alorpos.com__BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Alor, menggelar Diskusi Publik tentang Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Tsunami Skala Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023. Diskusi publik yang berlangsung Rabu (6/9/2023) di Aula Kantor BPBD Alor, kawasan Batunirwala Kalabahi ini dibuka Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Alor, Marthen Maubeka,SH.
Tenaga Ahli BNPB, khususnya dari Direktorat Sistem Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana, Kurnia Hakim dalam sambutanya mengatakan bahwa Alor menjadi salah satu kabupaten yang dipilih dalam Penyusunan Kajian Risiko Tsunami. Hal ini, jelas Kurnia, untuk mendukung program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP).
“Pada pertemuan hari ini kami berharap apa yang disampaikan (dalam diskusi) bisa menjadi acuan bersama untuk menyusun upaya-upaya secara teknokratis terkait dengan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Alor,”kata Kurnia.
Menurut Kurnia pihaknya menyajikan peta-peta kajian yang telah disusun dan telah mendapatkan asistensi dan persetujuan dari Tim Asistensi BNPB berserta validasi data, termasuk salah satunya dengan BMKG dan beberapa Kementrian/Lembaga terkait.
Sementara itu, Kalak BPBD Alor, Marthen Maubeka,SH dalam arahannya menegaskan bahwa Alor ini masuk dalam daerah rawan bencana, sehingga masyarakatnya harus bersahabat dengan becana. Menurutnya, semua organisasi perangkat daerah serta dan lembaga-lembaga dan organisasi terkait yang sudah masuk dalam group bencana alam, harus sering bertemu dan berdiskusi.
“Mewakili seluruh teman-teman di BPBD, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh OPD, lembaga-lembaga terkait, termasuk kalangan perguruan tinggi dan media massa yang sangat memberikan kontribusi dan dukungannya. Daerah kita berada pada jalur bencana, tetapi bagaimana kita menata dan kelola berbagai ancaman bencana ini menjadi suasana yang aman dan nyaman. Kita bersahabat dengan bencana, karena kita tidak bisa lari kemana-mana,”ujar mantan Camat Alor Selatan ini.
Karena itu Maubeka juga berterima kasih kepada pihak BNPB yang punya perhatian luar biasan terhadap Alor, sehingga daerah ini masuk dalam Program IDRIP.
Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana ini, jelas Maubeka, sudah didahului dengan pemetaan, survey yang mencakup ketahanan masyarakat, ketahanan daerah dalam meghadapi risiko bencana tsunami. Ia mengakui bahwa masyarakat awam kadang berpikir bahwa tsunami tidak mungkin terjadi di Alor, tetapi melihat topografi daerah ini, ada sejumlah wilayah pesisir yang berpotensi terjadinya tsuhami.
“Baru-baru ini kami diminta untuk melakuka sosialisasi di Kampus Universitas Tribuana Kalabahi, saya bilang adik-adik mahasiswa, bahwa saat ini kita omong bencana bukan sesuatu yang meyeramkan lagi. Karena saat ini kita terus berupaya untuk bersahabat dengan bencana. Bukan berarti kita mau cari mati, tetapi kita harus terima anugerh bahwa wilayah Kabupaten Alor ini ada di jalur rawan gempa bumi, rawan bencana,”tegas Maubeka.
Untuk itu, lanjut Maubeka, BNPB, BPBD dan semua stakeholder terkait terus berupaya agar daerah dan masyarakat ini menjadi masyarakat yang tangguh, desa yang tanggu bencana, Alor tangguh bencana. Dengan demikian, sambung Maubeka, semua instrumen kebencanaan harus dimiliki daerah ini, sehingga dapat mengatasi dan meminimalisir risiko bencana ketika bencana itu terjadi.
Dalam berbagai kesempatan, Marthen Maubeka juga meghimbau masyarakat agar ketika hendak membangun rumah tinggal, maka jangan membangun di bawah pohon besar, di tebing yang terdapat batu besar diatasnya, di tepi kali atau sungai, atau di pinggir pantai karena sangat rawan bencana.
“Kita berupaya untuk mengedukasi masyarakat, agar sadar bahwa kalau tinggal di pinggir pantai berarti kalau ada gempa yang berpotensi tsunami, berarti harus berlari ke arah mana untuk menyelamatkan diri. Ada beberapa rambu-rambu yang kita pasang di berbagai tempat, masih ada masyarakat yang cabut buang karena bilamg tidak mungkin ada tsunami di Alor. Padahal bencana alam ini kita tidak tahu seperti apa. Tugas kita agar selalu menyadarkan masyarakat,”himbau Maubeka.
Selanjutnya, Tenaga Ahli dari Direktorat Sistem Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana pada BNPB, Kurnia Hakim memaparkan draft materi dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Tsunami Skala Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023. Setelah pemaparan materi dimasud, berlangsung diskusi yang dipandu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Alor, Fahmi Uba,S.E.,M.A.P.
Nampak sejumlah pejabat dari berbagai OPD Lingkup Pemkab Alor dan berbagai lembaga yang hadir memberikan pendapat dan usul sarannya dalam diskusi dimaksud. OPD dan lembaga yang hadir antara lain dari Bappelitbang, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan, Dinas Lingkungan Hidup Daerah, serta Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Alor.
Kurnia Hakim dari BNPB nampak berterima kasih atas semua pendapatn dan masukan dari berbagai OPD dan lembaga terkait, karena dinilainya sangat bermanaaf dalam menyempurnakan dokumen KRB Tsunami di Kabupaten Alor. Diskusi Publik ini kemudian ditutup oleh Sekretaris BPBD Kabupaten Alor, John Sakala,S.H. (ap/linuskia)