KOMISI I DPRD Kabupaten Alor yang dipimpin Dony Menase Mooy,S.Pd., didampingi sekretarisnya Drs.J.Karel Lapenangga bersama sejumlah anggota seperti Sony Magangsau, Alexander Sirituka, Hans Tonu Lema dan Saefullah Daeng Mamala memantau progress atau perkembangan pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Alor Tahap I pada Tahun 2021 ini.
Dony M.Mooy kepada alorpos.com mengatakan, pihaknya turun memantau langsung progress pembangunan gedung DPRD Alor, Jumad (19/11/2021) di kawasan Batunirwala Kalabahi itu, untuk memastikan, apakah Pembangunan Tahap I senilai Rp 8,3 Milyar itu bisa selesai tepat waktu sesuai kontrak atau tidak.
Pemantauan Komisi I ini di sela-sela Sidang Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2022, pada tingkat Komisi DPRD bersama mitra kerja dari Organisasi Perngkat Daerah (OPD) Kabupaten Alor yang dijadwalkan berlangsung sejak Kamis (18/11/2021) hingga Sabtu (20/11/2021) ini.
Menurut Dony, pembangunan Gedung DPRD Alor yang direncanakan selama dua tahun anggaran dengan sistim kontrak tunggal itu, akan dianggarkan lagi dana pembangunan Tahap II sebesar Rp 16 Milyar lebih pada TA.2022. Alokasi anggaran dimaksud, jelas Dony, sedang dibahas Komisi I bersama Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Alor, selaku OPD yang bertanggungjawab atas pembangunan gedung dimaksud.
“Karena itu, agar Komisi I dapat membuat rekomendasi terkait kelanjutan pembangunan gedung DPRD Alor itu secara baik, maka kami sepakat memantau langsung ke lapangan untuk melihat progress pembangunan Tahap I sekarang ini sudah berapa persen, dan apakah ada kendala yang dihadapi untuk segera diatasi, karena tahun anggaran ini hanya tersisa satu bulan lebih,”tandas Dony.
Mantan Ketua KNPI Kabupaten Alor ini berpendapat, kalau tingkat penyerapan anggaran Rp 8 Milyar lebih untuk Tahap I di TA.2021 ini tidak mencapai 100 % hingga masa kontrak berakhir, maka tentu akan menjadi catatan Komisi I untuk membuat rekomendasi saat pembahasan di tingkat gabungan komisi. Menurut Dony, kalau kotraktor yang ada saat ini tidak mampu menyelesaikan pekerjaan Tahap I senilai Rp 8 Milyar tepat waktu, tentu akan menjadi catatan khusus dalam rekomendasi Komisi I karena alokasi dana untuk pembangunan Tahap II di Tahun 2022 itu naik 100 persen, yakni Rp 16 Milyar lebih.
“Pembangunan gedung DPRD Alor ini dengan kontrak tunggal sehingga untuk kelanjutan pembangunannya di Tahap II pada tahun anggaran berikut harus dilakukan tender ulang. Pada Tahap I senilai Rp 8,3 Milyar untuk pembangunan tiang-tiang gedung dan plat, dan di Tahun 2022 yang sudah disepakati dalam KUA-PPAS (Kebiajakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara) untuk Pembagunan Tahap II sebesar Rp 16,3 Milyar. Hal itu karena pembangunan gedung DPRD Alor harus tuntas dibangun pada Tahun 2022, tidak boleh ada lagi di Tahun 2023,”tegas mantan wartawan ini.
Lebih jauh Dony menjelaskan, bahwa untuk penambahan anggaran pembangunan gedung itu, logikanya adalah kemampuan pengelolaan keuangan dan penyerapan anggaran pada tahun berjalan. Saat pembahasan bersama Bagian Umum Setda Kabupaten Alor, yang dipimpin Debrina Lelang,S.Sos selaku PPK Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Alor, didapati bahwa penyerapan anggaran Tahun 2021 per 31 Oktober, baru mencapai 65 persen.
“Nah keraguan kita, karena kita tambah Rp 16,3 Milyar untuk Tahap II atau naik 100 persen jika dibandingkan dengan Tahap I sebesar Rp 8,3 Milyar, jangan sampai tidak habis (selesai pembangunan gedung DPRD Alor) di Tahun 2022 dengan dana yang begitu banyak. Kontrak kerja untuk Tahap I ini sampai 26 Desember 2021 sudah harus 100 %. Makanya kita mau pantau langsung setelah pembahasan bersama ibu Kabag Umum (Debrina Lelang) di Komisi I,”kata Dony.
Dengan sisa waktu yang ada, Dony memprediksi, akan dilakukan addendum (perpanjangan masa kerja) selama 50 hari, hingga Februari 2022. Menurutnya tidak boleh lagi lebih dari Februari 2022, karena akan berpengaruh pada pembangunan Tahap II. Disinggung apakah penambahan anggaran sebesar Rp 16,3 Milyar itu tetap dilakukan, walau misalkan penyerapan di Tahap I tidak capai 100 persen, Dony menegaskan bahwa akan tetap ditambah, karena pembangunan gedung DPRD Alor harus tuntas pada Tahun 2022. Alasannya, pada Tahun 2023 sudah memasuki tahun politik, dimana anggaran daerah sudah mulai diarahkan pula untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
“Jadi yang pasti anggarannya tetap kita tambah, tetapi kemungkinan terburuk, rekomendasi Komisi I DPRD Alor meminta PPK diganti, kontraktor yang jangan lagi diberi pekerjaan untuk Tahap II. Kan bisa diganti karena tender baru lagi untuk Tahap II dengan item pekerjaan lebih banyak lagi sampai finishing, sehingga kita butuh orang yang betul-betul siap kerja professional dan maksimal dengan sejumlah uang yang besar itu,”tandas mantan Dosen Bahasa Inggris Universitas Tribuana Kalabahi ini.
Dony menegaskan, bahwa pihaknya dalam pemantauan lapangan ini tidak untuk meminta fee, tetapi semata-mata untuk melakukan pengawasan terhadap obyek pembangunan yang mendapat perhatian luas masyarakat itu.
Sebagaimana disaksikan media ini, rombongan Komisi I DPRD Alor diterima PPK Pembangunan Gedung DPRD Alor, Debrina Lelang, didampingi kontraktor pelaksana, Evan Jodjana, Konsultan Perencana Edy Sandy, Konsultan Pengawas, Ivan Mali dan Ugi selaku mandor pekerjaan. Para anggota dewan memantau setiap sisi item pekerjaan yang sedang dikerjakan. Selanjutnya berlangsung dialog, dipimpn Sekretaris Komisi I, Drs.J.Karel Lapenangga. Edi Sandy mengatakan, bahwa progress per 19 November 66 persen, meliputi pengecoran tiang-tiang utama gedung yang sudah rampung, dan dilanjutkan dengan pengecoran tiang-tiang lantai dua gedung yang jumlah dan ukurannya tidak sebanyak dan sebesar di lantai satu gedung, serta pengecoran plat lantai dua dan balok keliling.
“Sisa 34 persen. Kita punya waktu sampai 26 Desember 2021. Apakah bisa selesai dalam sisa waktu yang ada,”tanya Karel Lapenangga.
Edy Sandy mengatakan bisa, karena bobot besar pekerjaan hanya tersisa pada pengecoran plat lantai dua. Item pekrjaan lainnya, kata Sandy, yakni pengecoran balok lantai satu, dan balok kolong lantai dua. Untuk pekerjaan cor plat, Edy Sandy dan Ivan Mali optimis selesai di awal Desember 2021.
“Kita hitung-hitung ril, kemungkinan pada 26 Desember (2021) itu, maksimal 95 persen, makanya saat ini ada lembur kerja, untuk menghindari denda over (keterlambatan), karena kasihan kontraktor juga. November ini sudah musim hujan, jadi ketika hujan pekerjaan stop. Sehingga kalau hari cerah, maka harus lembur sampai malam hari,”kata Sandy, dibenarkan Ivan selaku Konsultan Pengawas.
Menyikapi ini, Karel Lapenangga mengatakan bahwa alokasi pembangunan Tahap II pembangunan gedung DPRD Alor di Tahun 2022 sebesar Rp 16,3 Milyar. Karena itu, kata Lapenangga, diharapkan sampai 26 Desember itu progress sudah 97 persen ke atas.
“Kalau tidak bisa, maka pinaltinya pinalti berat. Pekerjaan tetap jalan, tetapi ada pinalti. Kita tidak mau korbankan kontraktor, Konultan Perencana, Pengawas, apalagi PPK,”tegas Lapenangga.
Namun Edy Sandy kembali menjamin bahwa pihaknya akan berupaya maksimal untuk mencapai target yang ada. Menurut Sandy, pekerjaan baru berlangsung selama kurang lebih tiga bulan, karena baru dimulai pada 22 Agustus 2021, tetapi progress sudah 66 persen dengan struktur bangunan yang besar itu sudah maksimal, bahkan over.
Anggota Komisi I, Sony Magangsau mengatakan, sejak awal pembangunan gedung DPRD Alor itu menuai polemik hingga saat ini, karena anggota DPRD Alor itu 30 orang sehingga ada 30 otak yang ada.
“30 otak ini separuh sama dengan pemerintah, separu sama dengan yang ada berteriak di jalan (aktivis yang berdemonstrasi menolak pembangunan gedung DPRD). Karena itu saya bilang tadi, hal teknis harus dijelaskan secara baik agar bisa kita pertanggungjawabkan secara politis. Laporan kami (Komisi I) pada saat Rapat Gabungan Komisi di hari Senin (22/11/2021) nanti, kami mampu menjelaskan kepada komisi yang lain. Kami Komisi I sepekat dengan pemerintah, agar pembangunan gedung DPRD Alor ini harus selesai tahun depan (2022), sehingga kontraktor dan semua pihak yang ada, menguatkan kami dengan data dan informasi yang bisa meyakinkan komisi-komisi yang lain, dan juga nanti di Badan Anggaran”tandas Magangsau, politisi PDI Perjuangan itu.
Sekretaris Komsii I, Karel Lapenangga menambahkan bahwa sesuai penjelasan PPK , Konsultan bahwa kontrak pekerjaan i ditanda tangani pada 1 Juli 2021, tetapi pekerjaan baru dimulai pada 22 Agustus 2021, berarti ada waktu terbuang sekitar 1 bulan 20 hari kerja. Meski begitu, konsultan, kontraktor dan mandor pekerja optimis, pada 26 Desember 2021, progress bisa mencapai 95 persen.
Ugi selaku mandor mengatakan, untuk mencapai target tersebut, maka harus ada penambahan tenaga kerja. Menjawab Dony M. Mooy, Ugi mengatakan, tenaga kerja yang ada sebanyak 80 orang, dimana 25 orang dari Jawa, sisanya anak-anak Alor.
Ketua Komisi I yang juga Ketua DPC PSI Kabupaten Alor ini kembali menegaskan, bahwa pekerjaan gedung DPRD Alor harus selesai di 2022, sehingga pekerjaan Tahap I harus selesai tepat waktu, termasuk jika ada kemungkinan addendum sesuai aturan. Dia berharap agar untuk lelang Tahap II nanti dipercepat, tidak boleh lelang pada bulan Juni karena APBD 2022, sesuai jadwal, ditetapkan sejak Desember 2021.
Ugi selaku mandor pekerjaan kepada media ini mengatakan, untuk mengejar target penyelesauian pembangunan Tahap I pada 26 Desember 2021, maka dibutuhkan tambahan sekitar 50 tenaga kerja. Ia mengkalkulasi sisa waktu pekerjaan dengan item pekerjaan yang tersisa, maka idealinya dibutuhkan 130 tenaga kerja, sehingga butuh 50 tenaga kerja lagi untuk menambah 80 pekerja yang ada saat ini. Dia juga berharap agar cuaca mendukung, karena jika hujan, maka pekerjaan harus dihentikan karena tidak mungkin pengecoran dilakukan saat sedang hujan sehngga sangat mempengaruhi kualitas.
Ditanya mengenai jumlah tiang utama di lantai bawah gedung wakil rakyat itu, Ugi mengatakan sebanyak 124 tiang, diang diameter 50 CM dan 60 Cm. Sedangkan tiang bagian depan bangunan yang nampak besar dan kokoh, kata Ugi, dengan diameter 80 Cm, tinggi 10,4 meter. Luas bangunan, jelas Ugi, mencapai 1.824 meter per segi untuk satu lantai sehingga kali dua lantai, mencapai 3.648 meter per segi.
Sementara itu, Konsultasi Pengawas, Ivan Mali menjawab media ini berpendapat, bahwa hingga akhir tahun 2021, ia optimis bisa mencapai progress 95 persen. Untuk itu ia mengaku selalu ikut mendorong tenaga kerja untuk bekerja maksimal, dan tetap memperhatikan kualitas.
“Untuk pekerjaan Lantaui II memang butuh tambahan tenaga untuk pengecoran agar bisa mengejar progress. Soal kualitas pekerjaan sejauh ini bagus karena selalu diuji dan masuk kriteria,”kata Ivan.
Sedangkan PPK, Debrina Lelang menjawab pertanyaan Sektertaris Komisi I, J.Karel Lapenanggan mengatakan bahwa kinerja kosultasi perencana, kontraktor dan konsultas pengawas sejauh ini tergolong baik.
“Pernyataan itu yang membuat nanti komisi (Komisi I) membuat rekomendasi. Jadi pa Evan (Evan Jodjana), pa ini kontraktor. Biasanya orang Alor, kalau kami Anggota DPRD sudah datang begini (memantau ke lokasi proyek), nanti ada bahasa-bahasa “burung” di luar, ada apa ini. Bahwa kami tidak datang minta uang di kontraktor. Ingat baik-baik itu ya. Kami datang karena fungsi tugas kami. Sekaligus kami mau mengamati kontraktor, konsultan dan mandor supaya progress pekerjaannya bisa lebih cepat,”tegas Lapenangga.
Evan Jodjana kepada media ini mengatakan komitmennya untuk menyelesaiikan pekerjaan yang ada sesuai waktu yang tersisa dengan menambah pekerja, dan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan yang baik. (ap/linuskia)