SETELAH Desa Lipang di Kecamatan Alor Timur Laut, giliran Desa Kailesa di Kecamatan Pureman yang didatangi Bupati Alor, Drs.Amon Djobo, didampingi Kepala Bappelitbang, Obeth Bolang,S.Sos dan rombongan, Selasa (14/9/2021) silam, untuk menyerahkan Bantuan Khusus Keuangan (BKK) kepada warga yang berhak menerimanya.
Pantauan alorpos.com, penyerahan BKK kepada warga Kailesa itu berlangsung di Peitoko, ibu kota Kecamatan Pureman, wilayah yang untuk mencapainya butuh nyali yang kuat, karena menempuh perjalan baik laut, maupun darat dengan tingkat risiko yang tinggi. Jalur darat harus melintasi punggung bukit bertebing terjal, menuruni lembah, memanjat gunung dengan kondisi sejumlah ruas jalan yang masih membutuhkan perhatian serius.
Jalur laut, harus siap-siap menerjang gelombang laut pantai selatan yang sering tak bersahabat. Kendaraan yang digunakan untuk jalur laut maupun darat harus benar-benar dalam kondisi baik dan powerfull, serta driver atau juragan yang berpengalaman.Tapi dari wilayah Negeri Melala Di Timur Matahari inilah dua orang bupati Alor, Drs.Jack Djobo dan Drs.Amon Djobo berasal.
Karena merasa berada di kampung halamannya sendiri, maka bupati Djobo nampak sangat familiar diselingi guyonan dalam mengompori warga dan kerabatnya, agar bekerja keras memanfaatkan dana BKK sebaik mungkin dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif.
Jefri Senlau selaku Koordinator BKK ketika ditanya bupati Djobo mengatakan, ada 44 KK di Desa Kailesa sebagai penerima BKK. Mereka dikelompokkan dalam empat jenis usaha, yakni usaha perikanan, pertanian, perkiosan dan ojek.
“Saya orang dari sini jadi jangan akal saya, karena kamu punya tidur bangun selalu saya ikuti secara baik. Karena itu, harus benar-benar usaha. Jangan uang pake beli atau kredit sepeda motor untuk ojek, tetapi setelah itu tidak ojek secara baik, sehingga sepeda motor digadai ke toko, atau orang (dealer) tarik lagi. Usaha harus terus berjalan, tidak boleh mati suatu ketika,”tegas Djobo.
Menurut Djobo, dana BKK itu bantuan cuma-cuma atau tidak digulirkn atau dikembalikan, sehingga harus digunakan sebaikan mungkin untuk mengembangkan usaha prduktif sesuai potensi masing-masing.
“Uang ini jangan dipakai untuk pesta pora, urus adat, mabuk, bayar hutang atau konsumtif lainnya. Uang ini harus berputar dan dibungakan, tidak boleh mati. Bapak ibu boleh mati, tetapi uang itu harus tetap hidup,”tandas Djobo, yang maksudnya agar uang itu tetap berputar (hidup) melalui usaha, yang tentunya akan diwariskan kepada keluarga yang ditinggalkan
Bupati Djobo mengungkapkan, bahwa ada 234 KK di Desa Kailesa, sehingga 44 KK penerima BKK itu harus bisa membuktikan bahwa mereka layak terima dana tersebut untuk mengembangkan usahanya dan berdampak positif bagi perputaran roda ekonomi di desa. Dengan demikian, lanjut Djobo, warga yang tidak menerima BKK juga bisa merasakan dampak, misalnya ada kios yang maju sehingga dapat melayani kebutuhan warga desa secara baik. Atau ada ojek yang bisa memperlancar transportasi masyarakat yang membutuhkan. Yang ojek juga, ajak Djobo, bisa beli ikan di pantai untuk jual ke masyarakat di bukit, gunung dan lembah.
“Bantuan Rp 5 Juta ini kecil bagi orang yang punya uang, tetapi bagi kita yang tidak punya uang, ini adalah berkat untuk mengembangkan usaha kita secara baik. Nanti saya dengan pa Obeth (Obeth Bolang, Kepala Bappelitbang) punya tugas mengevaluasi semua desa penerima BKK dari tahun kemarin , kira-kira perkembangan usahanya sudah seperti apa. Jangan sampai uang yang diberikan hanya pakai makan, kentut dan tidur sehingga usaha tidak jalan,”tegas Djobo.
Sebelumnya, Camat Pureman, Esra Djahasana dalam sapaannya mengaku bangga dengan Program Gemma Mandiri Jilid II, yang mana mau mengangkat derajat ekonomi masyarakat. Buktinya, untuk Kecamatan Pureman, kata Esra, sudah dua kali menerima BKK, yakni pada Tahun 2020 lalu, warga Langkuru Utara yang mendapat dana BKK dan tahun 2021 ini bagi warga Desa Kailesa. Karena itu dia juga mengajak warganya agar bekerja keras untuk mengembangkan usahanya dengan dana yang ada.
“Kita tidak bisa tinggal dan berjalan di tempat karena ada spirit Tancap GAS (tantang, cerdas dan prioritas untuk Generasi Alor Sehat) yang memberikan motivasi atau dorongan agar kita juga bangkit. Kita melihat program bupati hari ini maknanya sangat besar. Bantuan yang ada harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Ada 40 penerima dana BKK Tahun 2021 di Desa Kailesa. Untuk itu saya harap agar manfaatkan dana sebaik mungkin agar ada perubahan ekonomi yang lebih baik di kampung kita,”himbau Esra.
Ia juga melaporkan, bahwa pihaknya sedang bergerak bersama masyarakat untuk memanfaatkan lahan pertanian produktif baru yang ada. Salah satu potensi usaha masyarakat setempat yang disebut Esra yakni tambak garam yang hasilnya menurut dia luar biasa. Karena itu pihaknya sedang berkoordinasi dengan pihak Dinas Perindustrian agar membantu pengembangan tambak garam seluas 5- x 50 meter.
Sementara itu, Kepala Bappelitbang Kabupaten Alor,S.Sos, seijin Bupati Alor, Drs.Amon Djobo menyampaikan garis besar program Gemma Mandiri Jilid II dalam mewujudkan Alor Kenyang, Alor Sehat dan Alor Pintar. Salah satunya melalui kebijakan dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) kepada 175 desa/kelurahan di daerah ini.
Dana BKK, jelas Obeth, merupakan satu kebijakan Bupati Alor, Drs.Amon Djobo di periode kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Imran Duru,S.Pd.,M.Pd pada periode kedua. Menurut Obeth, pada kepemimpinan Amon Djbo-Imran Duru di periode pertama (2014-2019) melalui program dana bergulir sebesar Rp 250 per desa yang dikelola kelompok tani. Sedangkan pada periode kedua ini (2019-2024), jelas Obeth, BKK bukan merupakan dana bergulir, tetapi hiba putus sebesar Rp 200 Juta/desa dan Rp 150 juta/kelurahan, dimana dana itu diserahkan kepada setiap rumah tangga yang dinilai layak sebegaia penerima untuk mengembangkan usahanya.
“Ini kebijakan luar biasa yang berpihak pada rakyat di pelosok-pelosok 158 desa dan 17 kelurahan di Kabupaten Alor. Ini bagian dari upaya mensukseskan program Gemma Mandiri Jilid II, Alor Kenyang, Alor Sehat dan Alor Pintar,”tegas Obeth, sembari menekankan bahwa BKK itu lebih fokus untuk mewujudkan Alor Kenyang melalui pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.
“Kebijakan membagi BKK ke desa-desa dan kelurahan ini hanya ada di Alor, karena tidak ada di kabupaten/kota lainnya di Propinsi NTT bahkan pada 514 kabupaten/kota di Indonesia. Kebijakan pemerintah pusat memang sudah melalui Dana Desa, ada dana PKH dan sejenisnya, tetapi BKK ini diguluisrkan oleh Bupati Alor, untuk membantu masyarakat di setiap rumah tangga penerima.
Lebih lanjut Obeth merincikan, bahwa di Tahun 2021 ini, ada 17 desa di 17 kecamatan dan 17 kelurahan yang menerima BKK, jika dijumlahkan, maka Rp 200 juta x 17 desa = Rp 3.400.000.000. Kemudian Rp 150 Juta x 17 kelurahan = 2.550.000.000. Jadi total keseluruhan dana BKK yang dikucurkan pada Tahun 2021 ini sebesar Rp 5.950.000.000 (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
Ada 44 Kepala Keluarga (KK) di Desa Kailesa yang menerima dana BKK, masing-masing Rp 5 Juta, sehingga kiranya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengembangkan usaha masing-masing. Obeth meminta warga setempat agar selalu memeberikan dukungan kepada pemerintah, mulai dari kepala desa, camat hingga Bupati Alor agar dapat mensukseskan program pembangunan daerah ini secara baik. (ap/linuskia)