Sebagai pemimpin dan orang yang dituakan di daerah ini, Bupati Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Drs.Amon Djobo telah menunjukkan jiwa kenegarawannya dengan secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada 30 Anggota DPRD Kabupaten Alor dalam kelanjutan Rapat Paripurna II, Senin (16/11/2020) sore yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Alor, Drs.Yulius Mantaon.
BUPATI Djobo tidak ingin ketidak harmonisan hubungan antara pemerintah dan DPRD berkepanjangan sehingga mengorbankan kepentingan masyarakat luas.
“Saya sejak dulu, kalau marah, setelah itu selesai. Maka kita akhiri sudah, dan saya anggap, saya yang salah. Sebagai orang yang dituakan, saya salah. Dengan demikian, mari kita bergandengan untuk melangkah bersama (dalam proses pembangunan) di daerah ini. Saya mohon maaf kepada 30 Anggota Dewan. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan, atas nama saya, Sekda dan semua (staf) di bawahnya, saya minta maaf dan terima kasih, serta rasa hormat saya. Kita mulai jalan seperahu sudah, sampai masuk di tahun 2024,”ujar bupati Djobo disambut aplaus anggota dewan serta para pejabat dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir.
Pernyataan bupati Djobo ini ketika dia menyampaikan Jawaban Bupati terkait Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Alor terhadap Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Alor, Tahun Anggaran 2021, serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Alor, tentang Penyertaan Modal pada PT.Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
“Bapa pimpinan rapat yang saya hormati, atas nama kita semua, kita akhiri persoalan-persoalan menyangkut pribadi, maupun macam-macam itu diakhiri sudah dan mari kita kerja. Saya sebagai orang yang dituakan, saya yang salah sudah. Terlepas dari kepentingan partai, saya tidak ikut campur karena itu urusan partai. Tetapi lembaga (DPRD), kita saling baku jaga. Mari kemitraan ini kita bangun untuk membawa daerah ini lebih cepat lagi ke arah yang lebih baik,”tegas Djobo.
“Orang sudah cukup membanggakan daerah ini. Ini jujur saya bicara. Lompatan-lompatan (pembangunan) yang kita capai di era sekarang ini cukup luar biasa. Jangan sampai kita kotori dengan hal-hal yang tidak berkenan. Untuk itu kita akhiri sudah, dan tidak boleh ada lagi yang simpan di hati. Kita akhiri sudah, dan tidak boleh terulang lagi. Kalau persoalan internal dalam lembaga (DPRD) ini, saya tidak ikut campur. Tetapi untuk pemerintahan daerah yang disebut DPRD dan bupati, saya anggap hari ini (perselisihan) diakhiri. Kita akhiri sudah. Saya ini sejak dulu punya tabiat kalau marah habis ya habis,”sambung mantan Asisten III Setda Alor ini.
Menurut bupati Djobo, beban tugas ke depan itu berat, sehingga kalau hanya satu intitusi saja yang memikul beban tersebut maka tidak mungkin bisa membawa percepatan pembangunan daerah ini ke arah yang lebih baik.
“Untuk itu, saya kira kita akhiri sudah. Silang pendapat itu hal-hal yang normal, sehingga apa yang terjadi pagi tadi, sebagai bagian dari dinamika dalam persidangan. Saya sejak dulu, kalau marah, setelah itu selesai. Maka kita akhiri sudah, dan saya anggap, saya yang salah. Sebagai orang yang dituakan, saya salah. Kita mulai jalan seperahu sudah, sampai masuk di tahun 2024,”tegas Djobo.
Terkait Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, Bupati Djobo mengatakan bahwa salah satu instrumen kebijakan dalam rangka memenuhi hajat hidup masyarakat adalah ketersediaan anggaran melalui APBD.
“Mengingat pentingnya APBD dimaksud, maka tahapan penyusunan dan pembahasannya akan terus kita kawal bersama, sehingga postur APBD yang akan kita hasilkan, mampu menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Saya sungguh menyadari, bahwa jawaban ini belum sepenuhnya memenuhi harapan yang terungkap dalam pemandangan umum yang telah disampaikan seluruh Fraksi DPRD kepada pemerintah. Namun demikian, pada sejumlah tahapan persidangan yang akan kita lewati, akan menolong kita untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat konstruktif untuk penyempurnaan perencanaan APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2021,”tandas Djobo.
Wakil Ketua DPRD, Yulius Mantaon yang memimpin paripurna dimaksud spontan menyampaikan terima kasih atas jawaban bupati Djobo. yang menyejukkan. Usai rapat paripurna tersebut, rata-rata anggota dewan, termasuk Wakil Ketua DPRD, Sulaiman Singhs, memuji pernyataan Bupati Alor demi kepentingan masyarakat dan daerah ini. Sejumlah fraksi dalam pemandangan umumnya sempat menyampaikan harapan agar ketidak harmonisan antar pemerintah dan DPRD setempat segera berakhir demi kemitraan dalam proses pembangunan di daerah ini.
Syair-syair lagu lawas yang menggugah rasa, atau puisi maupun pantun, digunakan pula fraksi-fraksi dalam menyikapi kondisi yang ada.
Asal tahu saja, pada Senin (16/11/2020) pukul 9.00 Wita pagi, merupakan jadwal Rapat Paripurna II DPRD Alor dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Feraksi-fraksi, dilanjutkan dengan dan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan atas RAPBD TA.2021 dan Ranperda tentang Penyertaan Modal Pada PT.Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Pantauan media ini, rapat tersebut sempat molor karena lembaga wakil rakyat itu masih harus menerima aksi demonstrasi dan aspirasi dari sebuah forum yang disebut FAKKK pimpinan Lomboan Djahamouw.
Rapat paripurna itu baru bisa dibuka Ketua DPRD Kabupaten Alor, Enny Anggrek,SH sekitar pukul 11.00 Wita. Sesaat setelah rapat paripurna dibuka, anggota dewan, Marthen Luther Blegur,SH langsung mengintrupsi dan menyampaikan bahwa, karena komunikasi antara Ketua DPRD dengan Bupati Alor tidak berjalan baik beberapa waktu belakangan ini, sehingga sebaiknya rapat paripurna tersebut dipimpin dulu oleh salah satu Wakil Ketua DPRD Alor.
Apa yang disampaikan Marthen Blegur ini tidak diterima tiga anggota Fraksi PDI Perjuangan, tetapi nampaknya sekitar 17 anggota dewan, sebagaimana dikemukakan Ketua Komisi I DPRD, Dony M.Mooy, telah menanda tangani mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Alor karena dianggap tidak menjalin komunikasi yang baik dengan Bupati Alor sebagai sesama pimpinan daerah.
Saling adu argumen mencuat dan mulai ricuh. Maka, atas usul Azer D.Laoepada dan sejumlah anggota dewan lainnya, rapat paripurna itu diskors Enny Anggrek untuk memberi kesempatan kepada tiga pimpinan DPRD Alor melakukan rapat pimpinan, dalam rangka menyikapi kondisi dimaksud.
Selanjutnya, sekitar pukul 16.00 Wita, media ini mendapat informasi dari Sekretariat DPRD Alor, bahwa rapat paripurna siap dilanjutkan. Maka Alor Pos bergegas ke gedung dewan di kawasan Batunirwala Kalabahi. Saat tiba, Bupati Alor, Drs.Amon Djobo bersama dua orang Wakil Ketua DPRD Alor sudah berada di meja pimpinan. Tidak nampak Ketua DPRD, Enny Anggrek. Rapat itupun dipimpin, Drs.Yulius Mantaon. Sebelum mencabut skors, Mantaon menginformasikan kehadiran anggota dewan, sesuai daftar hadir yang sudah ditandatangani sebanyak 26 dari 30 Anggota DPRD Kabupaten Alor. Jumlah kehadiran ini sama dengan saat pembukaan rapat di pagi harinya yang dipimpin Ketua DPRD, Enny Anggrek.
Mantaon pun mencabut skor sidang, dan kemudian memberikan kesempatan secara bergilir kepada tujuh fraksi di DPRD Alor untuk menyampaikan pemandangan umumnya terhadap Pengantar Nota Keuangan atas RAPBD Alor TA.2021, serta Ranperda tentang Penyertaan Modal Pada PT.Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Juru bicara Fraksi Gabungan Nurani Alor, Dony M.Mooy diberi kesempatan pertama untuk menyampaikan pemandangan umum fraksinya. Selanjutnya Fraksi Nasdem oleh Felixon Hama, Fraksi Partai Golkar disampaikan Maxen Lelang, Fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh Sony Magangsau, Fraksi Gabungan Alor Bersatu, disampaikan Abdul Gani Rapid Djou, Fraksi Partai Demokrat oleh Naboys Tallo dan Fraksi Partai Gerindra disampaikan oleh Soleman B.Gorangmau.
Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek yang dikonfirmasi media ini melalui panggilan Whatsapp mengatakan bahwa dia akan kembali memimpin rapat pada agenda sidang paripurna selanjutnya, dengan harapan dapat berjalan dalam suasana yang lebih kondusif. (ap/tim)