“SAYA baca bukunya Nelson Mandela, dia bilang begini, “Pemimpin revolusioner, tidak akan mungkin ditumbangkan dengan cara-cara biasa, tetapi dengan cara-cara yang luar biasa. Ketika dia diantar ke penjara karena mempertaruhkan martabat kehormatan orang kulit putih dan kulit hitam, dia bicara model itu. Ternyata setelah keluar dari penjara, dia adalah pemimpin dunia yang luar biasa. Ditakuti oleh Amerika. Alor musti buat begitu. Katakan benar, ya benar, salah ya salah. Katakan putih, ya putih, hitam ya hitam. Makanya saya lawan orang besar di pusat, supaya orang jangan anggap Alor ini punya manusia yang bisa gampang diator. Tidak boleh. Kita juga punya harga diri, walaupun kita makan ubi kayu”.
Demikian antara lain dikemukakan Bupati Alor, Drs.Amon Djobo dalam sambutannya di pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2023 di Kecamatan Teluk Mutiara, Senin (21/2/2022) kemarin.
Ketika itu di bagian akhir sambutannya, bupati Djobo memotivasi pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang masih muda dan karier masih panjang hingga tiga atau empat bupati lagi, agar persiapkan diri bak-baik, kalau mau jadi pemimpin.
“Pemimpin ini tidak tumbuh sendiri naik, tidak bisa. Angin puting beliung, topan, halilintar harus engkau hadapi baru bisa. Pemimpin harus mendapat cobaan banyak. Di situ nilai kekekalan, Tuhan akan memberi engkau hidup, menjadi pemimpin yang luar biasa. Pemimpin yang hebat itu, tidak akan ditumbangkan. Pemimpin yang revolusioner itu tidak mudah ditumbangkan dengan hal-hal biasa, tetapi dengan hal-hal yang luar biasa. Hal-hal biasa, tidak mungkin bisa. Gosip, isu, tidak suka, itu engkau bikin juga tidak akan mungkin,”tegas Djobo.
Pencetus program Gemma Mandiri dengan spirit Tancap Gas ini mengaku sudah menyampaikan dalam forum Musrenbang Kecamatan Alor Timur Laut, Alor Barat Daya, Pantar Barat dan Pantar Tengah, bahwa hasil Musrenbang 2021 untuk kegiatan pembangunan di Tahun 2022 ini, total APBD Alor sebesar satu triliun delapan puluh delapan milyar rupiah (Rp 1,88 Triliun). Dari jumlah Rp 1,88 Triliun itu, jlas Djobo, untuk gaji PNS, termasuk DPRD, sebesar Rp 600 Milyar lebih.
“Itu baru gaji, belum uang jalan dan macam-macam. Karena itu, anggaran untuk membangun infrastruktur itu kecil sekali. Maka, orang mulai bilang pasti dana ini ada yang makan. Siapa yang mau makan itu dana semua, karea sekarang ini sistim semuanya terbuka. Sekarang ini masalah keuangan, begitu klik, orang di pusat sudah tahu. Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) atau apa, katanya mereka ada demo di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Saya bilang, jangankan di KPK, demo saja di Malaikat. Saya tidak urus hal-hal yang begitu. Saya dengan DPRD punya tugas itu, Rp 1,88 Triliun kita tetapkan dengan Perda, maka bupati punya tanggungjawab abis (selesa). Yang belanja, mau baik atau tidak baik, korupsi atau tidak korupsi, ada di Pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Bukan saya. Saya tidak ada urusan,”tegas Djobo.
Kalau dulu, lanjut mantan Asisten III Setda Alor ini, bupati bikin memo, itu firman. Sekarang ini, demikian Djobo, kalau bupati bikin memo, maka ada di bui. Oran g bawah ke polisi, bawah ke jaksa, besok bupati orang tangkap.
“Saya orang birokrasi lama, jadi saya ikut aturan. Saya dengan DPRD punya tugas itu, waktu kami tetapkan Perda APBD 2022 selesai, maka tugas dan tanggungjawab saya selesai. Yang ada itu, pimpinan OPD yang belanja, baik belanja fisik maupun non fisik. Maka salah ya, tangkap doranglah,”tandas mantan Kepala Bapedalda Kabupaten Alor ini.
Namun dia mempersilahkan saja orang mengritik, ada yang saran, terserah saja. Kita kerja baik, tidak baik juga, ujar Djobo, punya risiko. Untuk itu ia menyarankan kepada para stafnya agar berkerja saja, tidak usah takut.
“Kalau kita tidak makan uang, tidak usaha takut to…kerja saja. Kita harapkan ke depan Alor semakin baik karena Alor Kenyang, Sehat dan Pintar ada nampak. Perkembangan pembangunan yang sudah mulai baik ini terus berjalan. Saya bukan bangga (bangga diri), tidak. Saya sudah cukup senang karena beberapa infrastruktur yang besar kita bangun sudah cukup baik. Tetapi karena bencana alam di luar dugaan manusia, membuat porakporanda sebagian kebutuhan masyarakat,”kata Djobo.
Diuraikannya, bahwa APBD Alor 2022 sebesar Rp 1 Triliun lebih ini, gaji pegawai hampir 600 Milyar lebih, sehingga sisa yang dipakai membangun wilayah dengan 18 kecamatan, 175 desa/kelurahan yang tersebar di pulau-pulau ini, menjadi tantangan tersendiri.
“Kita sudah membangun dengan uang yang sdikit dan sukar sulit, bencana alam tiba-tiba datang. Seroja. bencana banjir, tanah longsor, jalan putus, jembatan hilang, apa semua rusak abis. Mulai dari 4 April 2021 dengan Seroja (badai siklon tropis seroja), 4 Januari 2022 banjir bandang, jembatan putus, dan sebagainya. Akhirnya kebutuhan yang kita rencanakan untuk pembangunan di kecamatan Teluk Mutiara harus geser, karena kebutuhan mendesak. Hal-hal begini, kadang orang tidak mengerti sehingga menilai pasti uang ini mereka baku bagi suka-suka kiri kanan. Tidak ada, Kami ini orang periksa. Dana BTT (Bantuan Tidak Terduga) yang dialokasikan sebesar Rp 3 Milyar pada Tahun 2022, setelah saya tanya dalam apel pagi di Halaman Kantor Bupati Alor, hanya tersisa Rp 1 Milyar lebih karena harus membuat drainase kota, banjir di Maritaing, banjir di Aikoli-Welai Barat, di Fanating, yang nilainya rata-rata Rp 200 Juta. Jadi orang tidak pernah tahu, bahwa membangun negeri ini yang sulit, dengan keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya alam,”papar Djobo.
Terkait Pokir DPRD itu bukan uang, tetapi pokok-pokok pikiran DPRD, misalnya untuk membangun jalan raya di sini, membangun rumah layak huni di sana, dan lain-lain. Bupati Djobo menekankan, bahwa di forum Musrenbang RKPD itu dipaduserasikan dengan Pokir DPRD, terkait kebutuhan mendesak masyaraikat, bukan keinginan kelompok tertentu.
Kesempatan itu, Camat Teluk Mutiara, Ridwan Nampira,S.Sos dalam sapaannya antara lain mengatakan bahwa forum Musrenbang tesebut menjadi masukan bagi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023. Harapan kita bersama, lanjut Ridwan, bahwa Musrenbang ini dapat menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan, yang mampu menampung aspirasi masyarakat Kecamatan Teluk Mutiara, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Alor. Ridwan menyampaikan bahwa Pemerintah Kecamata Teluk Mutiara membutuhkan solusi untuk menjawab semua permasalahan, diantaranya penanganan pandemi Covid-19, persoalan persampahan, penataan drainase, normalisasi kali, dan tentunya ada hal-hal lain yang tidak kalah pentingnya, dalam mendukung terwujudnya Alor Kenyang, Alor Sehat dan Alor Pintar. (ap/linuskia)