SEJAK Selasa (6/7/2021) silam, Bupati Alor, Drs.Amon Djobo didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Alor, Obeth Bolang,S.Sos., melakukan perjalanan ke desa-desa, untuk membagi Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) kepada warga penerima. Perjalanan tersebut, diawali dari wilayah Kecamatan Pulau Pura, kemudian ke wilayah kecamatan yang baru terbentuk, Abad Selatan, tepatnya di Desa Kuifana, Rabu (7/7/2021), kemudian ke Alemba di Kecamatan Lembur, Kamis (8/7/2021).
Sebagaimana pantauan alorpos.com, warga di desa-desa yang berhak menerima nampak sangat berterima kasih kepada bupati Amon Djobo, karena turun langsung menyerahkan bantuan uang tunai, ketika warga sedang kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan bencana alam badai Seroja awal April 2021 lalu.
Di Desa Kuifana-Abad Selatan, Jefry Senlau selaku pemandu acara menginformasikan bahwa jumlah warga penerima BKK sebanyak 40 KK, masing-masing Rp 5 Juta. 40 penerima BKK itu, menurut Senlau, sebanyak 23 sedang menjalankan usaha perkiosan, dan 17 KK lainnya di bidang usaha peternakan.
Bupati Djobo ketika menyampaikan sambutannya menegaskan bahwa dana BKK itu sifatnya tanpa syarat pengembalian atau digulirkan lagi. Karena, jelas Djobo, niat Pemkab Alor agar ekonomi masyarakat bisa berkembang baik.
“Seperti saya sampaikan di Pulau Pura kemarin, jangan lihat soal besar kecilnya dana bantuan ini. Kalau menilai besar kecilnya uang, maka sampai kiamatpun, tidak mungkin kita mulai usaha,”tandas Djobo.
“Jangan lihat besar kecilnya uang, tetapi bagaimana kemauan pemerintah memberikan bantuan ini, agar diperbungakan untuk kebutuhan masing-masing. Karena dana ini tidak dikembalikan, atau bergulir. Dia berbunga dalam rumah dan digunakan untuk bapa mama punya kehidupan,”sambung mantan Camat Alor Timur ini.
Tetapi, lanjut Djobo, kalau dana BKK hari ini diberikan, lalu besok dipakai untuk bayar hutang, pakai beli minum mabuk, rokok, maka akan sia-sia. Dana (BKK) ini harus jadi modal usaha, dapat untung Rp 5000 atau Rp 10.000 juga disimpan tiap hari. Contohi orang di Binongko, hanya makan bubur dan tiap hari duduk jual pakaian bekas, gula-gula dan sebagainya. Untungnya mereka simpan di bank tiap hari, bukan pakai untuk pesta pora, minum mabuk,”tegas Djobo.
Ia juga memacu masyarakat setempat agar memanfaatkan semua potensi sumber daya alam secara baik. Djobo menyebut sejumlah potensi di Abad Selatan seperti cengkeh, jati, jambu mente, dan batu hitam di pantai sekitar, dapat dikelola secara baik untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
Sebelumnya, mantan Asisten III Setda Alor ini mengisahkan, bahwa mewujudkan Kecamatan Abad Selatan itu melalui usaha yang berat. Menurut Djobo, semua kabupaten/kota lainnya di Propinsi NTT yang mengusulkan pembentukan kecamatan baru, tidak ada yang tembus, kecuali Kabupaten Alor karena selain di daerah perbatasa, kecamatan (Abad) yang mau dimekarkan itu wilayahnya terlalu luas.
Karena itu, bupati Djobo mengatakan, bahwa Kecamatan Abad Selatan menjadi perhatian Pemkab Alor dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan sarana prasarana dasar lainnya. Aspirasi masyarakat setempat tentang pembangunan pasar di Eimeli, bupati Djobo langsung memerintahkan Kepala Bappelitbang Alor, Obeth Bolang, agar mengalokasikan anggarannya sekitar Rp 200 Juta di Tahun 2022. Demikian pula dengan rencana Pembangunan Puskesmas Pembantu di Wakapsir Timur, dianggarkan sekitar Rp 300 Juta karena biaya mobilisasi alat dan material cukup mahal karena jarak tempuh dan medan yang sulit.
Bupati Alor dua periode inipun menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan terwujudnya ruas jalan lingkar Selatan Pulau Alor, mulai dari Marataing-Buraga menjadi ruas jalan strategis nasional. Hal itu agar pembiayaan pembangunannya oleh pemerintah pusat.
“Saya punya tugas mengusulkan, dan melakukan pendekatan dengan pemerintah pusat. Kalau sudah diiakan saja sudah lumayan. Nanti disambung bupati Alor berikutnya. Kalau ruas jalan itu sudah strategis nasional, maka pemerintah pusat yang bangun dengan alokasi dana sekitar 100 Milyar lebih/tahun,”tandas Djobo, seraya mencontohkan, ruas jalan Baranusa-Kabir yang telah menjadi jalan strategis nasional, alokasi pembangunannya sebesar Rp 138 Milyar.
Bupati Djobo mengakui, bahwa yang agak terlambat pembangunan infrstruktur jalannya, di wilayah Alor Selatan bagian selatan, Mataru, Abad Selatan dan wilayah Kecamatan Pureman.
“Tapi syukur, sekarang ini kita dari Kuifana ke Kalabahi hanya dalam waktu dua atau tiga jam, kalau dulu itu berhari-hari. Saya harap ini bisa dijaga dengan baik, dan berikutnya terus kita tingkatkan,”himbau Djobo.
4 Kebutuhan Abad Selatan
Sementara itu, Camat Abad Selatan, Sony Kaimat,S.Sos dalam sapannya mengatakan, dari sekian banyak bupati Alor sebelumnya, hanya bupati Amon Djobo yang berani mengambil kebijakan untuk membantu masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi.
“Karena untuk rakyat, seorang pemimpin mengambil keputusan, walaupun menabrak aturan yang lebih di atas, tetapi demi Alor Kenyang, Alor Sehat dan Alor Pintar, berbagai strategi program harus dieksekusi oleh bapak bupati,”tandas Kaimat.
Untuk pembagunan infrastruktur, sosial ekonomi dan budaya di wilayah Abad Selatan, mantan Camat Mataru dan Alor Barat Daya ini menyampaikan suka-duka yang mereka lalui. Setelah pengresmian Kecamatan Abad Selatan, kata Kaimat, pihaknya secara perlahan mulai bergerak maju. Ia menyebut ada empat kebutuhan mendesak bagi warga Abad Selatan saat ini, yakni pembangunan beberapa titik ruas jalan yang kondisinya rusak parah dan sudah masuk dalam perencanaan bersama Bappelitbang Alor.
Karena itu Sony Kaimat bersama warga Abad Selatan juga menyampaikan proficiat kepada Kepala Bappelitbang, Obeth Bolang dan stafnya, yang sangat perhatian dengan rencana pembangunan di wilayah itu.
“Selain kebutuhan jalan, jembatan, sarana air bersih dan pembangunan beberapa destinasi pariwisata,”ujar Kaimat.
Kesempatan itu, Kaimat juga menyampaikan bahwa ada 40 Kepala Keluarga di wilayahnya yang menerima dana BKK, masing-masing dengan bidang usahnya, baik di bidang pertanian/peternakan dan perkiosan. Sony Kaimat mengisahkan pengalamannya di Mataru, bahwa setelah bantuan turun, orang (penerima) juga hilang, bantuan juga tidak dimanfaatkan secara baik. Karena itu dia berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara baik untuk pengembangan usaha produktif dan bernilai ekonomi.
Sony Kaimat juga menyampaikan, bahwa sebagian wilayah Abad Selatan masuk dalam Kawasan Strategis Nasional, dan ada juga yang masuk dalam kawasan hutan lindung. Akibatnya beberapa lokasi pembangunan di wilayah itu, termasuk lokasi sekolah di Desa Kuifana, Orgen tidak bisa dibuatkan sertifikat tanahnya. Kaimat juga menilai persoalan sertifikat tanah ini, buikan saja karena persoalan di pihak Dinas Kehutanan, tetapi juga pada Badan Pertanahan dalam menetapkan peta lokasi. (ap/tim-linuskia)