alorpos.com—BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Alor menggelar kegiatan Media Gathering Publikasi dan Dokumentasi Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu 2024 pada Rabu (15/5/2024) di Kavinda Kafe, area Pantai Wisata Mali, Kecamatan Kabola. Media Gathering yang melibatkan para jurnalis di Kabupaten Alor ini dibuka Ketua Bawaslu Alor, Orias Langmau, didampingi aggotanya Lince Mau dan Salim Suro Ratu, serta Korsek Bawaslu Alor, Ruth Kafelban. Hadir pula Ketua KPU Alor, Munawir Laamin selaku narasumber.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Alor, Orias Langmau menekankan bahwa kegiatan Media Gethering ini sebagai bentuk bersinergi dan berkolaborasi sesuai peran masing-masing, untuk memberikan yang terbaik bagi daerah ini.
“Sesuai tanggungjawab kami sebagai salah satu penyelenggara Pemilu di Kabupaten Alor, tentu yang namanya komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kewajiban kami di Bawaslu Kabupaten Alor,”tandas Langmau.
Sosok yang sudah di periode kedua menjadi Anggota Bawaslu Alor ini mengatakan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024, mulai dari Juni 2022 hingga penetapan hasil pemilihan, khusus Anggota DPRD Kabupaten Alor terpilih pada 2 Mei 2024 lalu, merupakan waktu yang sangat panjang.
“Tetapi kita merefleksi bahwa ada begitu banyak peran dari kita masing-masing. Kami di Bawaslu melakukan pencegahan terhadap deugaan pelanggaran Pemilu. Kedua, kami punya tugas untuk mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu. Ketiga, tugas Bawaslu melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu. Dari tugas yang ada, tentu begitu banyak hal yang kami lakukan, baik dari segi pencegahan, pengawasan dan penindakan,”ujar Langmau.
Ia mengaku selalu melibatkan para jurnalis dari berbagai media massa di Alor, untuk bersama-sama mengawal seluruh tahapan Pemilu yang ada. Dengan kerja keras bersama, lanjut Orias Langmau, telah melewati proses seluruh tahapan Pemilu yang panjang itu, dan pasti ada catatan menarik, bahwa sampai dengan penetapan hasil Pemilu, terutama Pemilu Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Alor, tidak ada yang memproses hingga ke Mahkamah Konstitusi.
“Catatan yang baik ini karena peran kita semua. Teman-teman dari KPU Alor melaksanakan seluruh tahapan Pemilu dengan baik. Kami di Bawaslu juga mengawasi seluruh proses Pemilu yang ada, dan teman-teman media selalu menyampaikan informasi terkait berbagai proses yang ada kepada masyarakat. Kondisi yang baik ini perlu kita pelihara, kita jaga selanjutnya,”himbau Langmau.
Kesempatan itu dia juga menginformasikan, bahwa pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024, telah dimulai, seiring ditetapkannya PKPU (Peraturan KPU) Nomor 2 Tahun 24. Karena itu Langmau mengaku akan selalu bersama dengan unsur media massa untuk bersinergi, memberitakan informasi yang baik kepada masyarakat, demi menjaga stabilitas dalam seluruh tahapan Pilkada di Kabupaten Alor.
Menurutnya, sejarah mencatat bahwa pada Pilkada Alor Tahun 2018, telah meninggalkan berbagai catatan yang perlu diperhatikan, terutama ujaran kebencian dan sejenisnya, akan menjadi tantangan di Pilkada 2024 ini.
“Bagaimana kita berperan masing-masing untuk mengurai adanya unsur ujaran kebencian, politisasi SARA (suku, agama, ras), dan berita-berita hoax (bohong) yang akan menyebar di tengah masyarakat. Tentu dengan kehadiran kita, maka kita mengendalikan akan adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang akan terjadi dalam Proses Pilkada 2024 ini,”ajak Langmau.
Untuk itu dia mengajak semua masyarakat, untuk berpartisipasi secara aktif, dengan terlibat untuk mengawasi proses yang ada, dan tidak terprovokasi dengan kepentingan kelompok tertentu.
“Mari kita bersatu untuk mencegah yang namanya ujaran kebencian, sehingga proses demokrasi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Alor, dapat dilaksanakan dengan baik pada 27 November 2024. Seluruh masyarakat yang memenuhi hak pilih, akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik Bupati dan Wakil Bupati Alor serta Gubernur dan Wakil Gubernur NTT. Ini menjadi harapan kita semua, sehingga terus kita bersinergi dan bekerja bergandengan tangan untuk menata demokrasi di Kabupaten Alor,”tandas Langmau.
Sebelumnya, Laporan Ketua Panitia, Ruth Kafelban,SE selaku Korsek Bawaslu Alor yang dibacakan Daniel Mabilehi, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan yang erat antara penyelenggara Pemilu dengan media untuk menghadirkan pemberitaan yang positif, terkait kinerja Bawaslu Kabupaten Alor. Selain itu, kata Mabelehi, untuk memberikan informasi kpada publik melalui media massa terkait Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Alor Periode 2024-2029 pada Pemilu 2024.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi Ketua KPU Alor, Munawir Laamin,S.Pd., tentang Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 2024 dan Penetapan Hasil Pemilu 2024 di Kabupaten Alor.
Dimoderatori oleh John Imanuel Lau dari Sekretariat Bawaslu Alor, nampak Nawir Laamin menyampaikan berbagai tahapan Pemilu (Pemilu Legislatif dan Pilpres) 2024 yang telah dilalui.
Menurut Nawir, kurang lebih sembilan tahapan Pemilu 2024 yang telah dilewati dalam kurun waktu 20 bulan.
“Kita berdinamika dan berdialektika dalam semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan semua tantangannya. Pemilu 2019 dan 2024 punya perbedaaan karena keserantakannya, tetapi berpisah dengan tahapan penyelenggaraan Pilkada yang bergelombang di setiap kabupaten/kota dengan karakteristiknya,”kata Nawir.
Pilkada di Alor sebelumnya terjadi di Tahun 2018 dan Pemilu 2019, sedangkan Pemilu 2024 lebih dahulu pada 14 Februari 2024, dan Pilkada pada 27 November 2024. Nawir berpendapat bahwa dengan jadwal tahapan seperti itu, maka terdapat irisan dan tumpang tindih tahapan antara yang satu dengan yang lainnya, yakni tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada di Tahun 2024.
“Ini bagi kami KPU maupun teman-teman di Bawaslu, cukup menguras energi. Dan ini pengalaman yang sangat berarti bagi kami di penyelenggaraan Pemilu, dan di Pilkada nantinya,”kata Nawir.
Nawir kemudian mengemukakan sejumlah tahapan, yang dinilainya sebagai point penting sebagai bahan evaluasi, dan menjadi refleksi bersama kedepan, dalam menyelenggarakan Pilkada, maupun Pemilu berikutnya.
Salah satu hal yang diangkat Nawir yakni adanya perubahan Daerah Pemilihan (Dapil) di Kabupaten Alor jika dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Pada Pemilu 2019 hanya ada empat Dapil di Alor, dan setelah dievaluasi, ada penambahan menjadi lima Dapil di Pemilu 2024.
“Tentu di KPU sendiri akan mendalami lebih dalam, apa kelebihan empat Dapil dan Lima Dapil. Tetapi rata-ratanya adalah perhelatan di masing-masing Dapil itu, tekanan dan dinamikanya lebih adem di Pemilu 2024 ini, jika dibandingkan dengan Pemilu 2019,”ungkap Nawir.
Ada pula tanggapan masyarakat tentang nama-nama mereka dicatut sebagai anggota partai politik, juga menurut Nawir ditemui saat proses verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024.
Hal lain yang diangkat Nawir sebagai bahan evaluasi adalah proses perekrutan Badan Adhoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Selain itu, Nawir mengakui persoalan data pemilih yang menurutnya selalu berdinamika di setiap tingkatan. Mulai dari Pantarlih (Panitia Pendaftaran Pemilih) melakukan proses Coklit (pencocokan dan penelitian) dari rumah ke rumah, kemudian diplenokan di tingkat kecamatan, kabupaten dan seterusnya.
“DPT (Daftar Pemilih Tetap), DPTb (Daftar Pemilih Tambahan), dan DPK (Daftar Pemilih Khusus) saja, masih terjadi mis pemahaman antara rekan-rekan di KPU, Bawaslu maupun di KPS dan Pengawas TPS. Hal ini berdampak cukup mempengaruhi tahapan pungut hitung kita kemarin. Di Pemilu 2019 itu, kita melaksanakan pungut hitung tanpa ada Pemungutan Suara Ulang. Tetapi di Pemilu 2024 ini, kita kecolongan ada empat TPS yang mengalami proses Pemungutan Suara Ulang,”beber Nawir.
Mantan Ketua HMI Cabang Kupang ini menilai, hal ini berangkat dari ketidakpahaman bersama terkait dengan identifikasi pemilih. Menuurtnya, rata-rata pemilih yang berdampak pada PSU adalah pemilih yang menggunakan KTP Elektronik, yang disalahpahami oleh penyelenggara, bahwa itu layak dilayani sebagai pemilik DPK. Walaupun KTP yang bersangkutan, bukan KTP di kelurahan bersangkutan atau KTP Kabupaten Alor.
“Daftar pemilih ini sangat krusial karena sampai menjelang hari “H” pemungutan suara, kita masih punya PR (pekerjaan rumah) cukup besar, yaitu ada 11.764 pemilih non KTP Elektronik. Kemarin saat launching Pilkada Alor, juga sudah kami sampaikan, sehingga kita akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan semua pihak, untuk mentracking kembali data pemilih yang sudah memenuhi syarat usia dan sebagainya, agar wajib kita dorong untuk memiliki KTP Elektronik,”tegas Nawir.
Persoalan data pemilih ini, lanjut Nawir, berdampak pada partisipasi pemilih. Pada Pemilu 2019, partisipasi pemilih di Kabupaten Alor mencapai 84,57 % dan menjadi terbaik kedua di Provinsi NTT setelah Kabupaten Ende. Tetapi di Pemilu 2024, demikian Nawir, partisipasi pemilih turun menjadi 79,03 %, walaupaun Alor masih menjadi yang terbaik. Nawir berjanji, pihaknya akan megidentikasi kembali persoalan ini sehingga bisa meningkatkan kembali partisipasi pemilih di Kabupaten Alor.
Persoalan lain yang dikemukakan Nawir yakni alat bantu dalam proses rekapitulasi yang dinamakan “Sirekap”. Tantangan di Alor (dalam memanfaatkan Sirekap), ungkap Nawir, yakni blank spot atau lokasi-lokasi yang signal (internet) nya kategori sedang atau tidak ada signal, sehingga cukup mempengaruhi penggunaan Sirekap di Kabupaten Alor.
Ia menyebut dua wilayah yang sangat terkendala blank spot signal internet yakni Kecamatan Mataru dan Kecamatan Abad Selatan.
“Jadi dalam rekapitulasi kita, juga terkendala dalam hal penginputan C Plano ke dalam Sirekap karena blank spot atau gangguan jaringan, dan sumber daya pengguna Sirekap itu sendiri,”ujar Nawir.
Meski begitu, Nawir bersyukur karena dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten berjalan lancar, dan tidak ada keberatan yang dilayangkan oleh partai politik peserta Pemilu di Kabupaten Alor, yang berdampak pada sengekat PHP (Perselisihan Hasil Pemilu) di Mahkamah Konstitusi.
“Karena itu, KPU Kabupaten Alor telah melakukan Penetapan Kursi dan Caleg (DPRD Kabupaten Alor) Terpilih, dan tinggal pengajuan dokumen untuk proses pelantikan,”tandas Nawir.
Menurutnya, ada satu PHP di MK yang lokusnya termasuk di Kabupaten Alor, yakni sengketa Caleg DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), karena PPP mengklaim bahwa di Dapil NTT 1, suara PPP digeser ke Partai Garuda. Kasus ini sedang berproses di MK.
Selanjutnya John Imanuel Lau memberikan kesempatan kepada sejumlah jurnalis untuk menanggapi serta menyampaikan usul saran, terkait berbagai persoalan yang dikemukakan Ketua KPU Alor maupun Ketua Bawaslu Alor saebagai bahan evaluasi, agar lebih baik lagi dalam pelaksnaan Pilkada maupun Pemilu berikutnya. (ap/linuskia)