30-an Desa di Alor Akan Realokasi APBDes Untuk Pangan Warga Pasca Bencana

author
4 minutes, 23 seconds Read

BENCANA alam Badai Siklon Tropis Seroja yang mengakibatkan banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang, menerjang sebagian wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk Kabupaten Alor pada awal April 2021. Ratusan orang menjadi korban, serta kerugian material, karena kerusakan fisik berbagai fasilitas umum dan infrastruktur di bumi Flobamorata ini. Bencana alam itu muncul, di tengah warga masih sedang dililit kesulitan ekonomi akibat Pandemic Corona Virus Disease Tahun 2019 (Covid-19) yang melanda dunia, termasuk Indonesia itu.
Masyarakat, apalagi di desa-desa yang terkena rentetan dampak bencana alam itu, tentu mengalami tekanan ekonomi, termasuk dalam kaitannya dengan memenuhi kebutuhan dasar, terutama kebutuhan pangan. Langkah ini rupanya, telah diantisipasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Alor, dalam mengambil kebijakan untuk membantu kebutuhan pangan masyarakat, pada desa-desa yang terkena terkena dampak bencana alam dimaksud.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas PMD Kabupaten Alor, Endyona Kawangkari,S.Sos dan Tenaga Ahli Dana Desa di Kabupaten Alor, Machris Mau,SP., kepada alorpos.com, Jumad (9/4/2021) lalu. Endy Kawangkari mengatakan bahwa Dinas PMD mengambil kebijakan terkait pemanfaatan dana desa untuk membantu kebutuhan pangan masyarakat, pada desa-desa yang terkena dampak yang parah akibat bencana alam sekarang ini. Karena pencairan dana desa melalui proses sesuai aturannya, kata Kawangkari, maka untuk kebutuhan pangan yang mendesak setelah bencana, pemerintah desa bisa melakukan kas bon di Bumdes atau pengusaha lokal setempat, dan akan dibayarkan saat dana desa cair.
Sementara itu, TA.Dana Desa, Machris Mau mengatakan, Dana Desa bisa digunakan untuk mengatasi kebutuhan pangan berupa sembako oleh desa-desa yang terkena dampak bencana alam.
“Dalam Postur APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), bisa dialokasikan dana untuk kegiatan tanggap darurat. Dalam situasi seperti begini (bencana banjir, tanah longsor dan angn kencang), maka kemarin (Kamis, 8/4//2021) kami bersama Dinas PMD bersurat kepada desa-desa yang mengalami dampak bencana paling parah,”ungkap Machris.
Karena Dana Desa ini dengan sistim transfer bank, jelas Machris, sehingga pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dolog (Depot Logistik) Kalabahi, agar mereka kas bon natura seperti beras, gula pasir, minyak goreng, supermi dan sejenisnya. Dan pihak Dolog sudah siap untuk melayani itu.
“Nanti pihak desa bersangkutan akan melakukan pembayaran menggunakan dana desa, yang kita sebut dengan Realokasi Dana Desa Untuk Penanggulangan Bencana. Hal ini sangat dimungkinkan sekarang ini. Maka saat ini kita sedang menunggu desa-desa terdampak bencana untuk memasukan data soal tingkat kerusakan lahan sawah, kebun, korban manusia akibat kehilangan jiwa maupun rumah tempat tinggal, dan fasilitas umum lainnya. Tentu semua tidak bisa ditangani dengan Dana Desa,”tandas Machris.

Jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Alor ketika membawa bantuan Sembako bagi warga korban bencana di Desa Lipang dengan berjalan kaki.

Ditanya apakah ada standar plafon dana desa yang direalokasi dalam APBDEs untuk penanganan paska bencana tersebut, Machris mengatakan bahwa tidak dipatok jumlah tertentu untuk setiap desa, tetapi tergantung dengan jumlah jiwa dan KK (Kepala Keluarga) di setiap desa terdampak bencana
“Untuk di natura sendiri, yang kita hitung untuk desa-desa yang terkena dampak paling parah, bisa merealokasikan dana desa sekitar Rp 100 Juta untuk bantuan pangan, yang kita kerja samakan dengan Dolog. Satu paket Natura yang disiapkan Dolog itu terdiri dari beras 10 Kg, supermi 1 dos, gula pasir 1 Kg dan minyak goreng 1 kilo liter itu senilai Rp 215.000. Kalau Rp 215.000 ini, kita kalikan dengan jumlah KK pada desa-desa terdampak sesuai pendataan, rata-rata 270-an sampai 290-an KK, maka itu dibawah Rp 100 Juta, mereka bisa realokasikan ke Penanggulangan Bencana, khusus untuk natura (pangan) saja,”urai pegiat LSM ini.
Karena realokasi dimaksud, jelas Machris, maka ada kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBDes akan dipending ke tahun depan. Machris mencontohkan Kepala Desa Pido yang sudah datang ke Dinas PMD Kabupatren Alor demi menyampaikan data dampak bencana, sehingga diproses untuk mengambil natura di Dolog Kalabahi membantu masyarakatnya sebanyak 300-an KK. Sekitar 2 ton lebih natura diangkut dari Dolog Kalabahi menuju Pido.

 

Helikopter BNPB saat mendarat di Desa Lipang untuk misi kemanusiaan bagi warga korban bencana

Menurut Machris, banyak desa yang belum masukan APBDes Tahun Anggaran 2021 sehingga bisa dirubah untuk mengatasi kebutuhan pangan warganya. Pihaknya juga sedang bersurat kepada para kepala desa agar segera cairkan dana BLT (Bantuan Langsung Tunai), sehingga bisa membantu meringankan tekanan ekonomi masyarakat akibat bencana alam sekarang ini.
“Sekarang mereka (kepala desa) boleh masukan permintaan atau permohonan secara manual saja, maka mereka bisa langsung ke bank untuk mengambil dana BLT sesuai jumlah KK yang mereka usulkan. Dengan dana (refocusing) Covid 8 %, sekarang para kepala desa boleh cairkan dana BLT untuk membantu masyarakat. Itu kebijakan yang kita ambil sekarang,”tandas Machris.
Menurut Machris, sekitar 30-an desa sesuai pendataan yang mereka lakukan bersama Dinas PMD Kabupaten Alor, yang bisa melakukan Realokasi APBDes untuk interfensi kebutuhan pangan bagi masyarakat paska bencana alam saat ini. 30-an desa dimaksud antara lain Desa Tamakh, Muriabang, Ekajaya, Bungabali, Nule dan Desa Lamma di Pulau Pantar, Desa Lipang, Pido, Waisika, Welai Selatan, Kelaisi Tengah, Malaipea, Maukuru, Padang Panjang, Kiraman dan sejumlah desa lainnya di Pulau Alor.
Sedangkan pembangunan fisik, lanjut Machris, pihaknya masih sedang melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan kementrian terkait, agar kita di Alor, Malaka, Lembata, Flores Timur, Sabu, Sumba Timur, dan Rote Ndao, agar Dana Desa bisa dimanfaatkan juga untuk interfensi pembangunan fisik pasca bencana alam. Namun menurutnya, tidak mungkin semua kerusakan fisk baik, perumahan penduduk dan sarana umum lainnya diatasi dengan Dana Desa sehingga butuh sinergitas interfensi oleh pemerintah kabupaten, priopinsi dan pemerintah pusat. (ap/tim-linuskia)

Similar Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *