BUPATI Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Alor Drs. Amon Djobo telah membuka Jalur Lintas Penyeberangan ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) Ferry, untuk Rute Kalabahi – Pulau Pura. Pembukaan itu, ditandai dengan penyebrangan pelayaran perdana Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Namparnos oleh Bupati Alor bersama rombongan, dari Pelabuhan Kalabahi menuju Pelabuhan Halugen, Desa Pura Selatan, Kecamatan Pulau Pura, Senin (10/1/2022).
Sebagaimana Press Release Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Alor melalui Mathen J.Manilau,SH,, yang diterima media ini, Rabu (12/1/2022), bahwa ikut dalam Pelayaran Perdana bersama Bupati Alor yakni, Pejabat dari DPTD Wilayah XIII Provinsi NTT Dirjen Perhubungan Darat, Tito Gesit Utiarto, SE. DESS dan General Manajemen PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang, Ardhi Ekapaty,SE.,MM. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Alor, Drs. Dominggus Asadama, Kepala Dinas Perhubungan, Ir.Joseph Malaikosa, Sekretaris DPRD Alor, Daud Dolpaly,SE., dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
Kurang lebih satu jam penyeberangan, sejak bertolak dari Pelabuhan Ferry Kalabahi sekitar Pukul 8.15 Wita, KMP Namparnos yang dinakhodai Kapten Kapal, Mahmudin, berhasil merapat dengan baik di Dermaga Halugen, Desa Maru, Pura Selatan, Kecamatan Pulau Pura.
Bupati Alor berserta rombongan saat turun dari kapal, disambut Camat Pulau Pura, Para Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan warga setempat dengan pengalungan salendang dan tarian lego lego di seputaran pelabuhan Halugen.
Selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Kantor Desa Maru dan bertatap muka dengan masyarakat di Aula Kantor Desa Maru.
Dalam sambutannya, Bupati Alor, Drs Amon Djobo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden RI, Kementerian Perhubungan RI dan juga Gubernur NTT, yang telah menjawab usulan Pemerintah Kabupaten Alor, dengan memberikan bantuan kapal Ferry untuk jalur pelayaran Kalabahi – Pulau Pura, Pulang-Pergi (PP).
“Untuk itu rasa hormat, terima kasih saya kepada bapak Presiden, bapak Menteri Perhubungan, bapak Gubernur NTT, Dirjen Perhubungan Darat Wilayah XIII Provinsi NTT, Pak Tito, Manajemen PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang , Pak Ardhi Ekapaty, dan teman -teman. Surat kami walaupun sederhana cukup dibijaki dan ditolong dengan sarana yang cukup baik untuk kami. Kami cukup berbangga di tengah -tengah Covid, di tengah keterbatasan keuangan negara, propvinsi dan daerah, tapi teman -teman di Kementerian Perhubungan Darat, khususnya Pak Tito, Pak Ardy dari Manajement PT ASDP, masih lihat kami di Alor, khususnya di Kecamatan Pulau Pura,”tandas Djobo.
Bupati Alor dua periode ini mengisahkan sekelumit perjuangan selama kurang lebih tiga tahun, setelah terbangunnya Dermaga Bakalang.
“Ini di Pulau Pura sudah, walaupun sederhana sekali apa yang dibangun oleh masyarakat sendiri, tapi teman -teman ASDP anggap bahwa cukup layak untuk sementara dari sisi kelayakannya, tanggungjawab Pak Tito dari Dirjen Perhubungan Darat dan Manager Manajemen PT ASDP Cabang Kupang, Pak Ardhy, mudah-mudahan bisa menolong kami untuk pembangunan Dermaga, walapun Dermaga Mini sehingga dengan demikian kelayakan -kelayakan Nasional untuk Ferry ASDP ini bisa berjalan dengan baik untuk di Pulau Pura ini “pinta Djobo.
Lebih jauh bupati Djobo berpendapat, bahwa dengan hadirnya rute pelayaran kapal Ferry ini, harga diri martabat orang Pura dan masyarakat Alor bisa terangkat, apakah dari sisi ekonomi, dan dari sisi sosial budaya mereka bisa layak. Dengan demikian, sambung Djobo, ketika cuaca dan gelombang laut kurang bersahabat sehingga menghambat transportasi masyarakat dengan perahu-perahu motor selama ini, maka dengan adanya ferry, bisa mengatasi masalah tersebut.
“Tadi saya juga diinformasikan oleh pihak manejemen ASDP, setelah pelayarann perdana ini, kemungkinan dua atau tiga kali, mereka akan singgah melayani lintasan ini. Setelah itu kapal mungkin harus berenti beroperasi karena harus di Dog di NTB,”ujar bupati Djobo.
Terkait lokasi pelabuhan saat ini, lanjut Djobo, usulan awalnya di Limarahing, tapi dalam proses uji kelayakan tidak memenuhi persyaratan, karena titik labu kapal saat air laut surut, dan tidak memungkinkan untuk pendaratan saat kapal sandar karena titik kedangkalan laut terlalu tinggi.
“Sehingga untuk sementara kita taru di sini (Pura Selatan) sambil ke depan dalam prosesnya nanti akan disesuaikan. Ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat sehingga jangan disalah pahami oleh masyarakat, kenapa tidak dibangun di Limarahing, tetapi ada di Pura Selatan. Saya berharap camat (Capat Pulau Pura) dan kepala desa yang hadir saat ini, dapat mensosialisasikan hal ini kepada masayarakat,”tegas Djobo.
Untuk Pula Pura lanjut Bupati Alor asal Pureman kelahiran Pulau Pura ini, kurang lebih tiga perempat abad, hanya bisa berlayar dengan perahu layar, lalu seiring dengan perkembangan, menggunakan perahu bermesin tapi pada musim -musim tertentu yang tidak menguntungkan.
“Seperti pada bulan Januari, Februari dan Maret, tidak mungkin kita bisa berpergian ke kalabahi dengan menggunakan perahu-perahu kecil. Untuk itu, ketika fasilitas yang disiapkan pemerintah ini sudah ada, maka ikutan akan hal ini, yakni tanggung jawab pemerintah adalah, untuk menyiapkan lahan yang harus dibebaskan, harus diperjelas sebagai bagian dari persyaratan harus penuhi dalam pembangunan dermaga,”himbau Djobo, seraya meminta masyarakat setempat, agar dapat merelakan tanahnya untuk kepentingan pembangunan dermaga.
Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat, Tito Gesit Utiarto,SE.,DESS dalam sambutannya menjelaskan, pertumbuhan ekonomi masyarakat yang maju, meningkat menuju sejahtera, makmur itu ditandai dengan tingginya pergerakan mobilitas, warga orang yang tentu di sertai barang – barang komuditas, kebutuhan sehari -hari dan berbagai keperluan yang bisa menandai bahwa suatu kawasan itu tumbuh dengan baik. Itu semua, kata Tito, tentu memerlukan alat transportasi atau modal tranportasi. Ada angkutan Darat, angkutan laut dan angkutan udara.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan, Bidang angkutan darat ini ada penyeberangan sesuai dengan karakteristik wilayah. Ia menilai, di NTT, khususnya Kabupaten Alor yang merupakan wilayah kepuluan, tentunya penyeberangan menjadi tranportasi andalan. pergerakan orang – orang, manusia dari satu pulau ke pulau lainnya baik di sisi regional kawasan sekitar maupun yang lebih luasnya di wilayah NTT dan lebih jauh lagi ke provinsi–provinsi lainnya.
Penyeberangan, demikian Tito, menjadi angkutan transportasi yang sangat penting, sangat vital. Untuk membuka semua itu, ada yang disebut lintasan atau trayek.
“Yang terdekat untuk di sini yakni Pulau Pura dan sebelumya juga sudah ada lintasan yang sudah ada yakni, di Bakalang dan di Baranusa, Pantar Barat,”ujar Tito.
Slanjutnya, Tito melaporkan kepada Bupati Alor, bahwa ada Pelabuhan Maritaing yang lokasinya sudah siap, dan jika nanti segala persyaratan yang harus dipenuhi juga sudah siap, maka semoga tahun depan sudah dapat dibangun.
“Untuk itu, mohon ijin pak bupati, semua persyaratannya antara lain, akses alan dan juga berbagai persyaratan sertifikasi lahan tanah dan sebagainya, mudah-mudahan sudah dapat dipenuhi, sehingga itu dapat segera dilaksanakan,” tandas Tito.
Kesempatan itu Tito juga menilai Dermaga Baranusa di Kecamatan Pantar Barat yang kondisi rusak dan memerlukan perbaikan. Ia berjanji, akan mengajukan anggaran pemelihraannya atau perbaikannya. Kemudian di pelabuhan Kalabahi juga ada pengembangan – pengembangan dan pembangunan mudah -mudahan bisa dilaksanakan,”ujar Tito.
Dengan beroperasinya pelayaran ASDP Feri ke Pulau Pura dan pulau-pulau sekitarnya, maka Tito yakin, tentu banyak produk -produk setempat yang bisa dibawa keluar, atau kebutuhan -kebutuhan di Pulau Pura yang perlu diangkut dari luar Pulau Pura.
“Kami akan berkoordinasi dalam rangka persiapan -persiapan itu semua. Mudah -mudahan lintasan-lintasan di wilayah NTT, di Pulau Pura, di Bakalang, di Baranusa dan di Maritaing, dapat terlayani dengan baik oleh PT ASDP. Dan bila lintasan Maritaing sudah dibangun, maka lintasan menuju Timor Leste juga bisa dibuka,” jelas Tito. (ap/linuskia/#prokomsetdaalor)