WAKIL Ketua DPRD Kabupaten Alor, Sulaiman Singhs,SH dalam sambutannya di Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tingkat Kecamatan Teluk Mutiara, Rabu (1/3/2023) menegaskan bahwa kehadiran pimpinan DPRD mendampingi Bupati dan Wakil Bupati Alor pada Musrenbang RKPD di 18 kecamatan karena merupakan Musrenbang terakhir di penghujung masa jabatan bupati Amon Djobo dan wakil bupati Imran Duru. Menurut Singhs, Pimpinan DPRD mewakili lembaga wakil rakyat itu untuk menyampaikan dinamika pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan selama periode kepemimpinan bupati dan wakil bupati.
“Segala sesuatu yang menjadi sebuah kemajuan dan keberhasilan itu perlu diapresiasi secara kelembagaan dan diberikan penghargaan yang luar biasa dan rasa terima kasih kepada bapak bupati dan bapak wakil bupati,”ujar Anggota DPRD Alor tiga periode ini.
Lebih lanjut Singhs menegaskan bahwa Teluk Mutiara itu daerah perkotaan, sehingga 80 persen dinamika pertumbuhan ekonomi Alor terjadi di wilayah ini. Karena itu Singhs berpandangan bahwa pembangunan di wilayah perkotaan ini lebih diarahkan pada pembangunan manusia, disamping infrastruktur yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat.
“Suatu program harus disinkronkan dengan program kabupaten, provinsi maupun pusat,”jelas Ketua Bapera Provinsi NTT ini.
Lebih jauh Singhs menjelaskan soal tugas dan fungsi DPRD, terutama fungsi pengawasan, dimana menurutnya pengawasan DPRD adalah pengawasan politis ,bukan pengawasan secara teknis. Singhs berpendapat bahwa Anggota DPRD itu orang-orang politis sehingga hal-hal yang bersifat politis sering dipertontonkan. Tetapi bupati Amon Djobo dan wakil bupati Imran Duru, dinilai politisi Golkar ini, mampu menyeimbangkan segala dinamika politis itu, sehingga larinya prosedural.
“Beliau berdua tidak masuk di dalam ruang-ruang politis, karena pemerintah itu masuk dalam ruang-ruang administratif teknis. Kalau masuk dalam ruang politis nanti tersesat. Demikian pula kalau orang legislatif, kalau masuk dalam ruang-ruang teknis, maka dia juga sama saja tersesat. Jadi ada ruang yang jelas, tidak saling menyinggung. Beliau dua (Amon Djobo dan Imran Duru) ini orang-orang hebat, yang mampu melihat, memilih dan menempatkan diri pada suasana yang tepat, sehingga kita berjalan dengan baik semuanya,”tegas Singhs, disambut aplaus para tokoh masyarakat Teluk Mutiara yang hadir.
Ia menilai pemerintahan selama kurang lebih sepuluh tahun ini berjalan dengan baik sehingga BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Alor beberapa tahun terakhir. Sejak 2104, ungkap Singhs, banyak hal yang menyebabkan opini disclaimer dari BPK RI, salah satunya persoalan bawaan dari pemerintahan periode sebelumnya, yakni selisi kas sekitar Rp 14 Miliar yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi, lanjut Singhs, kondisi ini mampu diurai oleh Bupati Amon Djobo dan Wabup Imran Duru, sehingga akhirnya mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) pada Tahun 2016 dan kemudian WTP saat ini.
“Kalau bupatinya tidak teliti, akan terjadi banyak hal. Dan aman-aman saja sampai saat ini, dan DPRD pun memberikan apresiasi dengan baik. Kita harapkan agar budaya untuk bisa menghargai dan melanjutkan pembangunan sesuai dengan sistim pembangunan berkelnajutan itu bisa terjadi pada masa bupati-bupati berikutnya. Kita juga mulai dengan budaya untuk memberikan penghargaan yang cukup terhadap bupati-bupati terdahulu,”himbau Singhs.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Camat Teluk Mutiara (TM) Nikodemus Alofani,S.Sos mengawali sapaannya dengan menyampaikan terima kasih dari 53.647 jiwa pada 15.512 Kepala Keluarga yang mendiami 10 kelurahan dan enam desa, atas kepemimpinan Bupati Alor, Drs.Amon Djobo,M.A.P., dan Wakil Bupati Alor, Imran Duru,S.Pd.,M.Pd. selama dua periode.
“Ada begitu banyak hal besar yang terjadi dan dilakukan. Tentu kami mewakili masyarakat, hanya bisa mengucapkan terima kasih dan melayangkan sebuah kain kecil sebagai tanda rasa cinta dan hormat kepada bapak dan mama,”ujar Alofani.
Kesempatan itu, Kabag Tatapem Setda Alor inipun menginformasikan bahwa alokasi APBD Alor Tahun 2023 bagi Kecamatan Teluk Mutiara untuk 13 program dan 46 kegiatan, dengan total dana sebesar Rp 6,680 Milyar (enam miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) lebih.
Untuk itu dia berterima kasih kepada pimpinan OPD dan pimpinan DPRD yang telah berproses bersama pemerintah sehingga penyebaran atau pembagian dana di wilaya Teluk Mutiara terasa baik dan adil, sehingga tidak ada kecemburuan dari pihak yang lain.
“Saya dipercayakan hanya tiga empat bulan (sebagai Plt.Camat Teluk Mutiara) sehingga saya berharap dalam satu dua bulan ini kita bisa lakukan sesuatu, khususnya penataan drainase. Di setiap titik dalam kota, ada beberapa yang perlu mendapat perhatian, dan itu tidak bisa kami sendiri,”tanads Alofani.
Menurutnya momentum Bulan Bakti Gotong Royong pada Maret 2023 ini, ada suatu kerja nyata yang bisa dilakukan bersama para lurah dan lepala desa setempat untuk membantu Bupati dan Wakil Bupati Alor di sisa akhir masa tugas. (ap/linuskia)