komoditi yang diusulkan Yahuda Lanlu, disepakati bupati Djobo agar diperhatikan Dinas Perdagangan, untuk memantau harga komoditi yang bernilai strategis di luar Alor.
“Kita akan awasi mereka yang bawah dacing, bawah uang, bawah kalkulator, mereka yang bawah sepeda motor pergi sampai di mamar, sampai di orang punya gudang, timbang, itu biarkan saja untuk membantu masyarakat, asalkan dengan harga yang wajar, setelah dipotong biaya operasional,”tandas Djobo.
Kesempatan itu, bupati Djobo menginformasikan serapan APBD Tahun 2021, hingga posisi pertengahan Juli mencapai 41 % . Tetapi Djobo juga mengingatkan anggota dewan agar jangan hanya memantau capaian serapan, tetapi juga terkait kualitas pekerjaan. (ap/linuskia)
