SEKOLAH Dasar Negeri (SDN) Jirtag di Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur mendadak jadi fokus perhatian jajaran Dinas Pendidikan (Disdik), hingga Bupati Alor, Drs.Amon Djobo, sejak Selasa (18/5/2021) lalu. Pemicunya, hari itu aksi Gerakan Mahasiswa Pantar Timur yang dipimpin Nelis Olang. Belasan mahasiswa ini berorasi di halaman kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, kawasan Mola-Kalabahi, serta di Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Alor, bilangan Batunirwala-Kalabahi.
Pantauan alorpos.com, Gerakan Mahasiswa Pantar Timur ini menyampaikan aspirasinya terkait kondisi SDN Jirtag saat ini, yang menurut mereka, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak berjalan baik, akibat gedung yang rusak diterpa angin pada awal Februari 2021 silam. Mereka kesal karena SDN Jirtag yang terkena bencana sebelum bencana Badai Siklon Tropis Seroja, tetapi hingga kini belum mendapat perhatian. Sedangkan sekolah-sekolah yang terkena dampak bencana Seroja, kata Nelis Olang, telah mendapat bantuan tenda yang katanya bertaraf internasional.
“Bantuan tenda berskala internasional bagi sekokah-sekolah terdampak badai Seroja, kenapa SDN Jirtag tidak diperhatikan. Padahal SDN Jirtag sudah diterpa bencana alam sebelum Seroja. Hingga saat ini aktivitas belajar mengajar tidak terlaksana di SDN Jirtag, karena tidak ada ruang yang layak, serta kekurangan guru. Karena itu kami menuntut agar Dinas Pendidikan Kabupaten Alor agar segera merenovasi kembali gedung SDN Jirtag,”tandas Olang di hadapan Sekretaris Dinas Pendidikan (Sekdisdik) Kabupaten Alor, Mesak Malailak,S.Pd.,M.Pd didampingi sejumlah staf terkait.
Maklum, Mesak Malailak nampak menerima dan berdialog dengan aktivis Mahasiswa Pantar Timur ini, di teras kantor OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang dipimpin Kadis, Alberth N.Ouwpoly,S.Pd.,M.Si itu.
Menyikapi aspirasi mahasiswa dimaksud, Sekdisdik Alor, Mesak Malailak menegaskan bahwa bantuan untuk SDN Jirtag, pihaknya telah mengusulkan melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun 2022, yang akan dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Propinsi NTT.
“Kami juga pastikan, bahwa untuk DAK (Dana Alokasi Khusus) Tahun Anggaran 2022, ada juga alokasi untuk rehab tiga ruang kelas di SDN Jirtag. Kami tidak urus SDN Jirtag saja, tetapi seluruh sekolah yang tersebar di wilayah Kabupaten Alor yang menjadi tanggungjawab kami. Dan itu kami lakukan dengan tulus. Karena itu, ade-ade yang datang butuh penjelasan, maka kami sudah menjelaskan demikian. Apakah ke depan masih ada perhatian pemerintah? Pasti ada. Perbedaan pendapat yang ada, kita tetap sehati untuk membangun daerah,”ujar mantan Ketua GMKI Kalabahi ini.
Terkait dengan kinerja guru, lanjut Malailak, kalau para mahasiswa merasa ada guru yang tidak bekerja, maka diinformasikan dengan data, sehingga pihaknya dapat mengambil langkah-langkah tegas.
“Kalau itu guru kontrak (yang tidak masuk mengajar), maka kami berhentikan. Kalau guru PNS maka kami bisa memberikan pembinaan. Terkait guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) masalahnya hampir sama, karena di mana-mana kita kekurangan guru PNS, bukan hanya di SD Negeri Jirtag. Karena itu, salah satu solusi yang ditempuh pemerintah derah, yakni menghadirkan guru kontrak. Jadi kalau ada guru kontrak yang tidak bekerja maka akan kami berhentikan,”tandas Dekan MIPA Untrib Kalabahi ini.
Menurutnya, Guru kontrak di Indonesia yang paling banyak ada di Alor. Hal itu dinilainya sebagai wujud kepedulian pemerintah saat ini.
“Saya tangani guru kontrak sejak Tahun 2017. Kami waktu rapat koordinasi, orang heran. “Guru kontrak di Alor pung banyak lai,”kata Malailak sembari meniru ucapan penilaian orang dalam logat melayu Kupang.
Kenapa, demikian Malailak, karena ada guru yang pensiun, meninggal, berhalangan tetap dan jumlah guru PNS terbatas. Tahun 2021 ini, sambung Malailak, sesuai penegasan Bupati Alor, Drs.Amon Djobo saat apel kesadaran KORPRI pada 17 Mei 2021 di halaman Kantor Bupati Alor, bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Alor mengupayakan agar mengusulkan formasi PNS sebanyak 2009 orang, dan 1036 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), sesuai pengumuman resmi pemerintah, berdasarkan usulan Kabupaten Alor.
“Jadi Tahun ini ada penerimaan 1036 P3K guru di Kabupaten Alor, jumlah terbanyak di Indonesia. Apakah kami kurang bekerja? Apakah kami tidak peduli? Di tempat lain, paling banyak naik 100 orang, tetapi kami sampai 1036 orang. Dan kami sementara siapkan formasi-formasi kebutuhan. Karena itu ade-ade, saya dulu saat masih mahasiswa juga sering (melakukan aksi) begini, jadi mari kita belajar sama-sama. Setelah ini kalian pulang, bawah senior kalian untuk bertemu saya. Karena aksi damai ini perlu kesehatian hati, kita berjalan sama-sama,”tandas mantan Ketua KNPI Kabupaten Alor ini.
Mesak Malailak juga mengapresiasi informasi yang disampaikan Mahasiswa Pantar Timur. bahwa Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Jirtag tidak berjalan. Malailak berjanji akan mengevaluasi kepala SDN Jirtag. Alasannya, karena Dinas Pendidikan yang ada di Jirtag adalah kepala sekolah dan jajarannya.
“Kami akan evaluasi, kenapa sehingga KBM tidak berjalan. Dan ini satu masukan buat kami, sehingga kami akan bertanya kepada kepala sekolah dan para guru, kenapa KBM tidak berjalan,”tegasnya.
Menurutnya, mengurus pendidikan itu tidak gampang. Kalau sampai ATK (alat tulis kantor) tidak ada, pemerintah telah menyediakan itu melalui Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), sehingga tidak serta merta oleh Dinas Pendidikan atau Pemerintah Daerah. Tugas Dinas Pendidikan, papar Malailak, yakni memfasilitasi, agar Dana BOS bisa masuk ke seluruh sekolah. Kesempatan itu ia menyebutkan, jumlah sekolah di daerah ini yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, yakni tingkat SD hampir 300 sekolah, SMP sebanyak 116 sekolah, sedangkan TK/PAUD sebanyak 200 lebih sekolah.
“Jumlah sekolah hampir 700 unit ini tentu bukan persoalan mudah. Karena itu pemerintah pusat memberikan bantuan Dana BOS bagi SD, SMP dan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) bagi TK/PAUD. Itu semua sebagai upaya untuk menghadirkan kebutuhan-kebutuhan teknis pada satuan sekolah masing-masing. Apabila ditemukan adanya kelalaian atau penyelewengan pemanfaatan Dana BOS, silahkan dilaporkan sehingga kami mengambil langkah-langkah lanjutan,”tandas Mesak.
Mengenai bantuan tenda pasca bencana badai Seroja, Malailak mengatakan bahwa tenda tersebut bantuan pemerintah pusat melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan usulan yang diajukan Dinas Pendidikan Kabupaten Alor. Tenda tersebut kemudian disalurkan melalui Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi NTT, selanjutnya meminta Dinas Pendidikan untuk memfasilitasi pendistribusiannya sesuai sasaran.
“Jadi Dinas Pendidikan hanya memfasilitasi agar bantuan pemerintah pusat sampai ke sekolah-sekolah (penerima), salah satunya di Kecamatan Pantar Timur yang menurut kami paling parah (terdampak badai Siklon Tropis seroja), yakni SD Negeri Warbadi. Kami bersama para staf Dinas Pendidikan sampai bermalam di Warbadi untuk bekerja membantu mereka yang tertimpa bencana itu. Kami senang kalau saat itu ada Mahasiswa yang membantu kami. Ke depan kalau kami ada kerja, kami minta mahasiswa tolong membantu, sehingga kita sama-sama merasakan penderitaan itu,”sentil Malailak, seraya menambahkan bahwa pihaknya membantu juga sekolah-sekolah di Tamakh, Kecamatan Pantar Tengah dan di Malaipea, Alor Tengah Utara yang juga sangat parah terkena dampak bencana banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang.
Terkait usulan gedung SDN Jirtag yang roboh karena diterpa angin kencang, Malailaka mengatakan, bahwa pihaknya punya data. Maka dia mempersilahkan Kabid Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Alor untuk menjelaskan secara teknis sesuai Dapodik (Data Pokok Pendidikan).
Maka staf tersebut menjelaskan, bahwa sesuai Surat Kepala SDN Jirtag tertanggal 18 Februari 2021, telah ditindak lanjuti ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, melalui Direktorat Pendidikan SD. Terkait usulan DAK (Dana Alokasi Khusus) Tahun 2022, ada 82 sekolah, termasuk SDN Jirtag yang diusulkan untuk mendapat alokasi anggaran 2022. Sedangkan APBN, kata dia, untuk SDN Jirtag merupakan salah satu dari 50 sekolah di Kabupaten Alor, yang akan diintervensi oleh Kementrian PUPR.
Ia merincikan 50 sekolah dimaksud, yakni dua SMP, satu SMA, satu MTs (Madrasah Tsanawiyah), dua MIN (Madrasah Ibtidayah Negeri) dan sisanya SD, termasuk SDN Jirtag. Syarat utamanya adalah sertifikat tanah. Untuk itu kepada teman-teman generasi muda, dia sangat berharap bisa bantu memfasilitasi, agar proses sertifikasi tanah sekolah itu cepat dilakukan.
Menyikapi persoalan sertifikat tanah ini, Ketua Gerakan Mahasiswa Pantar Timur, Nelis Olang menimpali bahwa mereka sudah tinjau ke lokasi SDN Jirtag, dan berbicara dengan Ketua Komite SDN Jirtag, bahwa syarat untuk pembangunan sekolah harus ada legalitas tanah, sehingga sertifikat atau surat hiba harus jelas.
“Jadi SD Negeri Jirtak itu (lokasinya) punya surat hiba tanah. Masalah terkait sertifikat itu, sudah diusulkan ke Dinas Pertanahan tetapi sampai saat ini pihak Dinas Pertanahan belum turun ke lokasi. Kalau kita mau tunggu sampai sertifikat itu ada, maka pendidikan selanjutnya (di SDN Jirtag) itu gagal,”tegas Nelis.
Maka Mesak Malailak melalui stafnya menegaskan bahwa berbicara soal Dapodik, untuk mendapat alokasi dana pembangunan ruang kelas baru, maka syarat mutlaknya harus memiliki sertifikat tanah. Sertifikat tanah itu seperti ATM, kita masukan nomor (kode rahasia), baru transaksi bisa berjalan.
“Sama juga dengan syarat usulan pembangunan ruang kelas baru, syarat mutlaknya sertifikat. Karena itu kami sudah sampaikan kepada kepala sekolah, dan mendorong teman-teman di sekolah agar tolong upayakan sertifikat itu diurus secara baik. Alokasi anggaran untuk tahun berjalan, tidak bisa kita bicara hari ini dan langsung jadi. Kalau DPA sudah terbentuk, maka tidak bisa lagi. Kita tunggu di perubahan anggaran atau anggaran tahun berikutnya,”tandasnya.
Maka usulan kita adalah, lanjut dia, SD Negeri Jirtag termasuk dalam 82 sekolah di Kabupaten Alor yang diusulkan untuk rehab tiga ruang kelas pada Tahun Anggaran 2022. Sedangkan pembangunan yang bersumber dari APBN, alokasi anggarannya kurang lebih Rp 2 Milyar per sekolah.
“Dan SDN Jirtag itu, kita berdoa agar sesegera mungkin sertifikat lahannya jadi, maka Tahun 2022, ada kurang lebih 22 sekolah yang diintervensi melalui Kementrian PUPR. Paket pembangunannya lengkap, termasuk rumah dinas, pagar sampai lapangan upacara, semuanya dibangun. Untuk itu, saya minta teman-teman untuk membantu kami agar proses pengurusan sertifikat tanah SDN Jirtag itu dipercepat, maka Tahun 2022, akan mendapat DAK, dan juga mendapat alokasi APBN,”tandas Mesak Malailak.
Nelis Olang mengusulkan, sambil menunggu bantuan pembangunan melalui DAK maupun APBN pada Tahun 2022, maka kiranya dalam waktu dekat ada bantuan tenda, sebagaimana yang diberikan kepada SDN Warbadi, sehingga proses belajar mengajar di SDN Jirtag juga bisa berjalan dengan baik.
“Hanya ini harapan kami. Soal anggaran pembangunan (DAK dan APBN) sedang diusulkan, tidak mungkin langsung datang, sehingga harapan kami saat ini agar SDN Jirtag bisa mendapat bantuan tenda, agar proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik,”tandas Nelis Olang.
Setelah menyerahkan pernyataan sikapnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, yang diterima Mesak Malailak, aktivis Gerakan Mahasiswa Pantar Timur ini bergerak menuju Kantor Bupati Alor, untuk menyampaikan aspirasi serupa kepada Bupati Alor, Drs.Amon Djobo dan Wakilnya, Imran Duru,S.Pd.,M.Pd.
Kepada pers di ruang kerjanya, Bupati Amon Djobo mengatakan bahwa pemerintah tidak pilih kasih dalam memperhatikan sekolah-sekolah di daerah ini. Gedung SDN Jirtag itu memang rusak akibat angin kencang pada awal Februari 2021, sehingga tidak mendapat bantuan tenda seperti yang diperoleh SDN Warbadi yang terkena dampak badai Siklon Tropis Seroja pada awal April 2021.
“Jadi bukan pilih kasih, tetapi karena bantuan tenda di SDN Warbadi itu saat bencana badai Seroja, sedangkan SDN Jirtag tidak dapat karena bukan korban badai Seroja. Harusnya masyarakat juga ikut berperan aktif dalam menopang dunia pendidikan. Bukan karena program Alor Kenyang, Alor Sehat, Alor Pintar, lalu duduk mengharapkan pemerintah. Bukan seperti itu. Masyarakat harus juga terlibat. Jadi kalau gedung sekolah yang rusak empat atau lima lembar seng, maka tolong berpartisipasi. Kalau memang ada kebutuhan yang sangat mendesak, maka bersurat saja kepada pemerintrah, tidak perlu minta mahasiswa berdemonstrasi,”tegas Djobo.
Mengenai kekurangan guru, bupati Djobo mengakui bahwa penyebaran guru di daerah ini belum merata. Ia berpendapat, Alor Pintar itu bukan hanya soal gedung atau bangku mejanya saja, tetapi juga ada pemerataan infrastruktur pendidikan, seperti ruang kelas, buku-buku dan pemerataan guru.
“Karena kekurangan tenaga guru PNS yang terbatas, maka kebijakan pengangkatan tenaga guru kontrak daerah di Kabupaten Alor ini mencapai 3000 lebih orang. Tahun 2021 ini, kita dapat formasi pegawai P3K sebanyak 1036 orang, khusus guru. Itu artinya, Alor Pintar bisa berjalan dengan baik. Tetapi kalau kita terima guru 1036 orang, tetapi penyebaran guru tidak merata, maka kekurangan guru pada sekolah-sekolah tetap dirasakan. Untuk itu, penyebaran guru-guru tidak boleh hanya di perkotaan, tetapi harus merata juga ke daerah-daerah terpencil,”ujar pencetus program Gemma Mandiri ini.
Terkait sertifikat tanah, Djobo menegaskan bahwa untuk mendapat bantuan pembangunan infrastruktur seperti gedung sekolah, Puskesmas dan sebagainya dari Dana Alokasi Khusus (DAK), maka syarat mutlak harus memiliki sertifikat tanah.
“Karena itu, komitmen dan kesungguhan hati harus datang juga dari masyarakat, jika di atas tanah miliknya, entah milik perseorangan, milik suku atau tanah adat, maka harus ikhlas menghibakan tanah dan diproses sertifikatnya. Contohnya sertifikat tanah untuk SDN Jirtag itu katanya belum juga dikeluarkan oleh pertanahan, jangan sampai karena persoalan kepemilikan tanah tersaebut, sehingga para tokoh masyarakat setempat harus mengikhlaskan secara baik agar pembangunan SDN Jirtag dapat terwujud melalui bantuan DAK atau APBN,”himbau Djobo. (ap-linuskia)