MUSYAWARAH Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Alor pada Tahun 2023 ini boleh dikata sangat spesial. Pasalnya, Bupati Alor, Drs.Amon Djobo,M.A.P., dan Wakil Bupati Imran Duru,S.Pd.,M.Pd hadir bersama, sekaligus pamitan dengan berbagai elemen masyarakat di 18 kecamatan. Amon Djobo-Imran Duru yang sama-sama berpasangan menakhodai daerah paling timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024), akan melepas jabatan di Tahun 2023 ini karena Pilkada serentak dilaksanakan pada Tahun 2024, dimana tahapannya sudah dimulai pada Tahun 2023 ini.
Maka Musrenbang RKPD tingkat kecamatan yang dimulai dari Kecamatan Pantar dan Kecamatan Pantar Timur pada medio Februari 2023 lalu, kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Pulau Pura, Alor Barat Laut, Alor Barat Daya, Alor Timur, Lembur, Mataru, Alor Selatan, dan akan berakhir di kecamatan ke-18 pada minggu pertama Maret 2023 itu, masyarakat cukup antusias untuk mendengar ungkapan hati bupati Amon Djobo dan wakil bupati Imran Duru.
Untuk Musrenbang Kecamatan Alor Barat Laut yang berlangsung pada Rabu (15/2/2023) silam, memilih tempat di kampung yang letaknya di pucuk bukit yang selalu dibaluti kabut, sehingga sering dijuliki negeri di atas awan. Itulah kampung Ladon yang masuk dalam wilayah Desa Dulolong, yang punya sejuta kisah sejarah. Menuju Ladon di tengah rintik hujan, bukanlah perkara gampang. Jarak pandang hanya sekitar tiga meter sehingga harus ekstra fokus memelototi badan jalan yang mengenaskan. Butuh kendaraan yang bertenaga dan nyali sang joki yang mumpuni. Karena harus menempuh jalanan menanjak yang melintasi wilayah Desa Hulnani, yang punya bukit Bedoe, lokasi take off atlit paralayang saat berlangsungnya Festival dan Kejuaran Paralayang Trip Of Indonesia pada Tahuh 2021 silam.
Selepas wilayah Desa Hulnani, kita melintasi ruas jalan yang mulai memprihatinkan karena aspal sudah terkelupas, kerikil berhamburan di badan jalan berlubang, dan pada ruas tertentu, nampak bahu jalan mulai longsor membentuk anak sungai akibat banjir. Kondis itu jika dibiarkan maka sudah bisa dipastikan, jalan menuju Ladon yang subur itu akan “terkubur”.
Rupanya Camat Alor Barat Laut, Marthin De Pores Djeo,S.I.P., sengaja memilih Ladon sebagai tempat Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Alor Barat Laut agar Bupati Alor, Drs.Amon Djobo,M.A.P., Wakil Bupati Alor, Imran Duru,S.Pd.,,M.Pd, Wakil Ketua DPRD Alor, Sulaiman Singhs,SH., serta semua pimpian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir, dapat merasakan langsung akses jalan menuju Ladon. sekaligus melihat betapa potensinya sektor pertanian dan perkebunan di wilayah itu jika air dan listrikpun dipenuhi. Wajar, muncul sebuah tagline yang dikumandangkan pembawa acara Musrenbang Abal, Rajab Kinanggi, bahwa Ladon Butuh AJAL (Air, Jalan, Listrik), untuk memenuhi kebutuhan warga setempat.
Maka, Wakil Bupati Alor, Imran Duru,S.Pd.,M.Pd dalam sambutannya mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di Ladon, Desa Dulolong. Menurut Imran, Ladon mulai dari Awa, Tamebang, dan Alawen. Sejarah 600 tahun lalu, ungkap Imran, diadakan Pertemuan 3-7-10 di Ladon yang dulunya disebut Tamebang.
“Dari situ disepakati 3-7-10, bahwa 3 (kampung) turun (ke pesisir pantai) yakni Dulolong, Alor Kecil dan Alor Besar. Desa Lewalu, dan Lewolang Desa Ampera itu bagian dari sini sehingga bahasanya sama. Sampai di batas Alukae itu bahsanya lain lagi. Sedangkan 10 kampung Adang dan 7 Kampung di Pulau Pura yang melahirkan 12 suku. Jadi 3-7-10 itu mau baku marah tidak bisa. Pusat bisnis pada waktu itu di sini (Ladon) baru turun (ke pesisir). Saat itu 10 kampung yang kuasai tempat ini (Ladon), cuma didominasi oleh tiga kampung yakni Awa, Alaweni dan Tamebang,”kisah Wabup Imran terkat secuil sejarah kawasan Ladon yang saat itu dibaluti kabut tebal.
Selanjutnya Wabup Imran Duru menyampaikan bahwa dia bersama Bupati Alor, Amon Djobo akan mengakhiri masa jabatan pada Tahun 2023 ini.
“Saya dengan Bupati ini kan mulai (menjabat periode ) pada 2014-2019, kemudian (periode kedua) 2019-2024, tetapi berakhir pada 2023 ini. Kita tunggu saja, siapa yang ditunjuk Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, untuk menjadi Penjabat (Pj) Bupati Alor hingga Pilkada serentak pada bulan November 2024 ini,”tandas Imran.
Sedangkan pada 14 Februari 2024 itu, lanjut Imran, Pileg (Pemilu Legislatif) dan Pilpres (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI). Bapak bupati (Bupati Alor Amon Djobo) ini mau maju Calon Anggota DPRD Propinsi NTT, jadi kalau penetapan Caleg pada bulan September atau Oktober, maka bapak bupati langsung berhenti dari jabatannya. Maka Musrenbang RKD tahun ini, Bupati dan Wakil Bupati Alor jalan bersama (ke 18 kecamatan), untuk mau menyampaikan bahwa sudah selesai masa kepemimpinan kami, sehingga tunggu Pikada Tahun 2024, kira-kira siapa baku sikat dengan siapa lagi,”tandas Imran.
Menurut Imran, semua bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati harusya hadiri kegiatan Musrenbang di semua kecamatan, tetapi dia tidak melihat ada bakal calon wakil bupati maupun bakal calon bupati yang hadir. Namun ternyata bakal calon bupati, Ir.Joseph Malaikosa hadir. Imran lalu mempertanyakan Haji Husen Tolang, Majid Nampira,SE, Iskandar Lakamau, dan Imanuel E.Blegur yang tidak nampak hadir.
“Orang yang mau calon bupati atau calon wakil bupati Alor harus tampil di sini (di forum Musrenbang). Saya lihat tidak ada semua, kalau saya maju mau apa,”tantang Imran bercanda.
Lebih jauh Imran menyampaikan bahwa masa jabatan mereka akan berakhir pada Desember 2023 ini, sehingga akan ada penjabat Bupati Alor. Ia berpendapat bahwa sosok seperti Samuel Halundaka yang saat ini dipercayakan Guberiur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat sebagai Asisten III Setda Propinsi NTT itu, layak menjadi Penjabat Bupati Alor, setelah Amon Djobo dan Imran Duru meletakan jabatan.
“Bapak mama semua, kami sudah kurang lebih sembilan tahun memimpin daerah ini. Tentu banyak hal yang belum bisa terjawab. Karena kita ini lebih banyak masih berharap dana dari pemerintah pusat sekita 96 %, termasuk DAU (Dana Alokasi Umum), sehingga kita mesti lobi ke pusat. Maua harap PAD (Pendapatam Asli Daerah) ini berapa. Selama ini ada yang “hantam” bupati bahwa beliau (Bupati Amon Djobo) itu “makan” uang. Kalau bupati makan uang, kenapa WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) berdasarkan penilaian BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Alor,”tegas Imran.
Mantan guru ini bahkan menungkap kiatnya bisa akur dengan bupati Amon Djobo selama dua periode, padahal sejak awal banyak yang ragukan karena Amon dan Imran itu sama-sama tempramen.
“Selama ini kami dua baku kasitahu, kalau ada yang melapor ke pa Amon soal Imran, maka pa Amon mesti telepon saya, bilang iblis ada datang ini. Saya juga kalau ada orang yang datang omong tenang kelemahan bupati, maka saya telepon beliau bilang ada setan. Itu strategi yang kami bangun, saling kontrol sehinggga tidak ada percekcokan antara Bupati dan Wakil Bupati yang membuat masyarakat bingung. Kita jaga harkat dan martabat daerah ini,”tegas Imran.
“Selama masa kepemimpinan kami, mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan. Mungkin beberapa kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, semua itu karena kondisi keuangan daerah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kekurangan kami, kepemimpinan kami, itu hal yang wajar karena dinamika dalam hidup berkepemimpinan itu harus seperti itu. Jadi, Mohon Maaf bila ada hal yang tidak berkenan selama kepemimpinan kami. Bila ada hal yang positip, maka diambil hikmahnya untuk memperkayah kasana kepemimpinan di daerah ini,”pungkas Imran Duru.
Kesempatan itu, Bupati Alor, Drs.Amon Djobo,M.A.P menyambut baik komitmen Camat Alor Barat Laut untuk menurunkan angka stunting dan gizi buruk di wilayahnya. Kemudian kawasan Ladon akan dijadikan sebagai Agrowisata sekaligus memproduksi buah-buahan. Karena itu Djobo mengingatkan pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait harus berkolaborasi untuk wujudkannya, tidak hanya sekadar buat gagasan.
“Kita buat gagasan-gagasan kecil tetapi tindak lanjutnya ada, hasilnya ada, daripada kita buat gagasan-gagasan besar tetapi tidak ada hasil. Karena itu, saya harap beberapa OPD menangkap betul apa yang disampaikan Camat Abal dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Alor (Sulaiman Singhs) itu, agar diaplikasikan atau dirumuskan dengan hasil Musrenbang,”saran bupati Djobo.
Di Kecamatan Pulau Pura, kisah Djobo, hanya fokus pada empat kebutuhan yakni infrastruktur jalan, transportasi/komunikasi, masalah pendidikan dan ketersediaan air bersih. Karena itu para kepala desa/lurah di Pulau Pura hanya bisa mengakomodir empat kebutuhan itu di Tahun Anggaran 2024.
Karena kondisi keuangan daerah, maka Djobo menegaskan, agar hal-hal prinsip saja atau yang kena mengena dengan kebutuhan masyarakat yang diperhatikan di setiap desa/kelurahan pada masing-masing kecamatan, termasuk di Kecamaan Alor Barat Laut pada Tahun 2024 nanti.
“Ketika saya dan bapa Wakil Bupati Alor mengambil tanggungjawab ini (sebagai bupati dan wakil bupati Alor) sembilan tahun lalu, APBD kita berkisar Rp 649 Miliar lebih, dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita waktu itu masih sekitar Rp 36 Milyar. Tahun ini (2023) APBD Kabupaten Alor yang telah kita tetapkan bersama DPRD sebesar Rp 1,70 Triliun (satu triliun tujuh puluh milyar rupiah) lebih. Sedangkan PAD kita sudah tembus Rp 58 Miliar lebih. APBD kita pernah menembus angka Rp 1,200 Triliuan (satu triliun dua ratus miliar rupiah) pada Tahun Anggaran 2019,”papar Djobo.
Lonjakan-lonjakan itu menurut mantan Asisten III Setda Alor ini, bukan karena daerah otonom sehingga pusat memberikan uang gratis, tetapi sangat tergantung pada program pembangunan di setiap kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan di kabupaten, jelas Djobo, harus kena mengena dengan perencanaan pembangunan di provinsi dan perencanaan pembangunan pemerintah pusat.
ALOR TERBAIK 5
“Dan untuk hal ini, Alor termasuk dalam 5 kabupaten terbaik di Indonesia yang mempunyaI perencanaan pembangunan yang sinkron dengan program pembangunan di Provinsi NTT dan program pembangunan pusat,”terang Djobo disambut aplaus hadirin.
Menurutnya, peremcanaan pembangunan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten harus sinkron dan kolaboratif antar OPD terkait sesuai kebutuhan mendesak masyarakat. Pimpinan OPD diperintahkan bupati Djobo agar membuat program kegiatan yang sesuai dengan kondisi riil masyarakat di setiap kecamatan. Para kepala desa/lurah juga diharapkan bupati Djobo agar membawa kebutuhan desa/kelurahaan masing-masing yang sudah diputuskan melalui Musrenbang Desa/Kelurahan untuk dipilah sesuai skala prioritas, dan nanti digodok lagi pada Musrenbang Tingkat Kabupaten Alor, kemudian ke Musrenbang Provisi dan Pusat.
Khusus infrastruktur jalan, pada Tahun 2023 ini menurut bupati Djobo, ada sekitar Rp 11 Milyar lebih untuk Kecamatan Alor Barat Laut. Jumlah itu untuk pembangunan sejumlah ruas jalan, termasuk ruas jalan dari Desa Alor Kecil ke Desa Otvai yang diusulkan untuk masuk dalam Inpres Kabupaten. Untuk itu, lanjut Djobo, tahun 2023 atau tahun-tahun mendatang, akan ada pembangunan jalan nasional, ada jalan provinsi, jalan kabupaten dan ada lagi namanya Jalan Inpres Desa.
“Kita harapkan, yang dikeluhkan bapak camat (Camat Abal, Marthin De Pores Djedo) tentang kondisi jalan dari Alor Kecil sampai ke Ladon menuuju ke Otvai, itu sudah masuk dalam link perencanaan Jalan Inpres dan Jalan Kabupaten. Ini tahun mulai dibangun sampai dengan tahun depan,”tandas Djobo.
Alor, sambung Bupati Alor ke-11 ini, bahwa untuk jalan kabupaten, ada empat ruas di wilayah Kabupaten Alor yang akan dibangun tahun 2023 ini yakni ruas jalan Kalabahi-Awalaa, Bukapiting Apui, serta satu ruas lagi di Pulau Pantar.
Sedangkan ruas jalan berstatus Jalan Provinsi di Kabupaten Alor yakni ruas Kalabahi-Kokar, Watatuku-Mataraben, Mali-Ilawe dan dua ruas jalan di Pulau Pantar. Untuk kelanjutan pembangunan ruas Kalabahi-Kokar, bupati Djobo mengaku telah bertemu Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, dan katanya masih tunggu dana pinjaman. Namun Djobo menegaskan bahwa ruas Kalabahi-Kokar yang masih tersisa kurang lebih 10 Km itu akan dituntaskan Pemerintah Provinsi NTT. Untuk ruas jalan Watatuu-Mataraben juga sudah dibangun luar biasa, demikian pula di ruas Mali-Ilawe sehingga tanggungjawab Pemerintah Provinsi terhadap ruas-ruas jalan provinsi di daerah ini sudah baik.
Menurut Djobo, infratruktur jalan di daerah ini yang belum dibangun itu sekiayr 30 persen, sehingga tetap menjadi prioritas pembangunan di tahun-tahun mendatang. Hal ini, ujar Djobo, agar akes masyarakat dalam menigkatkan roda ekonomi lebih baik lagi. Puncak kegiatan Musrenbang Abal yakni Penyerahan SPPT Tahun untuk Tahun 2023 kepada salah satu kepala desa yang mewakili, yakni Kepala Desa Dulong, Muhamad Palae.
Selain itu, ada kegiatan donor darah yang melibatkan PMI Kabupaten Alor. Camat Abal, Marthin De Pores Djeo mengaku telah mendengar bahwa saat ini stok darah di PMI kosong, yang ada stok darah untuk pasien, sehjingga pihaknya bekerja sama dengan PMI Alor untuk kegiatan donor darah oleh peserta Musrenbang.
Sebelumnya, Camat Abal, Marthin De Pores Djedo dalam sapaanya antara lain menekan bahwa salah satu persoalan yang digumulinya bersama semua stakeholder terkait di wilayahnya, yakni upaya maksimal untuk mengatasi masalah stunting dan gisi buruk. Menurut Djeo, seluruh masyarakat yang anaknya stunting dan gizi buruk akan diperhatikan secara maksimal sehingga bisa teratasi. Alumni IPDN ini bertekat, pada 2023) stunting dan gizi buruk harus selesai di Abal. Marthin Djeo berpendapat bahwa stunting dan gizi buruk merupaka salah satu indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Kalau stunting naik, IPM pasti turun. Tetapi kalau stunting turun, IPM pasti naik. Dan ini kado yang bisa kami berikan buat bapak berdua (Bupati Amon Djobo dan Wakil Bupati Imran Duru) di akhir masa jabatan. Abal kita berjuang supaya stunting dan gizi buruk selesai di Tahun 2023 ini,”tegas Djeo disambut aplaus para peserta Musrebang, termasuk para kepala desa dan semua stakeholder di Abal. (ap/linuskia)