Biaya Perjalanan dan Honor Pimpinan OPD Dikurangi Untuk Tambah ADD

author
2 minutes, 32 seconds Read

158 Kepala Desa di Kabupaten Alor rupanya protes keras ketika menilai porsi Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikam dalam APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2023 ini semakin kecil. Protes para kepala desa ini kemudian direspon Bupati Alor. Drs.Amon Djobo,M.A.P., dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tingkat Kecamatan yang sedang dilaksanakan saat ini.
Hal itu nampak ketika bupati Djobo menyampaikan dinamika pembangunan daerah ini di Musrenbang Kecamatan Alor Barat Laut yang berlangsung pada Rabu (15/2/2023) silam, di Ladon, Desa Dulolong.
Saat itu, terkait ADD (Alokasi Dana Desa) yang jumlahnya turun, bupati Djobo menjelaskan, bahwa hal itu sesuai aturan yang dirumuskan bahwa nilai ADD sebesar 10 persen dari total Dana Alokasi Umum (DAU) yang digelontorkan dari pemerintah pusat. Dana DAU untuk Alor di Tahun 2023 ini, sambung Djobo, sebesar Rp 595 Milyar lebih, tetapi dari jumlah itu ada yang namanya block grand sebesar Rp 73 Milyar untuk Sektor Pendidikan dan Rp 63 Milyar untuk Sektor Kesehatan.
“Silahkan hitung sudah, DAU sebesar Rp 595 Milyar lebih dikurangi untuk Block Grand sebesar Rp 136 Milyar, maka sisanya hanya sekitar Rp 459 Milyar lebih, yang peruntukannya termasuk gaji Pegawai Negeri Sipil. Maka 10 persen dari 400-an Milyar itu yang kita bagi di 158 desa. Karena itu bapak/ibu kepala desa jangan ribut kenapa jumlah ADD makin sedikit, karena aturannya 10 persen dari DAU,”jelas bupati Djobo.
Meski begitu, pencetus Program Gemma Mandiri dalam Spirit Tancap Gas ini mengatakan bahwa akan dilakukan penyesuaian APBD Alor Tahun 2023, untuk mengakomodir kebutuhan 158 desa, sesuai telaan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Drs.Imanuel Djobo,M.Si., sebesar Rp 8 Milyar.

Para Kepala Desa dan Pimpinan OPD saat Musrenbang RKPD Kecamatan Alor Barat Laut di Ladon, Desa Dulolong

“Ini nanti kita cari lagi dananya, nanti geser biaya perjalanan para pimpinan OPD itu dikurangi, honor-honor dikurangi untuk kasih genap bapak mama kepala desa punya ADD lebih baik, agar bapak mama juga rajin kerja. Cara ini yang akan kita tempuh,”tegas Djobo.
Lebih lanjut bupati Djobo menekankan, bahwa di tengah kekurangan dana yang ditransfer dari pusat untuk daerah, baik dana DAU maupun DAK (Dana Alokasi Khusus), maka dengan jeli sekali para pimpinan OPD harus betul-betul irit.
“Bersama DPRD kita sudah letakan kebutuhan-kebutuhan itu sangat merata di 18 kecamatan pada Tahun 2023 ini. Nanti ada yang isukan, kenapa ada yang dapat paket besar, ada yang dapat paket kecil. Ini tergantung pada luas wilayah dan jumlah penduduk. Di kabupaten ini, kecamatan terbesar itu Kecamatan Teluk Mutiara, Kecamatan Alor Barat Laut dan ketiga Kecamatan Alor Barat Daya, baru menyusul 15 kecamatan lainnya. Jadi kecamatan yang luas wilayah dan jumlah penduduknya lebih besar akan mendapat porsi yang lebih besar, dan itulah bentuk pemerataan,”jelas Djobo.
Tahun-tahun selanjutnya diprediksi bupati Amon Djobo sebagai tahun-tahun yang sulit. Karena itu program kegiatan di Tahun 2024 harus yang benar-benar prinsip dan sangat dibutuhkan masyarakat. Apalagi, demikian Djobo, berhadapan dengan tahun politik, sehingga alokasi dana untuk membiayai Pemilu serentak Tahun 2024 juga sangat besar. Bupati Djobo juga mengingatkan agar perencanaan pembangunan di Tahun 2024, agar mengakomodir Pokir (pokok-pokok pikiran) DPRD setempat sesuai aspirasi masyarakat, yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Alor. (ap/linuskia)

Similar Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *